JAKARTA - Masyarakat ataupun mahasiswa yang bergelut dalam bidang konstruksi kini tidak perlu lagi merasa kesulitan untuk mendapatkan legalitas pelatihan konstruksi. Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah menciptakan terobosan inovasi yang berhasil mencetak 38.047 tenaga ahli bersertifikat.
Inovasi itu adalah Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi untuk Siap Gapai Pekerjaan atau akrab disebut SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP. “Program ini dibangun menggunakan metode bundling atau paket belajar, antara pemanfaatan IT untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pemenuhan kebutuhan tenaga ahli agar siap menghadapi dunia kerja,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin dalam wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.
Sampai saat ini, SIBIMA turut memberikan perubahan dalam dunia konstruksi di Indonesia, yang dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat pengguna DL-SIBIMA pada periode 2015 yakni sebanyak 1.789 orang, tahun 2016 sebanyak 1.907 orang, tahun 2017 sebanyak 14.214 orang, dan tahun 2018 sebanyak 20.137 orang.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dalam wawancara dan presentasi KIPP 2019.
Manfaat langsung yang dirasakan dari adanya SIBIMA adalah mengurangi biaya pelatihan, mengurangi biaya transportasi, dan fleksibilitas waktu. Menurut Syarif, pelatihan dari inovasi SIBIMA juga menghemat biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
SIBIMA juga akan berujung pada tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Secara substansional, inovasi ini menurunkan angka pengangguran. Jangka panjangnya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan akan meningkat. “inovasi ini juga meningkatkan kesempatan kerja yang lebih produktif dan menyeluruh, serta menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua,” jelas Syarif.
Dikatakan, dengan adanya inovasi SIBIMA layanan dari Kementerian PUPR, dapat mendorong seluruh masyarakat Indonesia agar siap dalam memperoleh pekerjaan. SIBIMA adalah dalam konteks kompetensi dan administratif, yakni memfasilitasi masyarakat jasa konstruksi mendapatkan kemudahan dalam mengikuti uji kompetensi.
Melalui SIBIMA, Kementeriaan PUPR ingin memperbanyak dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja konstruksi dengan memangkas kendala jarak khususnya bagi tenaga kerja yang berada di remote area, sehingga sulit untuk melakukan pembelajaran langsung di ruangan. “Nah, melalui SIBIMA ini memudahkan untuk mereka,” ujar Syarif.
Berhasilnya SIBIMA dalam menghasilkan tenaga profesional di bidang konstruksi adalah bukti dari pemanfaatan IT pada capacity building yang dapat memperbesar akses pelayanan. Teknologi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pelayanan publik.
Menurut Syarief, kerja sama antar-stakeholder memiliki banyak keuntungan. Diantaranya adalah meminimalisir pembiayaan kegiatan serta bundling program yang bisa memperbesar manfaat kepada masyarakat. “Inovasi ini juga usaha pemerataan pengetahuan dari Sabang sampai Merauke dalam bidang jasa konstruksi,” pungkas Syarief. (ndy/HUMAS MENPANRB)
