JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengharapkan agar Humas Kementerian/Lembaga lebih optimal dalam memberitakan kebijakan pemerintah, mulai dari apa yang dikerjakan Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Karena itu, insan humas harus miliki pengetahuan dan pemahaman informasi yang memadai dalam berbagai macam kebijakan-kebijakan yang tengah dirancang dan dilaksanakan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat membuka seminar Badan Koordinasi Kehumasan Instansi Pemerintah (Bakohumas) dengan tema Peran Humas Dalam Sinergi Kampanye Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (15/9). Hadir pula dalam seminar tersebut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara.
Yuddy menambahkan, pengetahuan yang harus dimiliki pejabat humas bukan hanya di lingkup kementerian/lembaganya saja. "Humas jangan hanya memiliki pemahaman mengenai persoalan kementerian saja, tapi harus mengetahui hal-hal makro yang menjadi kebijakan pemerintah," imbuhya.
Hal itu diperlukan, karena humas harus membangun kepercayaan masyarakat melalui informasi yang menyadarkan dan yang membukakan pengetahuan masyarakat bahwa pemerintah telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Sehingga masyarakat sadar dan memberikan dukungan terhadap program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. "Indikator keberhasilan Humas yaitu minimnya propaganda negatif dari masyarakat dan semakin luasnya dukungan masyarakat yang berikan respon positif atas kebijakan yang dibuat pemerintah," kata Yuddy.
Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengatakan bahwa Humas harus mampu melakukan series of the regulation. Menurutnya, tanggungbjawab Bakohumas yaitu mengkomunikasikan substansi materi yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan. "Walaupun kita kementerian yang berbeda tapi kewajiban kita adalah bagaimana mendiseminasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pemerintah, serta bagaimana kita merespon kondisi perekonomian saat ini," kata Rudi.
Rudi mengatakan, tim dari Bakohumas merupakan tim yang akan membuat government PR, yang tugasnya antara lain menyiapkan narasi tunggal yang pesannya menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat pemerintah ke stakeholders dan masyarakat dengan menggunakan media yang dikontrol. "Kita harus bisa bisa mengatur komunikasi antara pemerintah dengan audience atau rakyat," kata Rudi.
Rudi juga meminta agar seluruh website pemerintah harus memiliki format yang sama. Sehingga akan kompatibel. "Saya bukannya ingin menyeragamkan teknologi. Saya tidak tahu format masing-masing kementerian/lembaga seperti apa, apakah kompatibel atau tidak. Ini sesuatu yang harus menjadi perhatian utama," kata Rudi. (ns/HUMAS MENPANRB)
