JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea (MOGAHA) menggelar the 2nd Joint Commite on E-Government and Administration Reform. Dalam agenda itu, kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama di bidang e-government melalui pembentukan dan pengoperasian Pusat Kerjasama e-government (E-GCC).
Forum ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama bidang E-Government dan Reformasi Birokrasi antara Menteri PANRB dengan Menteri MOGAHA Republik Korea, yang ditandatangani di Busan, Korea, 11 Desember 2014. MoU tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan, menjajaki bidang kerjasama baru yang memungkinkan, serta memperluas dan memperdalam hubungan bilateral pada bidang tersebut.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pihaknya berharap agar the 2nd Joint Commite Meeting ini dapat memberi hasil-hasil penting dan bermanfaat untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien. “Salah satu hasil penting dari forum ini adalah penandatanganan MoU untuk kerjasama dalam pembentukan dan pengoperasian E-Governement Cooperation Center (E-GCC),” ujar Menteri Yuddy di Jakarta, Senin (24/08).
Dengan terbentuknya EGCC, maka kedua negara dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang e-government dan reformasi birokrasi. EGCC juga memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal. Misalnya, e-gov Master plan, pertukaran pengalaman dalam peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang e-gov, dan lain-lain yang dapat memberi manfaat bagi kedua negara.
Yuddy mengakui, saat ini Korea sudah masuk dalam kelompok negara-negara maju, yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Keberhasilan itu tak lepas dari keberhasilannya dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Sementara Indoensia, saat ini masih tergolong dalam middle income countries, yang ditargetkan bisa masuk ke dalam kelompok negara maju pada tahun 2025. “Melalui kerjasama ini kita berharap pemerintah Indonesia dapat memetik berbagai pelajaran penting dari pengalaman Pemerintah Korea dalam melaksanakan reformasi birokrasi,” imbuh Yuddy.
Dalam acara tersebut, delegasi Korea dipimpin oleh Wakil Menteri MOGAHA Chung Chae Gun, didampingi Dubes Korea untuk Indonesia Chao, Tai Young . Sementara dari Kementerian PANRB, hadir pula Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmadja, Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, dan Deputi Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian.
Rini Widyantini menjelaskan, ruang lingkup kerjasama ini meliputi tiga hal. Pertama, pengembangan proyek bersama seperti penyusunan master plan e-government Indonesia, kegiatan peningkatan kapasitas terkait e-government, seperti pertukaran pengetahuan dan personil, serta konsultasi kebijakan dalam membangun e-government, serta dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan.
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, kerjasama bidang reformasi birokrasi antara Indonesia dan Korea tidak terbatas di bidang e-governmnet saja. Kedua negara telah melakukan kerjasama di bidang pengembangan kapasitas SDM aparatur, inovasi pelayanan publik, penguatan integritas aparatur negara, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta bidang menejemen pemerintahan lainnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
