BANDUNG - Humas pemerintah memiliki peran penting dalam setiap kebijakan pemerintah, termasuk dalam kampanye gerakan revolusi mental. Karena itu jajaran humas pemerintah, baik pusat maupun daerah harus bersinergi menggelorakan semangat perubahan, serta menciptakan rebranding bahwa birokrasi sudah berubah.
Demikian ditegaskan oleh Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam workshop sinergi kampanye revolusi mental bagi praktisi humas pemerintah daerah di Gedung Sate Bandung, Selasa, (24/03).
Kegiatan ini digelar Kementerian PANRB bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat. Workshop ini untuk meningkatkan pemahaman praktisi humas daerah terhadap esensi reformasi birokrasi dan revolusi mental aparatur sipil negara dan membangun sinergi untuk mewujudkan langkah-langkah inovatif. Selain itu, juga untuk menjalin silaturahmi di antara sesama praktisi humas.
Menteri Yuddy mengatakan, humas pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam gerakan revolusi mental birokrasi, yaitu bagaimana mengkampanyekan kepada jajaran aparatur sipil negara dan masyarakat luas. Dengan demikian makna revolusi mental birokrasi dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh jajaran ASN.
"Saya menghimbau agar segenap insan humas pemerintah dapat memahami dengan tata kelola kehumasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2011, sebagai bekal dalam pelaksanaan kampanye revolusi mental birokrasi di lingkungan masing-masing," kata Yuddy.
Dikatakan, seorang pejabat humas harus mampu memainkan berbagai peran dalam pelaksanaan tugasnya, mulai dari komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, interprator, dan penulis konsep. Humas pemerintah harus mengedepankan komunikasi dua arah, baik dengan manajemen puncak (unsur pimpinan) maupun dengan insan pers, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Yuddy juga menekankan perlunya dilakukan kaderisasi insan humas pemerintah dengan mempersiapkan kader yang memiliki wawasan yang cukup tentang komunikasi daerahnya agar efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Terkait pelaksanaan workshop, Menteri berharap agar kegiatan ini dapat membangun pemahaman dan persepsi yang sama tentang esensi Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi, baik dari perspektif konsep dasar maupun dari perspektif praktis implementatif. Pada gilirannya, akan terbangun kerjasama yang erat dan sinergis dalam mengelola dan menyebarluaskan informasi tentang Revolusi Mental ASN dan Reformasi Birokrasi, melalui sarana media yang dimiliki oleh masing-masing instansi pemerintah.
"Kami juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan bantuan dan fasilitasi, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik," kata Yuddy.
Dalam workshop ini, Staf Khusus Kenterian PANTB Bidang Komunikasi, Sosial dan Politik, M Fariza Y.I mengatakan, humas mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberitaan miring terhadap birokrasi seperti terjadi selama ini. "Pak Menteri sudah melakukan blusukan ke lebih dari 420 unit pelayanan publik di sebagian besar daerah di Indonesia. Padahal ketika saat mengunjungi daerah banyak hal positif yang bisa diangkat dari birokrasi dan ini yang harus dikembangkan," kata Fariza.
Fariza yang lebih akrab dengan panggilan Caca ini menghimbau agar seluruh humas pemerintahan melakukan rebranding tentang aparatur sipil negara, dan rebranding tersebut harus diikuti dengan rebranding di medianya. "Ke depan, humas harus menjadi public relation yang dapat menciptakan persepsi positif pada masyarakat bahwa aparatur sipil di daerah di seluruh Indonesia adalah aparatur sipil yang berbeda dari yang kemarin," kata Fariza. (ns/HUMASMENPANRB).
