Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 Kondisi 22 Desember 2017

02 Maret 2018 Dilihat: 15120

GRAFIK K/L/PEMDA

20180302 2 Lembaga 20180302 3 Kabupaten 20180302 4 Kota 20180302 5 Provinsi 20180302 1 kementerian

sumber data : BKN per 22 Desember 2017

REKAP PUSAT

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016
Kondisi Desember 2017
INSTANSI		%	Penilaian Prestasi Kerja
INSTANSI		%	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76.9%	40	237	-	-	-
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	97.4%	115	257	-	-	-
4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	93.5%	47	155	-	-	-
5	Kementerian Agama	-
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	57.8%	851	11,033	319	11	-
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	98.6%	-	5	1	67	215
8	Kementerian Dalam Negeri	-
9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	-
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	92.8%	770	5,612	10	1	6
11	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	93.5%	850	8,569	22	280	63
13	Kementerian Kesehatan	83.1%	4,961	38,168	75	150	113
14	Kementerian Ketenagakerjaan	1.0%	1	35	-	-	-
15	Kementerian Keuangan	93.8%	62,420	4,401	495	71	382
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	97.0%	323	2,912	41	2	1
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	32.7%	28	244	-	-	-
18	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0.0%	-	5	-	-	-
19	Kementerian Luar Negeri	59.2%	1,214	761	1	-	-
20	Kementerian Pariwisata	95.4%	175	1,724	7	2	-
21	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	-
22	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.4%	23	49	-	-	-
23	Kementerian Pemuda Olahraga	97.3%	174	659	-	-	1
24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	62.1%	29	185	1	-	-
25	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	53.6%	1,123	7,395	12	-	179
26	Kementerian Perdagangan	90.7%	1,339	1,192	3	-	13
27	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	-
28	Kementerian Perhubungan	83.5%	4,590	19,588	717	18	72
29	Kementerian Perindustrian	-
30	Kementerian Pertahanan	-
31	Kementerian Pertanian	83.3%	1,830	14,009	239	4	6
32	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	38.5%	20,023	24,570	853	20	146
33	Kementerian Sekretariat Negara	99.2%	680	1,309	-	-	-
34	Kementerian Sosial	-
35	Arsip Nasional Republik Indonesia	91.0%	127	364	-	-	3
36	Badan Ekonomi Kreatif	38.6%	3	14	-	-	-
37	Badan Informasi Geospasial	-
38	Badan Keamanan Laut	45.3%	4	127	3	-	-
39	Badan Kepegawaian Negara	92.2%	377	2,209	3	1	-
40	Badan Kependudukan dan KB Nasional	1.1%	14	24	-	-	-
41	Badan Koordinasi Penanaman Modal	79.5%	182	321	1	-	-
42	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	98.2%	126	4,631	3	2	2
43	Badan Narkotika Nasional	33.2%	89	1,465	7	13	93
44	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	91.0%	42	431	-	-	-
45	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	119.0%	6	94	-	-	-
46	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	98.0%	61	3,110	12	-	-
47	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	-
48	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-
49	Badan Pemeriksa Keuangan	97.6%	970	5,109	3	-	-
50	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-
51	Badan Pengawas Pemilihan Umum	119.9%	31	420	-	-	-
52	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	-
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	91.8%	151	5,470	6	-	-
54	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	97.5%	1,667	1,127	-	-	-
55	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	51.3%	51	916	3	-	-
56	Badan Pusat Statistik	8.4%	303	1,008	2	-	-
57	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	17.8%	3	66	-	-	2
58	Badan Tenaga Nuklir Nasional	58.6%	242	1,210	3	-	89
59	Dewan Ketahanan Nasional	77.8%	27	78	-	-	-
60	Dewan Perwakilan Daerah	73.2%	96	296	2	-	-
61	Dewan Perwakilan Daerah	-
62	Kejaksaan Agung	-
63	Kepolisian Negara RI	-
64	Komisi Aparatur Sipil Negara	36.4%	1	3	-	-	-
65	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-
66	Komisi Pemberantasan Korupsi	-
67	Komisi Pemilihan Umum	34.8%	74	3,246	21	17	31
68	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-
69	Komisi Yudisial	67.3%	55	80	1	-	-
70	Lembaga Administrasi Negara	94.3%	522	282	1	-	-
71	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0.2%	2	2	3	-	3
72	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-
73	Lembaga Ketahanan Nasional RI	-
74	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	61.1%	71	636	6	1	-
75	Lembaga Sandi Negara	100.0%	291	628	1	-	-
76	Mahkamah Agung RI	87.0%	11,376	16,193	48	2	33
77	Mahkamah Konstitusi	-
78	Majelis Permusyawaratan Rakyat	98.4%	58	248	-	-	7
79	Ombudsman Republik Indonesia	68.6%	10	86	-	-	-
80	Perpustakaan Nasional RI	99.5%	118	611	1	-	-
81	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100.0%	130	95	-	1	5
82	Sekretariat Kabinet	100.0%	297	141	-	1	9
83	Tentara Nasional Indonesia	-	3	814	-	3	27

sumber data : BKN per 22 Desember 2017

REKAP DAERAH

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016
		Kondisi Desember 2017
INSTANSI		%	Penilaian Prestasi Kerja
INSTANSI		%	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk
1	Pemerintah Aceh	-
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	-
3	Pemerintah Kab. Pidie	1.2%	5	105	0	0	0
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	-
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	-
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	9.0%	10	620	2	1	3
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	-
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	-
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	-
10	Pemerintah Kab. Simeulue	-
11	Pemerintah Kab. Bireuen	-
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	-
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	-
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	-
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	-
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	-
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	-
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	0.1%	0	2	1	0	0
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	44.9%	31	1,419	2	1	0
20	Pemerintah Kota Sabang	0.1%	0	3	0	0	0
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	17.9%	24	1,023	3	1	1
22	Pemerintah Kota Langsa	-
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	0.4%	2	17	0	0	0
24	Pemerintah Kota Subulussalam	0.0%	0	1	0	0	0
25	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-
26	Pemerintah Kab. Deli Serdang	1.5%	3	206	0	0	0
27	Pemerintah Kab. Karo	-
28	Pemerintah Kab. Langkat	-
29	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	-
30	Pemerintah Kab. Simalungun	0.1%	0	18	0	0	0
31	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	5.9%	2	365	0	0	0
32	Pemerintah Kab. Dairi	-
33	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	0.7%	0	40	0	0	0
34	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	-
35	Pemerintah Kab. Asahan	11.8%	7	852	1	0	1
36	Pemerintah Kab. Nias	-
37	Pemerintah Kab. Toba Samosir	79.4%	17	42	3,601	232	0
38	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	1.5%	0	106	0	0	0
39	Pemerintah Kab. Nias Selatan	0.6%	0	25	0	0	0
40	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	-
41	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	12.0%	8	251	1	0	0
42	Pemerintah Kab. Samosir	-
43	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	-
44	Pemerintah Kab. Padang Lawas	-
45	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	-
46	Pemerintah Kab. Batubara	2.5%	2	115	0	0	5
47	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	-
48	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	-
49	Pemerintah Kab. Nias Barat	0.3%	1	6	0	0	0
50	Pemerintah Kab. Nias Utara	37.0%	2	951	0	0	0
51	Pemerintah Kota Medan	-
52	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	1.2%	0	45	0	0	0
53	Pemerintah Kota Binjai	-
54	Pemerintah Kota Pematang Siantar	1.9%	1	118	0	0	0
55	Pemerintah Kota Tanjung Balai	83.2%	14	2,449	14	0	0
56	Pemerintah Kota Sibolga	10.5%	0	334	3	0	3
57	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2.0%	1	81	0	0	2
58	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	1.8%	0	62	0	0	0
59	Pemerintah Provinsi Riau	67.0%	316	5,001	8	0	3
60	Pemerintah Kab. Kampar	0.0%	0	1	0	0	0
61	Pemerintah Kab. Bengkalis	93.2%	78	6,520	80	25	160
62	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	58.4%	104	3,770	31	0	1
63	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.6%	6	538	0	0	3
64	Pemerintah Kab. Pelalawan	0.0%	0	1	0	0	0
65	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	-
66	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	27.9%	17	1,825	31	0	2
67	Pemerintah Kab. Siak	13.2%	25	770	0	0	78
68	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	-
69	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	-
70	Pemerintah Kota Pekanbaru	-
71	Pemerintah Kota Dumai	0.0%	0	2	0	0	0
72	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-
73	Pemerintah Kab. Bintan	0.0%	0	1	0	0	0
74	Pemerintah Kab. Karimun	-
75	Pemerintah Kab. Natuna	-
76	Pemerintah Kab. Lingga	0.0%	1	0	0	0	0
77	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	26.1%	32	380	4	1	4
78	Pemerintah Kota Batam	69.2%	213	4,104	9	1	53
79	Pemerintah Kota Tanjungpinang	-
80	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0.0%	0	1	0	0	0
81	Pemerintah Kab. Agam	-
82	Pemerintah Kab. Pasaman	0.1%	1	6	0	0	0
83	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota	0.4%	0	27	0	0	0
84	Pemerintah Kab. Solok	-
85	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0.1%	0	3	0	0	0
86	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	69.6%	254	4,634	98	0	12
87	Pemerintah Kab. Tanah Datar	0.1%	0	6	0	0	0
88	Pemerintah Kab. Sijunjung	5.0%	9	228	0	0	0
89	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	-
90	Pemerintah Kab. Solok Selatan	-
91	Pemerintah Kab. Dharmasraya	-
92	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	-
93	Pemerintah Kota Bukittinggi	71.7%	81	1,934	3	3	0
94	Pemerintah Kota Padang Panjang	0.1%	0	2	0	0	0
95	Pemerintah Kota Sawahlunto	99.6%	60	2,222	3	0	33
96	Pemerintah Kota Solok	61.9%	144	1,581	40	0	0
97	Pemerintah Kota Padang	-
98	Pemerintah Kota Payakumbuh	31.3%	67	949	1	0	1
99	Pemerintah Kota Pariaman	-
100	Pemerintah Provinsi Jambi	-
101	Pemerintah Kab. Batang Hari	-
102	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	-
103	Pemerintah Kab. Bungo	-
104	Pemerintah Kab. Merangin	-
105	Pemerintah Kab. Kerinci	-
106	Pemerintah Kab. Sarolangun	-
107	Pemerintah Kab. Tebo	-
108	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	-
109	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	-
110	Pemerintah Kota Jambi	0.3%	2	20	0	0	0
111	Pemerintah Kota Sungai Penuh	-
112	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0%	1	0	0	0	0
113	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	19.3%	46	1,605	2	0	1
114	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	-
115	Pemerintah Kab. Muara Enim	-
116	Pemerintah Kab. Lahat	-
117	Pemerintah Kab. Musi Rawas	-
118	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	-
119	Pemerintah Kab. Banyuasin	-
120	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-
121	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	-
122	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	-
123	Pemerintah Kab. Empat Lawang	-
124	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	-
125	Pemerintah Kota Palembang	-
126	Pemerintah Kota Pagar Alam	-
127	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	-
128	Pemerintah Kota Prabumulih	-
129	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-
130	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	-
131	Pemerintah Kab. Bangka	-
132	Pemerintah Kab. Belitung	1.2%	1	40	0	0	0
133	Pemerintah Kab. Bangka Barat	0.1%	0	2	0	0	0
134	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	-
135	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	0.1%	0	2	0	0	0
136	Pemerintah Kab. Belitung Timur	-
137	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	-
138	Pemerintah Provinsi Bengkulu	-
139	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	-
140	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	0.0%	0	1	0	0	0
141	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	-
142	Pemerintah Kab. Kaur	-
143	Pemerintah Kab. Seluma	-
144	Pemerintah Kab. Mukomuko	-
145	Pemerintah Kab. Kepahiang	-
146	Pemerintah Kab. Lebong	-
147	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	-
148	Pemerintah Kota Bengkulu	-
149	Pemerintah Provinsi Lampung	-
150	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	69.3%	27	5,815	7	0	0
151	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	365137%	360	68,648	216	56	96
152	Pemerintah Kab. Lampung Utara	90.7%	20	7,868	4	0	0
153	Pemerintah Kab. Lampung Barat	1.1%	0	49	0	0	0
154	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	58.3%	34	2,505	0	0	0
155	Pemerintah Kab. Tanggamus	23.4%	24	1,528	5	1	3
156	Pemerintah Kab. Way Kanan	0.0%	0	1	0	0	0
157	Pemerintah Kab. Lampung Timur	0.2%	0	15	0	0	0
158	Pemerintah Kab. Pesawaran	2.4%	2	116	0	0	0
159	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	0.1%	0	3	0	0	0
160	Pemerintah Kab. Pringsewu	51.2%	22	2,917	3	0	6
161	Pemerintah Kab. Mesuji	83.6%	17	2,097	2	0	0
162	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	73.3%	4	1,374	6	0	9
163	Pemerintah Kota Metro	3.4%	2	157	0	0	0
164	Pemerintah Kota Bandar Lampung	89.3%	184	10,102	20	3	30
165	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	91.7%	2,691	63,935	65	6	13
166	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-
167	Pemerintah Kab. Bogor	-
168	Pemerintah Kab. Sukabumi	-
169	Pemerintah Kab. Cianjur	-
170	Pemerintah Kab. Bekasi	-
171	Pemerintah Kab. Karawang	48.8%	163	5,609	16	3	2
172	Pemerintah Kab. Purwakarta	60.9%	81	5,505	24	1	5
173	Pemerintah Kab. Subang	0.3%	0	39	0	3	0
174	Pemerintah Kab. Bandung	20.3%	68	4,023	28	2	0
175	Pemerintah Kab. Sumedang	40.4%	135	5,148	11	0	1
176	Pemerintah Kab. Garut	5.1%	2	921	1	0	28
177	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	24.9%	110	2,895	278	1	1
178	Pemerintah Kab. Ciamis	73.4%	15	8,749	33	4	10
179	Pemerintah Kab. Cirebon	9.0%	21	1,342	37	1	4
180	Pemerintah Kab. Kuningan	15.8%	91	2,155	1	0	0
181	Pemerintah Kab. Indramayu	-
182	Pemerintah Kab. Majalengka	99.9%	26	12,692	17	10	359
183	Pemerintah Kab. Bandung Barat	-
184	Pemerintah Kab. Pangandaran	0.9%	0	35	0	0	0
185	Pemerintah Kota Bandung	62.9%	567	9,938	341	54	31
186	Pemerintah Kota Bogor	-
187	Pemerintah Kota Sukabumi	13.7%	6	691	1	2	0
188	Pemerintah Kota Cirebon	-
189	Pemerintah Kota Bekasi	-
190	Pemerintah Kota Depok	-
191	Pemerintah Kota Cimahi	-
192	Pemerintah Kota Tasikmalaya	0.0%	0	1	0	0	0
193	Pemerintah Kota Banjar	0.0%	0	0	0	1	0
194	Pemerintah Provinsi Banten	-
195	Pemerintah Kab. Serang	0.0%	0	1	0	0	0
196	Pemerintah Kab. Pandeglang	-
197	Pemerintah Kab. Lebak	-
198	Pemerintah Kab. Tangerang	-
199	Pemerintah Kota Tangerang	43.5%	416	3,073	319	6	1
200	Pemerintah Kota Cilegon	-
201	Pemerintah Kota Serang	-
202	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	-
203	Pemerintah D.I. Yogyakarta	-
204	Pemerintah Kab. Bantul	5.0%	2	403	0	0	44
205	Pemerintah Kab. Sleman	0.4%	0	50	0	0	0
206	Pemerintah Kab. Gunungkidul	86.1%	86	8,731	5	0	2
207	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4.4%	2	332	0	0	0
208	Pemerintah Kota Yogyakarta	1.6%	22	69	0	0	0
209	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-
210	Pemerintah Kab. Semarang	-
211	Pemerintah Kab. Kendal	24.5%	13	2,405	23	0	2
212	Pemerintah Kab. Demak	28.8%	4	2,129	3	0	1
213	Pemerintah Kab. Grobogan	0.0%	0	2	0	0	0
214	Pemerintah Kab. Pekalongan	5.7%	0	524	0	0	0
215	Pemerintah Kab. Batang	10.9%	9	758	0	0	0
216	Pemerintah Kab. Tegal	2.9%	2	314	19	1	0
217	Pemerintah Kab. Brebes	0.0%	0	1	0	0	0
218	Pemerintah Kab. Pati	7.7%	4	970	2	0	0
219	Pemerintah Kab. Kudus	0.1%	0	0	0	10	0
220	Pemerintah Kab. Pemalang	34.6%	2	3,714	22	0	1
221	Pemerintah Kab. Jepara	1.6%	4	151	0	0	0
222	Pemerintah Kab. Rembang	1.8%	1	148	0	0	0
223	Pemerintah Kab. Blora	-
224	Pemerintah Kab. Banyumas	13.1%	4	1,779	4	0	7
225	Pemerintah Kab. Cilacap	5.0%	6	597	0	0	1
226	Pemerintah Kab. Purbalingga	14.9%	5	1,135	10	5	47
227	Pemerintah Kab. Banjarnegara	52.4%	17	5,024	8	0	4
228	Pemerintah Kab. Magelang	91.0%	28	8,132	255	7	6
229	Pemerintah Kab. Temanggung	-
230	Pemerintah Kab. Wonosobo	14.5%	0	1,154	3	0	0
231	Pemerintah Kab. Purworejo	0.0%	0	2	0	0	0
232	Pemerintah Kab. Kebumen	1.2%	2	149	0	0	0
233	Pemerintah Kab. Klaten	47.2%	55	6,308	23	0	6
234	Pemerintah Kab. Boyolali	73.8%	10	6,937	73	0	9
235	Pemerintah Kab. Sragen	32.5%	2	3,693	3	0	67
236	Pemerintah Kab. Sukoharjo	40.3%	3	3,829	2	0	0
237	Pemerintah Kab. Karanganyar	51.0%	27	4,952	18	1	4
238	Pemerintah Kab. Wonogiri	4.7%	12	483	18	0	1
239	Pemerintah Kota Semarang	61.1%	42	8,361	288	0	9
240	Pemerintah Kota Salatiga	43.4%	53	1,808	1	2	0
241	Pemerintah Kota Pekalongan	-
242	Pemerintah Kota Tegal	0.6%	3	24	0	0	0
243	Pemerintah Kota Magelang	10-	5	3,230	7	2	1
244	Pemerintah Kota Surakarta	13.8%	23	879	42	0	0
245	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	-
246	Pemerintah Kab. Gresik	13.3%	6	1,163	25	1	2
247	Pemerintah Kab. Mojokerto	-
248	Pemerintah Kab. Sidoarjo	-
249	Pemerintah Kab. Jombang	22.5%	32	2,134	37	1	1
250	Pemerintah Kab. Sampang	0.2%	0	13	0	0	0
251	Pemerintah Kab. Pamekasan	-
252	Pemerintah Kab. Sumenep	-
253	Pemerintah Kab. Bangkalan	-
254	Pemerintah Kab. Bondowoso	36.6%	8	3,290	5	0	9
255	Pemerintah Kab. Situbondo	76.9%	119	6,097	33	2	2
256	Pemerintah Kab. Banyuwangi	-
257	Pemerintah Kab. Jember	-
258	Pemerintah Kab. Malang	-
259	Pemerintah Kab. Pasuruan	4.6%	0	559	0	0	0
260	Pemerintah Kab. Probolinggo	22.5%	70	2,010	16	0	0
261	Pemerintah Kab. Lumajang	0.0%	0	1	0	0	0
262	Pemerintah Kab. Kediri	-
263	Pemerintah Kab. Tulungagung	-
264	Pemerintah Kab. Nganjuk	-
265	Pemerintah Kab. Trenggalek	95.5%	66	7,878	7	5	0
266	Pemerintah Kab. Blitar	-
267	Pemerintah Kab. Madiun	-
268	Pemerintah Kab. Ngawi	-
269	Pemerintah Kab. Magetan	86.0%	3	8,337	113	4	181
270	Pemerintah Kab. Ponorogo	1.1%	0	115	0	0	0
271	Pemerintah Kab. Pacitan	-
272	Pemerintah Kab. Bojonegoro	-
273	Pemerintah Kab. Tuban	-
274	Pemerintah Kab. Lamongan	-
275	Pemerintah Kota Surabaya	10-	1,019	6,658	6	1	0
276	Pemerintah Kota Mojokerto	-
277	Pemerintah Kota Malang	72.1%	6	5,599	49	5	0
278	Pemerintah Kota Pasuruan	-
279	Pemerintah Kota Probolinggo	4.8%	3	219	0	0	0
280	Pemerintah Kota Blitar	-
281	Pemerintah Kota Kediri	-
282	Pemerintah Kota Madiun	14.2%	11	684	0	0	0
283	Pemerintah Kota Batu	-
284	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	35.7%	39	181	12	1	1,937
285	Pemerintah Kab. Sambas	20.9%	27	1,518	4	0	0
286	Pemerintah Kab. Sanggau	-
287	Pemerintah Kab. Sintang	58.5%	53	3,283	335	11	107
288	Pemerintah Kab. Mempawah	57.8%	11	2,728	2	0	5
289	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	51.7%	150	2,842	10	0	2
290	Pemerintah Kab. Ketapang	17.6%	28	1,175	6	9	3
291	Pemerintah Kab. Bengkayang	-
292	Pemerintah Kab. Landak	64.7%	37	3,247	6	0	2
293	Pemerintah Kab. Melawi	19.5%	10	741	1	0	0
294	Pemerintah Kab. Sekadau	80.2%	27	2,417	2	0	9
295	Pemerintah Kab. Kubu Raya	53.9%	57	2,786	30	2	0
296	Pemerintah Kab. Kayong Utara	73.3%	56	1,572	0	0	0
297	Pemerintah Kota Pontianak	-
298	Pemerintah Kota Singkawang	0.1%	0	5	0	0	0
299	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-
300	Pemerintah Kab. Kapuas	17.8%	57	1,099	1	0	2
301	Pemerintah Kab. Barito Utara	-
302	Pemerintah Kab. Barito Selatan	-
303	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	5.6%	2	301	6	1	0
304	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	18.4%	14	649	132	3	0
305	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	13.8%	18	468	0	0	0
306	Pemerintah Kab. Gunung Mas	15.9%	11	601	3	0	0
307	Pemerintah Kab. Lamandau	-
308	Pemerintah Kab. Sukamara	7.9%	7	137	0	0	0
309	Pemerintah Kab. Murung Raya	-
310	Pemerintah Kab. Katingan	0.0%	1	0	0	0	0
311	Pemerintah Kab. Seruyan	66.5%	14	2,021	11	1	1
312	Pemerintah Kab. Barito Timur	48.0%	33	1,887	2	2	2
313	Pemerintah Kota Palangka Raya	0.6%	2	35	0	0	0
314	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	0.3%	0	0	0	0	23
315	Pemerintah Kab. Banjar	0.6%	1	40	0	0	0
316	Pemerintah Kab. Tanah Laut	0.0%	0	2	0	0	0
317	Pemerintah Kab. Tapin	67.6%	149	2,978	4	0	19
318	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	66.3%	127	3,560	8	1	1
319	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	0.1%	0	3	0	0	0
320	Pemerintah Kab. Barito Kuala	0.5%	1	26	0	0	0
321	Pemerintah Kab. Tabalong	57.3%	88	2,647	3	0	0
322	Pemerintah Kab. Kotabaru	55.7%	94	2,469	20	4	0
323	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	0.7%	0	36	0	0	0
324	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	88.3%	39	3,560	27	1	160
325	Pemerintah Kab. Balangan	72.9%	109	2,455	2	0	0
326	Pemerintah Kota Banjarmasin	20.5%	112	1,421	5	0	0
327	Pemerintah Kota Banjarbaru	23.2%	133	889	5	0	2
328	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	-
329	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	-
330	Pemerintah Kab. Paser	-
331	Pemerintah Kab. Berau	0.0%	0	1	0	0	0
332	Pemerintah Kab. Kutai Barat	43.9%	44	1,976	0	0	0
333	Pemerintah Kab. Kutai Timur	-
334	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	-
335	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	-
336	Pemerintah Kota Samarinda	-
337	Pemerintah Kota Balikpapan	-
338	Pemerintah Kota Bontang	13.6%	47	404	0	0	0
339	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	-
340	Pemerintah Kab. Bulungan	0.6%	2	22	0	0	0
341	Pemerintah Kab. Malinau	-
342	Pemerintah Kab. Nunukan	-
343	Pemerintah Kab. Tana Tidung	72.7%	51	1,095	3	2	1
344	Pemerintah Kota Tarakan	-
345	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	-
346	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	0.4%	6	32	0	0	1
347	Pemerintah Kab. Minahasa	-
348	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	-
349	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	-
350	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	-
351	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	48.4%	160	1,880	0	0	0
352	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	-
353	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.1%	5	124	1	0	0
354	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	0.2%	2	2	0	0	2
355	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	-
356	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-
357	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	4.6%	0	83	0	0	0
358	Pemerintah Kota Manado	1.7%	2	107	0	0	0
359	Pemerintah Kota Bitung	0.0%	0	0	1	0	0
360	Pemerintah Kota Tomohon	96.6%	323	2,335	1	9	13
361	Pemerintah Kota KotaMobagu	18.6%	22	419	0	0	0
362	Pemerintah Provinsi Gorontalo	-
363	Pemerintah Kab. Gorontalo	-
364	Pemerintah Kab. Boalemo	52.8%	55	1,855	2	0	2
365	Pemerintah Kab. Pohuwato	-
366	Pemerintah Kab. Bone Bolango	0.0%	1	0	0	0	0
367	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	-
368	Pemerintah Kota Gorontalo	2.9%	9	121	1	0	4
369	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	-
370	Pemerintah Kab. Poso	-
371	Pemerintah Kab. Donggala	-
372	Pemerintah Kab. Tolitoli	23.1%	15	1,241	1	2	0
373	Pemerintah Kab. Banggai	0.0%	0	1	0	0	0
374	Pemerintah Kab. Buol	3.8%	1	165	0	0	0
375	Pemerintah Kab. Morowali	-
376	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	-
377	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	70.9%	69	4,623	9	0	2
378	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	-
379	Pemerintah Kab. Sigi	-
380	Pemerintah Kab. Banggai Laut	-
381	Pemerintah Kab. Morowali Utara	0.0%	0	1	0	0	0
382	Pemerintah Kota Palu	-
383	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	-
384	Pemerintah Kab. Pinrang	0.6%	0	40	0	0	0
385	Pemerintah Kab. Gowa	-
386	Pemerintah Kab. Wajo	98.0%	44	6,350	0	0	0
387	Pemerintah Kab. Bone	54.0%	92	5,006	20	1	40
388	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1.4%	5	71	0	1	0
389	Pemerintah Kab. Maros	-
390	Pemerintah Kab. Luwu	3.6%	3	206	0	2	2
391	Pemerintah Kab. Sinjai	0.5%	1	24	0	0	0
392	Pemerintah Kab. Bulukumba	47.2%	42	2,921	1	1	0
393	Pemerintah Kab. Bantaeng	72.3%	203	3,260	3	2	8
394	Pemerintah Kab. Jeneponto	-
395	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	25.6%	18	1,058	0	0	4
396	Pemerintah Kab. Takalar	-
397	Pemerintah Kab. Barru	63.6%	13	2,795	1	1	2
398	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	-
399	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	-
400	Pemerintah Kab. Soppeng	98.8%	201	5,133	5	1	1
401	Pemerintah Kab. Enrekang	0.1%	0	3	0	0	1
402	Pemerintah Kab. Luwu Utara	1.3%	2	66	0	0	0
403	Pemerintah Kab. Luwu Timur	-
404	Pemerintah Kab. Toraja Utara	70.7%	105	3,042	0	0	0
405	Pemerintah Kota Makassar	-
406	Pemerintah Kota Parepare	31.6%	45	1,229	1	0	0
407	Pemerintah Kota Palopo	-
408	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-
409	Pemerintah Kab. Konawe	10.5%	8	726	1	0	1
410	Pemerintah Kab. Buton	-
411	Pemerintah Kab. Muna	0.0%	0	1	0	0	0
412	Pemerintah Kab. Kolaka	-
413	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	-
414	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	92.3%	45	3,020	1	0	1
415	Pemerintah Kab. Bombana	-
416	Pemerintah Kab. Wakatobi	-
417	Pemerintah Kab. Buton Utara	15.4%	17	388	1	0	0
418	Pemerintah Kab. Konawe Utara	-
419	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	-
420	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	-
421	Pemerintah Kab. Buton Selatan	59.9%	32	939	0	0	0
422	Pemerintah Kab. Buton Tengah	-
423	Pemerintah Kab. Muna Barat	-
424	Pemerintah Kota Kendari	-
425	Pemerintah Kota Baubau	-
426	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	26.9%	24	600	1	0	2
427	Pemerintah Kab. Mamuju Utara	89.2%	11	3,126	8	2	4
428	Pemerintah Kab. Mamuju	-
429	Pemerintah Kab. Mamasa	91.2%	42	4,669	0	0	0
430	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	0.1%	0	4	0	0	0
431	Pemerintah Kab. Majene	-
432	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	-
433	Pemerintah Provinsi Bali	7.4%	5	364	0	0	0
434	Pemerintah Kab. Buleleng	-
435	Pemerintah Kab. Jembrana	11.8%	8	447	0	0	1
436	Pemerintah Kab. Klungkung	3.8%	23	169	2	0	0
437	Pemerintah Kab. Gianyar	-
438	Pemerintah Kab. Karangasem	-
439	Pemerintah Kab. Bangli	-
440	Pemerintah Kab. Badung	-
441	Pemerintah Kab. Tabanan	54.0%	5	4,261	6	0	1
442	Pemerintah Kota Denpasar	0.1%	0	0	7	0	0
443	Pemerintah Provinsi NTB	-
444	Pemerintah Kab. Lombok Barat	-
445	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	-
446	Pemerintah Kab. Lombok Timur	80.8%	198	9,759	12	0	0
447	Pemerintah Kab. Bima	-
448	Pemerintah Kab. Sumbawa	-
449	Pemerintah Kab. Dompu	-
450	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	-
451	Pemerintah Kab. Lombok Utara	3.8%	0	110	2	0	0
452	Pemerintah Kota Mataram	0.0%	0	1	0	0	1
453	Pemerintah Kota Bima	-
454	Pemerintah Provinsi NTT	-
455	Pemerintah Kab. Kupang	-
456	Pemerintah Kab. Belu	-
457	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	-
458	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	-
459	Pemerintah Kab. Alor	-
460	Pemerintah Kab. Sikka	-
461	Pemerintah Kab. Flores Timur	-
462	Pemerintah Kab. Ende	-
463	Pemerintah Kab. Ngada	-
464	Pemerintah Kab. Manggarai	-
465	Pemerintah Kab. Sumba Timur	-
466	Pemerintah Kab. Sumba Barat	-
467	Pemerintah Kab. Lembata	-
468	Pemerintah Kab. Rote Ndao	-
469	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	-
470	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	-
471	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	-
472	Pemerintah Kab. Nagekeo	-
473	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	-
474	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	22.9%	27	371	1	0	0
475	Pemerintah Kab. Malaka	-
476	Pemerintah Kota Kupang	-
477	Pemerintah Provinsi Maluku	-
478	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	7.0%	27	615	1	0	0
479	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	0.4%	2	14	0	0	0
480	Pemerintah Kab. Buru	-
481	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat	-
482	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	-
483	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	0.0%	0	1	0	0	0
484	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	-
485	Pemerintah Kab. Buru Selatan	-
486	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	-
487	Pemerintah Kota Ambon	0.2%	0	14	0	0	0
488	Pemerintah Kota Tual	42.0%	3	755	2	0	1
489	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	-
490	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	-
491	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	-
492	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	-
493	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	-
494	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	-
495	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	-
496	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	-
497	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	-
498	Pemerintah Kota Ternate	3.1%	0	22	159	2	0
499	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	13.4%	17	575	0	0	0
500	Pemerintah Provinsi Papua	-
501	Pemerintah Kab. Jayapura	-
502	Pemerintah Kab. Biak Numfor	-
503	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	-
504	Pemerintah Kab. Merauke	-
505	Pemerintah Kab. Jayawijaya	-
506	Pemerintah Kab. Nabire	-
507	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	-
508	Pemerintah Kab. Paniai	-
509	Pemerintah Kab. Mimika	1.1%	0	55	0	0	0
510	Pemerintah Kab. Boven Digoel	-
511	Pemerintah Kab. Mappi	-
512	Pemerintah Kab. Asmat	0.0%	0	1	0	0	0
513	Pemerintah Kab. Yahukimo	-
514	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	-
515	Pemerintah Kab. Tolikara	-
516	Pemerintah Kab. Sarmi	-
517	Pemerintah Kab. Keerom	-
518	Pemerintah Kab. Waropen	-
519	Pemerintah Kab. Supiori	0.0%	0	0	0	0	1
520	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya	-
521	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	-
522	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	-
523	Pemerintah Kab. Yalimo	-
524	Pemerintah Kab. Nduga	-
525	Pemerintah Kab. Dogiyai	-
526	Pemerintah Kab. Puncak	-
527	Pemerintah Kab. Deiyai	-
528	Pemerintah Kab. Intan Jaya	-
529	Pemerintah Kota Jayapura	-
530	Pemerintah Provinsi Papua Barat	0.0%	0	1	0	0	0
531	Pemerintah Kab. Sorong	0.0%	0	1	0	0	0
532	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	-
533	Pemerintah Kab. Raja Ampat	-
534	Pemerintah Kab. Manokwari	-
535	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	-
536	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	-
537	Pemerintah Kab. Fak-Fak	-
538	Pemerintah Kab. Kaimana	-
539	Pemerintah Kab. Tambrauw	-
540	Pemerintah Kab. Maybrat	-
541	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	-
542	Pemerintah Kota Sorong	0.8%	1	29	0	0	0