Pemerintah provinsi terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya agar paling tidak mendapat predikat C. Sementara untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dinilai oleh MenPAN dan RB masih kalah.
Hal itu dikemukakan MenPAN dan RB Azwar Abubakar ketika memberikan sambutan pada acara Temu Nasional Pengadaan 2012 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/6).
Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Temu nasional ini bertemakan Tranformasi Paradigma dan Terobosan Pengelolaan Anggaran serta Penerapan Sistem Pengadaan Pemerintahan dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur dan PAD.
Menurut data peringkat tertinggi meraih predikat B, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur dan Pemkot Sukabumi. Piagam penghargan juga diberikan kepada 17 pemprov dan 21 kabupaten/kota berpredikat CC, 11 pemprov dan 92 kabupaten/kota mendapat C. Dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2011 masih terdapat 65 kabupaten/kota yang mendapat predikat D.
Dalam kesempatan ini menteri mengemukakan adanya kemajuan, misalnya meningkatnya instansi yang melapor dengan benar, meskipun di daerah masih 20%. “Untuk LAKIP untuk kantor dan lembaga sudah 80% yang melapor bagus. Jadi sekarang kalau tidak mendapat nilai C merasa malu. Kalau kemarin ‘emangnya gua pikirin,” tutur Menteri bernada canda..
Ditegaskan kembali, pemerintah provinsi sekarang sudah sibuk asistensi, sementara kabupaten dan kota seperti belum ada keinginan. “Masa dikasih duit, disuruh bikin laporan cara kinerja, ukuran kinerja, membuat evaluasi kinerja belum mau,” tambahnya.
MenPAN dan RB memang mengakui bahwa untuk mengubah sikap mental dan perilaku tidak mudah, dan itu membutuhkan waktu. Dia mengibaratkan seseorang perokok berat akanlah sulit untuk total menghentikan kesenangannya tersebut. (hs/HUMAS MENPAN-RB).
