Hadapi MEA, Birokrasi Harus Lincah dan Responsif

 

BANDUNG – Inefisiensi birokrasi dan korupsi yang terjadi di tanah air merupakan dua penyebab terbesar rendahnya daya saing bangsa Indonesia. Agar birokrasi lebih lincah dalam merespon berbagai fenomena global, birokrasi harus tepat ukuran, tepat proses dan tepat fungsi.

 

“Di era dunia tanpa batas, terlebih saat ini kita sudah memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN, struktur organisasi sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan harus menunjukkan performa yang tangguh, lincah, efektif dan efisien,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi saat menjadi keynote speaker pada acara International Conference on Human Capital and Konwledge (ICHCKM) 2015, di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Kamis (12/02).

 

Konferensi tersebut dihadiri oleh Rektor ITB, Direktur Sekolah Bisnis Manajemen (SBM) ITB, Ketua dan Anggota Panitia ICHCKM dan peserta ICHCKM dari berbagai negara sahabat. Dalam konferensi yang bertema Human Capital Knowledge Management and Learning Organization for Business Sustainability itu, Menteri mengungkapkan rendahnya daya saing bangsa tersebut antara lain disebabkan oleh inefisiensi birokrasi (19,3%) dan korupsi (10,7).

 

Kenyataan itu, menurut Yuddy, harus menjadi bahan perenungan segenap komponen bangsa. Birokrasi pemerintahan yang seharusnya menjadi motor penggerak pengingkatan daya saing bangsa, kenyataan justru menunjukkan sebaliknya, masih belum sesuai dengan harapan kita.

 

Diakui, daya saing bangsa Indonesia saat ini bergulir relatif lebih baik, tetapi apabila dibandingkan dengan daya saing bangsa lain di kawasan Asean masih tertingal jauh. Berdasarkan  publikasi The global Competitives Report World Economic Forum, daya saing saing pada tahun 2013-2014 berada di urutan 38. Angka ini lebih baik dibanding tahun 2008-2009 yang  berada di urutan 55. Daya saing Singapura, misalnya berada di posisi 2, Malaysia 24, Brunei Darussalam 26 dan Thailand 37.

 

Yuddy mengatakan, Kementerian PANRB saat ini tengah melakukan langkah transformatif untuk mengoptimalkan kinerja ASN sebagai ‘the man behind the gun’- reformasi birokrasi, agar mampu menjadi penopang utama Bangsa Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. “ASN harus mampu bersaing dalam menghadapi datangnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” tandas yuddy.

 

Salah satu permasalahan yang harus dipecahkan dengan langkah-langkah konsisten dan berkelanjutan adalah perubahan pola pikir. Karena itu, tugas utama yang harus dilakukan Kabinet Kerja ini adalah melarutkan revolusi mental di jajaran birokrasi. “Harus dilakukan perubahan pola pikir, dari birokrasi priyayi ke birokrasi melayani,” tegas Menteri.

 

Langkah berikutnya Yuddy menambahakan, mengubah budaya kerja birokrasi yang selama ini dikenal kurang kompeten, berbelit-belit, boros, ego sektor dan koruptif. Melalui revolusi mental, budaya kerja birokrasi harus berubah menjadi birokrasi yang kompeten, sederhana, hemat, bekerja lintas sektor dan bersih. “Ke depan, birokrasi pemerintahan tidak akan pernah absen untuk menyelesaikan berbagai persoalaan kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (Gin/HUMAS MENPANRB)