Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 Kondisi 22 Desember 2017

02 Maret 2018 Dilihat: 15515

GRAFIK K/L/PEMDA

20180302 2 Lembaga 20180302 3 Kabupaten 20180302 4 Kota 20180302 5 Provinsi 20180302 1 kementerian

sumber data : BKN per 22 Desember 2017

REKAP PUSAT

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2016
Kondisi Desember 2017
INSTANSI		%	Penilaian Prestasi Kerja
INSTANSI		%	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-
2	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76.9%	40	237	-	-	-
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	97.4%	115	257	-	-	-
4	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	93.5%	47	155	-	-	-
5	Kementerian Agama	-
6	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	57.8%	851	11,033	319	11	-
7	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	98.6%	-	5	1	67	215
8	Kementerian Dalam Negeri	-
9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	-
10	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	92.8%	770	5,612	10	1	6
11	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-
12	Kementerian Kelautan dan Perikanan	93.5%	850	8,569	22	280	63
13	Kementerian Kesehatan	83.1%	4,961	38,168	75	150	113
14	Kementerian Ketenagakerjaan	1.0%	1	35	-	-	-
15	Kementerian Keuangan	93.8%	62,420	4,401	495	71	382
16	Kementerian Komunikasi dan Informatika	97.0%	323	2,912	41	2	1
17	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	32.7%	28	244	-	-	-
18	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0.0%	-	5	-	-	-
19	Kementerian Luar Negeri	59.2%	1,214	761	1	-	-
20	Kementerian Pariwisata	95.4%	175	1,724	7	2	-
21	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	-
22	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.4%	23	49	-	-	-
23	Kementerian Pemuda Olahraga	97.3%	174	659	-	-	1
24	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	62.1%	29	185	1	-	-
25	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	53.6%	1,123	7,395	12	-	179
26	Kementerian Perdagangan	90.7%	1,339	1,192	3	-	13
27	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	-
28	Kementerian Perhubungan	83.5%	4,590	19,588	717	18	72
29	Kementerian Perindustrian	-
30	Kementerian Pertahanan	-
31	Kementerian Pertanian	83.3%	1,830	14,009	239	4	6
32	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	38.5%	20,023	24,570	853	20	146
33	Kementerian Sekretariat Negara	99.2%	680	1,309	-	-	-
34	Kementerian Sosial	-
35	Arsip Nasional Republik Indonesia	91.0%	127	364	-	-	3
36	Badan Ekonomi Kreatif	38.6%	3	14	-	-	-
37	Badan Informasi Geospasial	-
38	Badan Keamanan Laut	45.3%	4	127	3	-	-
39	Badan Kepegawaian Negara	92.2%	377	2,209	3	1	-
40	Badan Kependudukan dan KB Nasional	1.1%	14	24	-	-	-
41	Badan Koordinasi Penanaman Modal	79.5%	182	321	1	-	-
42	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	98.2%	126	4,631	3	2	2
43	Badan Narkotika Nasional	33.2%	89	1,465	7	13	93
44	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	91.0%	42	431	-	-	-
45	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	119.0%	6	94	-	-	-
46	Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	98.0%	61	3,110	12	-	-
47	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI	-
48	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-
49	Badan Pemeriksa Keuangan	97.6%	970	5,109	3	-	-
50	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-
51	Badan Pengawas Pemilihan Umum	119.9%	31	420	-	-	-
52	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	-
53	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	91.8%	151	5,470	6	-	-
54	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	97.5%	1,667	1,127	-	-	-
55	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	51.3%	51	916	3	-	-
56	Badan Pusat Statistik	8.4%	303	1,008	2	-	-
57	Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	17.8%	3	66	-	-	2
58	Badan Tenaga Nuklir Nasional	58.6%	242	1,210	3	-	89
59	Dewan Ketahanan Nasional	77.8%	27	78	-	-	-
60	Dewan Perwakilan Daerah	73.2%	96	296	2	-	-
61	Dewan Perwakilan Daerah	-
62	Kejaksaan Agung	-
63	Kepolisian Negara RI	-
64	Komisi Aparatur Sipil Negara	36.4%	1	3	-	-	-
65	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-
66	Komisi Pemberantasan Korupsi	-
67	Komisi Pemilihan Umum	34.8%	74	3,246	21	17	31
68	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	-
69	Komisi Yudisial	67.3%	55	80	1	-	-
70	Lembaga Administrasi Negara	94.3%	522	282	1	-	-
71	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	0.2%	2	2	3	-	3
72	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-
73	Lembaga Ketahanan Nasional RI	-
74	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	61.1%	71	636	6	1	-
75	Lembaga Sandi Negara	100.0%	291	628	1	-	-
76	Mahkamah Agung RI	87.0%	11,376	16,193	48	2	33
77	Mahkamah Konstitusi	-
78	Majelis Permusyawaratan Rakyat	98.4%	58	248	-	-	7
79	Ombudsman Republik Indonesia	68.6%	10	86	-	-	-
80	Perpustakaan Nasional RI	99.5%	118	611	1	-	-
81	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	100.0%	130	95	-	1	5
82	Sekretariat Kabinet	100.0%	297	141	-	1	9
83	Tentara Nasional Indonesia	-	3	814	-	3	27

sumber data : BKN per 22 Desember 2017

REKAP DAERAH

REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PADA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2016
		Kondisi Desember 2017
INSTANSI		%	Penilaian Prestasi Kerja
INSTANSI		%	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Buruk
1	Pemerintah Aceh	-
2	Pemerintah Kab. Aceh Besar	-
3	Pemerintah Kab. Pidie	1.2%	5	105	0	0	0
4	Pemerintah Kab. Aceh Utara	-
5	Pemerintah Kab. Aceh Timur	-
6	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	9.0%	10	620	2	1	3
7	Pemerintah Kab. Aceh Barat	-
8	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	-
9	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	-
10	Pemerintah Kab. Simeulue	-
11	Pemerintah Kab. Bireuen	-
12	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	-
13	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	-
14	Pemerintah Kab. Gayo Lues	-
15	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	-
16	Pemerintah Kab. Nagan Raya	-
17	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	-
18	Pemerintah Kab. Bener Meriah	0.1%	0	2	1	0	0
19	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	44.9%	31	1,419	2	1	0
20	Pemerintah Kota Sabang	0.1%	0	3	0	0	0
21	Pemerintah Kota Banda Aceh	17.9%	24	1,023	3	1	1
22	Pemerintah Kota Langsa	-
23	Pemerintah Kota Lhokseumawe	0.4%	2	17	0	0	0
24	Pemerintah Kota Subulussalam	0.0%	0	1	0	0	0
25	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	-
26	Pemerintah Kab. Deli Serdang	1.5%	3	206	0	0	0
27	Pemerintah Kab. Karo	-
28	Pemerintah Kab. Langkat	-
29	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	-
30	Pemerintah Kab. Simalungun	0.1%	0	18	0	0	0
31	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	5.9%	2	365	0	0	0
32	Pemerintah Kab. Dairi	-
33	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	0.7%	0	40	0	0	0
34	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	-
35	Pemerintah Kab. Asahan	11.8%	7	852	1	0	1
36	Pemerintah Kab. Nias	-
37	Pemerintah Kab. Toba Samosir	79.4%	17	42	3,601	232	0
38	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	1.5%	0	106	0	0	0
39	Pemerintah Kab. Nias Selatan	0.6%	0	25	0	0	0
40	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	-
41	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	12.0%	8	251	1	0	0
42	Pemerintah Kab. Samosir	-
43	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	-
44	Pemerintah Kab. Padang Lawas	-
45	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	-
46	Pemerintah Kab. Batubara	2.5%	2	115	0	0	5
47	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	-
48	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	-
49	Pemerintah Kab. Nias Barat	0.3%	1	6	0	0	0
50	Pemerintah Kab. Nias Utara	37.0%	2	951	0	0	0
51	Pemerintah Kota Medan	-
52	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	1.2%	0	45	0	0	0
53	Pemerintah Kota Binjai	-
54	Pemerintah Kota Pematang Siantar	1.9%	1	118	0	0	0
55	Pemerintah Kota Tanjung Balai	83.2%	14	2,449	14	0	0
56	Pemerintah Kota Sibolga	10.5%	0	334	3	0	3
57	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	2.0%	1	81	0	0	2
58	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	1.8%	0	62	0	0	0
59	Pemerintah Provinsi Riau	67.0%	316	5,001	8	0	3
60	Pemerintah Kab. Kampar	0.0%	0	1	0	0	0
61	Pemerintah Kab. Bengkalis	93.2%	78	6,520	80	25	160
62	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	58.4%	104	3,770	31	0	1
63	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.6%	6	538	0	0	3
64	Pemerintah Kab. Pelalawan	0.0%	0	1	0	0	0
65	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	-
66	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	27.9%	17	1,825	31	0	2
67	Pemerintah Kab. Siak	13.2%	25	770	0	0	78
68	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	-
69	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	-
70	Pemerintah Kota Pekanbaru	-
71	Pemerintah Kota Dumai	0.0%	0	2	0	0	0
72	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	-
73	Pemerintah Kab. Bintan	0.0%	0	1	0	0	0
74	Pemerintah Kab. Karimun	-
75	Pemerintah Kab. Natuna	-
76	Pemerintah Kab. Lingga	0.0%	1	0	0	0	0
77	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	26.1%	32	380	4	1	4
78	Pemerintah Kota Batam	69.2%	213	4,104	9	1	53
79	Pemerintah Kota Tanjungpinang	-
80	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	0.0%	0	1	0	0	0
81	Pemerintah Kab. Agam	-
82	Pemerintah Kab. Pasaman	0.1%	1	6	0	0	0
83	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota	0.4%	0	27	0	0	0
84	Pemerintah Kab. Solok	-
85	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	0.1%	0	3	0	0	0
86	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	69.6%	254	4,634	98	0	12
87	Pemerintah Kab. Tanah Datar	0.1%	0	6	0	0	0
88	Pemerintah Kab. Sijunjung	5.0%	9	228	0	0	0
89	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	-
90	Pemerintah Kab. Solok Selatan	-
91	Pemerintah Kab. Dharmasraya	-
92	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	-
93	Pemerintah Kota Bukittinggi	71.7%	81	1,934	3	3	0
94	Pemerintah Kota Padang Panjang	0.1%	0	2	0	0	0
95	Pemerintah Kota Sawahlunto	99.6%	60	2,222	3	0	33
96	Pemerintah Kota Solok	61.9%	144	1,581	40	0	0
97	Pemerintah Kota Padang	-
98	Pemerintah Kota Payakumbuh	31.3%	67	949	1	0	1
99	Pemerintah Kota Pariaman	-
100	Pemerintah Provinsi Jambi	-
101	Pemerintah Kab. Batang Hari	-
102	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	-
103	Pemerintah Kab. Bungo	-
104	Pemerintah Kab. Merangin	-
105	Pemerintah Kab. Kerinci	-
106	Pemerintah Kab. Sarolangun	-
107	Pemerintah Kab. Tebo	-
108	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	-
109	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	-
110	Pemerintah Kota Jambi	0.3%	2	20	0	0	0
111	Pemerintah Kota Sungai Penuh	-
112	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0.0%	1	0	0	0	0
113	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	19.3%	46	1,605	2	0	1
114	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	-
115	Pemerintah Kab. Muara Enim	-
116	Pemerintah Kab. Lahat	-
117	Pemerintah Kab. Musi Rawas	-
118	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	-
119	Pemerintah Kab. Banyuasin	-
120	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	-
121	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	-
122	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	-
123	Pemerintah Kab. Empat Lawang	-
124	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	-
125	Pemerintah Kota Palembang	-
126	Pemerintah Kota Pagar Alam	-
127	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	-
128	Pemerintah Kota Prabumulih	-
129	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-
130	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	-
131	Pemerintah Kab. Bangka	-
132	Pemerintah Kab. Belitung	1.2%	1	40	0	0	0
133	Pemerintah Kab. Bangka Barat	0.1%	0	2	0	0	0
134	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	-
135	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	0.1%	0	2	0	0	0
136	Pemerintah Kab. Belitung Timur	-
137	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	-
138	Pemerintah Provinsi Bengkulu	-
139	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	-
140	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	0.0%	0	1	0	0	0
141	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	-
142	Pemerintah Kab. Kaur	-
143	Pemerintah Kab. Seluma	-
144	Pemerintah Kab. Mukomuko	-
145	Pemerintah Kab. Kepahiang	-
146	Pemerintah Kab. Lebong	-
147	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	-
148	Pemerintah Kota Bengkulu	-
149	Pemerintah Provinsi Lampung	-
150	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	69.3%	27	5,815	7	0	0
151	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	365137%	360	68,648	216	56	96
152	Pemerintah Kab. Lampung Utara	90.7%	20	7,868	4	0	0
153	Pemerintah Kab. Lampung Barat	1.1%	0	49	0	0	0
154	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	58.3%	34	2,505	0	0	0
155	Pemerintah Kab. Tanggamus	23.4%	24	1,528	5	1	3
156	Pemerintah Kab. Way Kanan	0.0%	0	1	0	0	0
157	Pemerintah Kab. Lampung Timur	0.2%	0	15	0	0	0
158	Pemerintah Kab. Pesawaran	2.4%	2	116	0	0	0
159	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	0.1%	0	3	0	0	0
160	Pemerintah Kab. Pringsewu	51.2%	22	2,917	3	0	6
161	Pemerintah Kab. Mesuji	83.6%	17	2,097	2	0	0
162	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	73.3%	4	1,374	6	0	9
163	Pemerintah Kota Metro	3.4%	2	157	0	0	0
164	Pemerintah Kota Bandar Lampung	89.3%	184	10,102	20	3	30
165	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	91.7%	2,691	63,935	65	6	13
166	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-
167	Pemerintah Kab. Bogor	-
168	Pemerintah Kab. Sukabumi	-
169	Pemerintah Kab. Cianjur	-
170	Pemerintah Kab. Bekasi	-
171	Pemerintah Kab. Karawang	48.8%	163	5,609	16	3	2
172	Pemerintah Kab. Purwakarta	60.9%	81	5,505	24	1	5
173	Pemerintah Kab. Subang	0.3%	0	39	0	3	0
174	Pemerintah Kab. Bandung	20.3%	68	4,023	28	2	0
175	Pemerintah Kab. Sumedang	40.4%	135	5,148	11	0	1
176	Pemerintah Kab. Garut	5.1%	2	921	1	0	28
177	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	24.9%	110	2,895	278	1	1
178	Pemerintah Kab. Ciamis	73.4%	15	8,749	33	4	10
179	Pemerintah Kab. Cirebon	9.0%	21	1,342	37	1	4
180	Pemerintah Kab. Kuningan	15.8%	91	2,155	1	0	0
181	Pemerintah Kab. Indramayu	-
182	Pemerintah Kab. Majalengka	99.9%	26	12,692	17	10	359
183	Pemerintah Kab. Bandung Barat	-
184	Pemerintah Kab. Pangandaran	0.9%	0	35	0	0	0
185	Pemerintah Kota Bandung	62.9%	567	9,938	341	54	31
186	Pemerintah Kota Bogor	-
187	Pemerintah Kota Sukabumi	13.7%	6	691	1	2	0
188	Pemerintah Kota Cirebon	-
189	Pemerintah Kota Bekasi	-
190	Pemerintah Kota Depok	-
191	Pemerintah Kota Cimahi	-
192	Pemerintah Kota Tasikmalaya	0.0%	0	1	0	0	0
193	Pemerintah Kota Banjar	0.0%	0	0	0	1	0
194	Pemerintah Provinsi Banten	-
195	Pemerintah Kab. Serang	0.0%	0	1	0	0	0
196	Pemerintah Kab. Pandeglang	-
197	Pemerintah Kab. Lebak	-
198	Pemerintah Kab. Tangerang	-
199	Pemerintah Kota Tangerang	43.5%	416	3,073	319	6	1
200	Pemerintah Kota Cilegon	-
201	Pemerintah Kota Serang	-
202	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	-
203	Pemerintah D.I. Yogyakarta	-
204	Pemerintah Kab. Bantul	5.0%	2	403	0	0	44
205	Pemerintah Kab. Sleman	0.4%	0	50	0	0	0
206	Pemerintah Kab. Gunungkidul	86.1%	86	8,731	5	0	2
207	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4.4%	2	332	0	0	0
208	Pemerintah Kota Yogyakarta	1.6%	22	69	0	0	0
209	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-
210	Pemerintah Kab. Semarang	-
211	Pemerintah Kab. Kendal	24.5%	13	2,405	23	0	2
212	Pemerintah Kab. Demak	28.8%	4	2,129	3	0	1
213	Pemerintah Kab. Grobogan	0.0%	0	2	0	0	0
214	Pemerintah Kab. Pekalongan	5.7%	0	524	0	0	0
215	Pemerintah Kab. Batang	10.9%	9	758	0	0	0
216	Pemerintah Kab. Tegal	2.9%	2	314	19	1	0
217	Pemerintah Kab. Brebes	0.0%	0	1	0	0	0
218	Pemerintah Kab. Pati	7.7%	4	970	2	0	0
219	Pemerintah Kab. Kudus	0.1%	0	0	0	10	0
220	Pemerintah Kab. Pemalang	34.6%	2	3,714	22	0	1
221	Pemerintah Kab. Jepara	1.6%	4	151	0	0	0
222	Pemerintah Kab. Rembang	1.8%	1	148	0	0	0
223	Pemerintah Kab. Blora	-
224	Pemerintah Kab. Banyumas	13.1%	4	1,779	4	0	7
225	Pemerintah Kab. Cilacap	5.0%	6	597	0	0	1
226	Pemerintah Kab. Purbalingga	14.9%	5	1,135	10	5	47
227	Pemerintah Kab. Banjarnegara	52.4%	17	5,024	8	0	4
228	Pemerintah Kab. Magelang	91.0%	28	8,132	255	7	6
229	Pemerintah Kab. Temanggung	-
230	Pemerintah Kab. Wonosobo	14.5%	0	1,154	3	0	0
231	Pemerintah Kab. Purworejo	0.0%	0	2	0	0	0
232	Pemerintah Kab. Kebumen	1.2%	2	149	0	0	0
233	Pemerintah Kab. Klaten	47.2%	55	6,308	23	0	6
234	Pemerintah Kab. Boyolali	73.8%	10	6,937	73	0	9
235	Pemerintah Kab. Sragen	32.5%	2	3,693	3	0	67
236	Pemerintah Kab. Sukoharjo	40.3%	3	3,829	2	0	0
237	Pemerintah Kab. Karanganyar	51.0%	27	4,952	18	1	4
238	Pemerintah Kab. Wonogiri	4.7%	12	483	18	0	1
239	Pemerintah Kota Semarang	61.1%	42	8,361	288	0	9
240	Pemerintah Kota Salatiga	43.4%	53	1,808	1	2	0
241	Pemerintah Kota Pekalongan	-
242	Pemerintah Kota Tegal	0.6%	3	24	0	0	0
243	Pemerintah Kota Magelang	10-	5	3,230	7	2	1
244	Pemerintah Kota Surakarta	13.8%	23	879	42	0	0
245	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	-
246	Pemerintah Kab. Gresik	13.3%	6	1,163	25	1	2
247	Pemerintah Kab. Mojokerto	-
248	Pemerintah Kab. Sidoarjo	-
249	Pemerintah Kab. Jombang	22.5%	32	2,134	37	1	1
250	Pemerintah Kab. Sampang	0.2%	0	13	0	0	0
251	Pemerintah Kab. Pamekasan	-
252	Pemerintah Kab. Sumenep	-
253	Pemerintah Kab. Bangkalan	-
254	Pemerintah Kab. Bondowoso	36.6%	8	3,290	5	0	9
255	Pemerintah Kab. Situbondo	76.9%	119	6,097	33	2	2
256	Pemerintah Kab. Banyuwangi	-
257	Pemerintah Kab. Jember	-
258	Pemerintah Kab. Malang	-
259	Pemerintah Kab. Pasuruan	4.6%	0	559	0	0	0
260	Pemerintah Kab. Probolinggo	22.5%	70	2,010	16	0	0
261	Pemerintah Kab. Lumajang	0.0%	0	1	0	0	0
262	Pemerintah Kab. Kediri	-
263	Pemerintah Kab. Tulungagung	-
264	Pemerintah Kab. Nganjuk	-
265	Pemerintah Kab. Trenggalek	95.5%	66	7,878	7	5	0
266	Pemerintah Kab. Blitar	-
267	Pemerintah Kab. Madiun	-
268	Pemerintah Kab. Ngawi	-
269	Pemerintah Kab. Magetan	86.0%	3	8,337	113	4	181
270	Pemerintah Kab. Ponorogo	1.1%	0	115	0	0	0
271	Pemerintah Kab. Pacitan	-
272	Pemerintah Kab. Bojonegoro	-
273	Pemerintah Kab. Tuban	-
274	Pemerintah Kab. Lamongan	-
275	Pemerintah Kota Surabaya	10-	1,019	6,658	6	1	0
276	Pemerintah Kota Mojokerto	-
277	Pemerintah Kota Malang	72.1%	6	5,599	49	5	0
278	Pemerintah Kota Pasuruan	-
279	Pemerintah Kota Probolinggo	4.8%	3	219	0	0	0
280	Pemerintah Kota Blitar	-
281	Pemerintah Kota Kediri	-
282	Pemerintah Kota Madiun	14.2%	11	684	0	0	0
283	Pemerintah Kota Batu	-
284	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	35.7%	39	181	12	1	1,937
285	Pemerintah Kab. Sambas	20.9%	27	1,518	4	0	0
286	Pemerintah Kab. Sanggau	-
287	Pemerintah Kab. Sintang	58.5%	53	3,283	335	11	107
288	Pemerintah Kab. Mempawah	57.8%	11	2,728	2	0	5
289	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	51.7%	150	2,842	10	0	2
290	Pemerintah Kab. Ketapang	17.6%	28	1,175	6	9	3
291	Pemerintah Kab. Bengkayang	-
292	Pemerintah Kab. Landak	64.7%	37	3,247	6	0	2
293	Pemerintah Kab. Melawi	19.5%	10	741	1	0	0
294	Pemerintah Kab. Sekadau	80.2%	27	2,417	2	0	9
295	Pemerintah Kab. Kubu Raya	53.9%	57	2,786	30	2	0
296	Pemerintah Kab. Kayong Utara	73.3%	56	1,572	0	0	0
297	Pemerintah Kota Pontianak	-
298	Pemerintah Kota Singkawang	0.1%	0	5	0	0	0
299	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	-
300	Pemerintah Kab. Kapuas	17.8%	57	1,099	1	0	2
301	Pemerintah Kab. Barito Utara	-
302	Pemerintah Kab. Barito Selatan	-
303	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	5.6%	2	301	6	1	0
304	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	18.4%	14	649	132	3	0
305	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	13.8%	18	468	0	0	0
306	Pemerintah Kab. Gunung Mas	15.9%	11	601	3	0	0
307	Pemerintah Kab. Lamandau	-
308	Pemerintah Kab. Sukamara	7.9%	7	137	0	0	0
309	Pemerintah Kab. Murung Raya	-
310	Pemerintah Kab. Katingan	0.0%	1	0	0	0	0
311	Pemerintah Kab. Seruyan	66.5%	14	2,021	11	1	1
312	Pemerintah Kab. Barito Timur	48.0%	33	1,887	2	2	2
313	Pemerintah Kota Palangka Raya	0.6%	2	35	0	0	0
314	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	0.3%	0	0	0	0	23
315	Pemerintah Kab. Banjar	0.6%	1	40	0	0	0
316	Pemerintah Kab. Tanah Laut	0.0%	0	2	0	0	0
317	Pemerintah Kab. Tapin	67.6%	149	2,978	4	0	19
318	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	66.3%	127	3,560	8	1	1
319	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	0.1%	0	3	0	0	0
320	Pemerintah Kab. Barito Kuala	0.5%	1	26	0	0	0
321	Pemerintah Kab. Tabalong	57.3%	88	2,647	3	0	0
322	Pemerintah Kab. Kotabaru	55.7%	94	2,469	20	4	0
323	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	0.7%	0	36	0	0	0
324	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	88.3%	39	3,560	27	1	160
325	Pemerintah Kab. Balangan	72.9%	109	2,455	2	0	0
326	Pemerintah Kota Banjarmasin	20.5%	112	1,421	5	0	0
327	Pemerintah Kota Banjarbaru	23.2%	133	889	5	0	2
328	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	-
329	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	-
330	Pemerintah Kab. Paser	-
331	Pemerintah Kab. Berau	0.0%	0	1	0	0	0
332	Pemerintah Kab. Kutai Barat	43.9%	44	1,976	0	0	0
333	Pemerintah Kab. Kutai Timur	-
334	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	-
335	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	-
336	Pemerintah Kota Samarinda	-
337	Pemerintah Kota Balikpapan	-
338	Pemerintah Kota Bontang	13.6%	47	404	0	0	0
339	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	-
340	Pemerintah Kab. Bulungan	0.6%	2	22	0	0	0
341	Pemerintah Kab. Malinau	-
342	Pemerintah Kab. Nunukan	-
343	Pemerintah Kab. Tana Tidung	72.7%	51	1,095	3	2	1
344	Pemerintah Kota Tarakan	-
345	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	-
346	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	0.4%	6	32	0	0	1
347	Pemerintah Kab. Minahasa	-
348	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	-
349	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	-
350	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	-
351	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	48.4%	160	1,880	0	0	0
352	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	-
353	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.1%	5	124	1	0	0
354	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	0.2%	2	2	0	0	2
355	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	-
356	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-
357	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	4.6%	0	83	0	0	0
358	Pemerintah Kota Manado	1.7%	2	107	0	0	0
359	Pemerintah Kota Bitung	0.0%	0	0	1	0	0
360	Pemerintah Kota Tomohon	96.6%	323	2,335	1	9	13
361	Pemerintah Kota KotaMobagu	18.6%	22	419	0	0	0
362	Pemerintah Provinsi Gorontalo	-
363	Pemerintah Kab. Gorontalo	-
364	Pemerintah Kab. Boalemo	52.8%	55	1,855	2	0	2
365	Pemerintah Kab. Pohuwato	-
366	Pemerintah Kab. Bone Bolango	0.0%	1	0	0	0	0
367	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	-
368	Pemerintah Kota Gorontalo	2.9%	9	121	1	0	4
369	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	-
370	Pemerintah Kab. Poso	-
371	Pemerintah Kab. Donggala	-
372	Pemerintah Kab. Tolitoli	23.1%	15	1,241	1	2	0
373	Pemerintah Kab. Banggai	0.0%	0	1	0	0	0
374	Pemerintah Kab. Buol	3.8%	1	165	0	0	0
375	Pemerintah Kab. Morowali	-
376	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	-
377	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	70.9%	69	4,623	9	0	2
378	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	-
379	Pemerintah Kab. Sigi	-
380	Pemerintah Kab. Banggai Laut	-
381	Pemerintah Kab. Morowali Utara	0.0%	0	1	0	0	0
382	Pemerintah Kota Palu	-
383	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	-
384	Pemerintah Kab. Pinrang	0.6%	0	40	0	0	0
385	Pemerintah Kab. Gowa	-
386	Pemerintah Kab. Wajo	98.0%	44	6,350	0	0	0
387	Pemerintah Kab. Bone	54.0%	92	5,006	20	1	40
388	Pemerintah Kab. Tana Toraja	1.4%	5	71	0	1	0
389	Pemerintah Kab. Maros	-
390	Pemerintah Kab. Luwu	3.6%	3	206	0	2	2
391	Pemerintah Kab. Sinjai	0.5%	1	24	0	0	0
392	Pemerintah Kab. Bulukumba	47.2%	42	2,921	1	1	0
393	Pemerintah Kab. Bantaeng	72.3%	203	3,260	3	2	8
394	Pemerintah Kab. Jeneponto	-
395	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	25.6%	18	1,058	0	0	4
396	Pemerintah Kab. Takalar	-
397	Pemerintah Kab. Barru	63.6%	13	2,795	1	1	2
398	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	-
399	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	-
400	Pemerintah Kab. Soppeng	98.8%	201	5,133	5	1	1
401	Pemerintah Kab. Enrekang	0.1%	0	3	0	0	1
402	Pemerintah Kab. Luwu Utara	1.3%	2	66	0	0	0
403	Pemerintah Kab. Luwu Timur	-
404	Pemerintah Kab. Toraja Utara	70.7%	105	3,042	0	0	0
405	Pemerintah Kota Makassar	-
406	Pemerintah Kota Parepare	31.6%	45	1,229	1	0	0
407	Pemerintah Kota Palopo	-
408	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-
409	Pemerintah Kab. Konawe	10.5%	8	726	1	0	1
410	Pemerintah Kab. Buton	-
411	Pemerintah Kab. Muna	0.0%	0	1	0	0	0
412	Pemerintah Kab. Kolaka	-
413	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	-
414	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	92.3%	45	3,020	1	0	1
415	Pemerintah Kab. Bombana	-
416	Pemerintah Kab. Wakatobi	-
417	Pemerintah Kab. Buton Utara	15.4%	17	388	1	0	0
418	Pemerintah Kab. Konawe Utara	-
419	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	-
420	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	-
421	Pemerintah Kab. Buton Selatan	59.9%	32	939	0	0	0
422	Pemerintah Kab. Buton Tengah	-
423	Pemerintah Kab. Muna Barat	-
424	Pemerintah Kota Kendari	-
425	Pemerintah Kota Baubau	-
426	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	26.9%	24	600	1	0	2
427	Pemerintah Kab. Mamuju Utara	89.2%	11	3,126	8	2	4
428	Pemerintah Kab. Mamuju	-
429	Pemerintah Kab. Mamasa	91.2%	42	4,669	0	0	0
430	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	0.1%	0	4	0	0	0
431	Pemerintah Kab. Majene	-
432	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	-
433	Pemerintah Provinsi Bali	7.4%	5	364	0	0	0
434	Pemerintah Kab. Buleleng	-
435	Pemerintah Kab. Jembrana	11.8%	8	447	0	0	1
436	Pemerintah Kab. Klungkung	3.8%	23	169	2	0	0
437	Pemerintah Kab. Gianyar	-
438	Pemerintah Kab. Karangasem	-
439	Pemerintah Kab. Bangli	-
440	Pemerintah Kab. Badung	-
441	Pemerintah Kab. Tabanan	54.0%	5	4,261	6	0	1
442	Pemerintah Kota Denpasar	0.1%	0	0	7	0	0
443	Pemerintah Provinsi NTB	-
444	Pemerintah Kab. Lombok Barat	-
445	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	-
446	Pemerintah Kab. Lombok Timur	80.8%	198	9,759	12	0	0
447	Pemerintah Kab. Bima	-
448	Pemerintah Kab. Sumbawa	-
449	Pemerintah Kab. Dompu	-
450	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	-
451	Pemerintah Kab. Lombok Utara	3.8%	0	110	2	0	0
452	Pemerintah Kota Mataram	0.0%	0	1	0	0	1
453	Pemerintah Kota Bima	-
454	Pemerintah Provinsi NTT	-
455	Pemerintah Kab. Kupang	-
456	Pemerintah Kab. Belu	-
457	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	-
458	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	-
459	Pemerintah Kab. Alor	-
460	Pemerintah Kab. Sikka	-
461	Pemerintah Kab. Flores Timur	-
462	Pemerintah Kab. Ende	-
463	Pemerintah Kab. Ngada	-
464	Pemerintah Kab. Manggarai	-
465	Pemerintah Kab. Sumba Timur	-
466	Pemerintah Kab. Sumba Barat	-
467	Pemerintah Kab. Lembata	-
468	Pemerintah Kab. Rote Ndao	-
469	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	-
470	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	-
471	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	-
472	Pemerintah Kab. Nagekeo	-
473	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	-
474	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	22.9%	27	371	1	0	0
475	Pemerintah Kab. Malaka	-
476	Pemerintah Kota Kupang	-
477	Pemerintah Provinsi Maluku	-
478	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	7.0%	27	615	1	0	0
479	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	0.4%	2	14	0	0	0
480	Pemerintah Kab. Buru	-
481	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat	-
482	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	-
483	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	0.0%	0	1	0	0	0
484	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	-
485	Pemerintah Kab. Buru Selatan	-
486	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	-
487	Pemerintah Kota Ambon	0.2%	0	14	0	0	0
488	Pemerintah Kota Tual	42.0%	3	755	2	0	1
489	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	-
490	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	-
491	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	-
492	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	-
493	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	-
494	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	-
495	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	-
496	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	-
497	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	-
498	Pemerintah Kota Ternate	3.1%	0	22	159	2	0
499	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	13.4%	17	575	0	0	0
500	Pemerintah Provinsi Papua	-
501	Pemerintah Kab. Jayapura	-
502	Pemerintah Kab. Biak Numfor	-
503	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	-
504	Pemerintah Kab. Merauke	-
505	Pemerintah Kab. Jayawijaya	-
506	Pemerintah Kab. Nabire	-
507	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	-
508	Pemerintah Kab. Paniai	-
509	Pemerintah Kab. Mimika	1.1%	0	55	0	0	0
510	Pemerintah Kab. Boven Digoel	-
511	Pemerintah Kab. Mappi	-
512	Pemerintah Kab. Asmat	0.0%	0	1	0	0	0
513	Pemerintah Kab. Yahukimo	-
514	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	-
515	Pemerintah Kab. Tolikara	-
516	Pemerintah Kab. Sarmi	-
517	Pemerintah Kab. Keerom	-
518	Pemerintah Kab. Waropen	-
519	Pemerintah Kab. Supiori	0.0%	0	0	0	0	1
520	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya	-
521	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	-
522	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	-
523	Pemerintah Kab. Yalimo	-
524	Pemerintah Kab. Nduga	-
525	Pemerintah Kab. Dogiyai	-
526	Pemerintah Kab. Puncak	-
527	Pemerintah Kab. Deiyai	-
528	Pemerintah Kab. Intan Jaya	-
529	Pemerintah Kota Jayapura	-
530	Pemerintah Provinsi Papua Barat	0.0%	0	1	0	0	0
531	Pemerintah Kab. Sorong	0.0%	0	1	0	0	0
532	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	-
533	Pemerintah Kab. Raja Ampat	-
534	Pemerintah Kab. Manokwari	-
535	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	-
536	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	-
537	Pemerintah Kab. Fak-Fak	-
538	Pemerintah Kab. Kaimana	-
539	Pemerintah Kab. Tambrauw	-
540	Pemerintah Kab. Maybrat	-
541	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	-
542	Pemerintah Kota Sorong	0.8%	1	29	0	0	0

sumber data : BKN per 22 Desember 2017

Berita Terbaru

04.Jul.2025

Rapat dengan Menteri Sekretaris Negara

04.Jul.2025

Rakor DPI pada Program Perlindungan Sosial Use Case Program Keluarga Harapan

03.Jul.2025

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ASN yang Profesional Kunci Kesejahteraan Masyarakat

03.Jul.2025

Kunjungi Polresta Sidoarjo, Menteri Rini Tinjau Pelayanan PPA-PPO

03.Jul.2025

Kunker ke Kota Pahlawan, Menteri PANRB Beri Apresiasi dan Dorong Optimalisasi Layanan Digital MPP

03.Jul.2025

Tinjau Implementasi Program RB Tematik Ketahanan Pangan, Menteri PANRB: Ketahanan Pangan Penting Untuk Cegah Stunting

03.Jul.2025

Kunjungan Layanan Polresta Sidoarjo

03.Jul.2025

Peninjauan MPP Kota Surabaya

03.Jul.2025

Peninjauan Puskesmas Tambakrejo

03.Jul.2025

Rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 Kondisi 22 Desember 2017

GRAFIK K/L/PEMDA

REKAP PUSAT

REKAP DAERAH