Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam video conference terkait progres pembentukan MPP dan kondisi pelayanan publik menuju tatanan normal baru, Kamis (18/06).
JAKARTA – Memasuki tatanan normal baru, penyesuaian harus dilakukan di seluruh sektor, termasuk pada pelayanan publik. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sedang dalam penyempurnaan pembangunan, juga telah beradaptasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tetap aman dari Covid-19, seperti penerapan protokol kesehatan dan pemanfaatan teknologi dalam proses perizinan.
Atas kondisi tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik melakukan video conference terkait progres pembentukan MPP dan kondisi pelayanan publik menuju tatanan normal baru, Kamis (18/06). Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan tidak hanya adaptasi, tetapi juga perlu dilakukan upaya melanjutkan kegiatan pembangunan ditengah pandemi ini. “Kita semua dituntut tidak hanya untuk beradaptasi, tetapi juga bertransformasi dalam upaya melanjutkan kegiatan pembangunan khususnya yang memberi dampak pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ditengah pandemi ini, komitmen kuat dari pimpinan dalam memberikan pelayanan terbaik adalah tonggak awal yang dibutuhkan, selanjutnya adalah menghilangkan ego sektoral, serta perkuat kerja sama antar-organisasi. Karena menurut Diah, dari kolaborasi akan muncul sinergi, sehingga seluruh unit pelayanan bisa bersatu menghadirkan layanan optimal.
Dengan adanya penguatan dalam hal-hal tersebut, Diah berharap hadirnya MPP dapat menjadi oase pelayanan baru yang meningkatkan citra positif dan kinerja pemerintah yang responsif. “Harapan kami, rencana Bapak/Ibu untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah melalui pembangunan MPP masih menjadi salah satu prioritas yang kami harapkan dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah,”ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan laporan perkembangan MPP Kabupaten Probolinggo. Kristiana menjelaskan, MPP Kab. Probolinggo telah melakukan penandatanganan MoU dengan Polres Probolinggo, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Negeri, dan Kantor Pertanahan.
Sebelumnya, MPP Kabupaten Probolinggo telah melakukan soft launching pada 19 Desember 2018 dengan jumlah layanan 121 di lingkup pemerintah daerah, dan 70 layanan lingkup vertikal. Sarana dan prasarana di MPP Kab. Probolinggo cukup representatif dan mendapat apresiasi dari Kementerian PANRB, seperti ruangan pelayanan yang nyaman, ruang informasi, ruang pengaduan, ruang pertemuan, ruang bermain anak, perpustakaan mini, ruang pemeriksaan kesehatan, ruang laktasi, toilet umum, toilet disabilitas, dan lain-lain.
Dalam menyongsong era tatanan normal baru, Kristiana menjelaskan bahwa MPP Kabupaten Probolinggo telah melakukan beberapa hal diantaranya, memberikan informasi dan imbauan mengenai protokol kesehatan melalui banner, mewajibkan para pengunjung MPP untuk menggunakan masker, juga melakukan penyemprotan pada setiap kendaraan yang memasuki area MPP.
Pihaknya juga mewajibkan petugas dan pengunjung untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun serta air mengalir, dan pengecekkan suhu tubuh. Setiap warga yang memasuki MPP, juga wajib melakukan physical dan social distancing dengan batas jarak satu hingga dua meter, termasuk posisi duduk ruang tunggu MPP. Bagi petugas pelayanan, dilengkapi masker, sarung tangan, face shield serta pembatas kaca.
MPP Kab. Probolinggo juga melakukan inovasi berupa teleconference terhadap proses survei perizinan sebagai sarana untuk menghindari kontak langsung antara pemohon dan tim survei izin. Kristiana menambahkan, hal lain yang dilakukan pada MPP Kab. Probolinggo dalam memberikan pelayanan yang aman Covid-19 antara lain, yakni menyiapkan minuman tradisional yang berkhasiat untuk meningkatkan imun atau ketahanan tubuh, memperbanyak hand sanitizer, melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan di area MPP, baik sebelum maupun sesudah pelayanan, serta melakukan pembersihan pada semua gagang pintu di MPP.
Selain hal tersebut, MPP Kab. Probolinggo telah melakukan banyak inovasi, diantaranya forum bisnisdalam bentuk tatap muka antara pimpinan daerah dengan investor potensial, match making dalam bentuk mempertemukan UKM dengan perusahaan besar, serta Pelayanan Perizinan di Tempat dengan Hangat Amanah Transparan dan Inovatif (PELITA HATI). Direncanakan peresmian MPP Kabupaten Probolinggo pada triwulan IV tahun 2020. “Rencana peresmian MPP Kabupaten Probolinggo, kami menargetkan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2020 dan ini tentunya atas seizin pimpinan,” ujar Kristiana.
Dapat disimpulkan dari kegiatan video conference tersebut, beberapa MPP yang sedang dalam proses pembentukan di wilayah II telah menerapkan protokol kesehatan, penyesuaian jam kerja, pemanfaatan teknogi informasi dalam memberikan pelayanan yang efektif, namun tetap aman dari Covid-19. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari MPP Kota Probolinggo, MPP Kabupaten Magetan, MPP Kabupaten Gresik, MPP Kabupaten Probolinggo, MPP Kabupaten Bojonegoro, MPP Kabupaten Tabalong, MPP Kabupaten Banjar, MPP Kabupaten Pamekasan, MPP Kabupaten Belu, dan MPP Kabupaten Sumenep. (fik/HUMAS MENPANRB)
