SURABAYA - Lain di pusat lain di daerah, kalau di pusat tempo hari sempat heboh karena beririsan dengan isu reshuffle kabinet, penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di daerah berlangsung mulus dan disambut antusias oleh para Bupati/Walikota.
Demikian potret kegiatan pembagian rapot kinerja birokrasi pemerintahan daerah yang pelaksanaannya disinergikan dengan kegiatan lintas kedeputian dalam balutan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur dan se Sulawesi di Gedung Grahadi Surabaya, Jum'at (5/2).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Gubernur Jawa Timur, Unsur Forkominda Jawa Timur, serta sekira 500 peserta yang terdiri dari para Bupati/Walikota, Kepala Bappeda, Inspektur, Kepala BKD dan Kepala Bagian Organisasi se Provinsi Jawa Timur dan se Sulawesi. "Kami mendapatkan nilai C, cambuk untuk kita. Ke depan harus bekerja sinergi dengan SKPD yang ada. Ke depan bukan CC lagi tapi B," ucap Tau Toto TR, Bupati Sopeng Provinsi Sulawesi Selatan, menanggapi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahannya.
Menurutnya kegiatan terobosan seperti ini dapat dilaksanakan di setiap provinsi, apalagi selain kegiatan seremonial ada juga coaching clinic. "Apresiasi saya. Salut untuk Kementerian PANRB," kata Toto. Ada juga Bupati Baru, AM Yamin yang menyampaikan tanggapan bahwa kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja ini sangat penting di tengah arus globalisasi. "Perlu penyadaran bersama. Era kompetisi perlu meningkatkan kinerja. Evaluasi kinerja seperti ini dapat meningkatkan daya saing SKPD dan daya saing daerah. Perlahan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Yamin dengan nada meninggi.
Walapun Kabupaten Baru mendapatkan nilai C, Yamin tetap optimis dan memandangnya sebagai sebuah motivasi. Awal bagi kami untuk memperbaiki diri. Ke depan akan ditindaklanjuti dengan target yang lebih baik. Terkait dengan kegiatan penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikombinasikan dengan forum pendayagunaan aparatur negara ini, Yamin menyampaikan apresiasi. "Terus terang baru pertama kali ada kegiatan seperti ini. Saya sangat tertarik. Perlu ada kebijakan lanjutan, ini starting point bagi kami di daerah," ucapnya.
Komentar peserta lainnya, seperti Bupati Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Ilham Gazaling, tidak jauh berbeda.Menurutnya harus ditingkatkan lagi. Walaupun tahun ini mendapatkan CC tetapi tetap menjadi penyemangat. "Saya pikir melalui kegiatan ini ada sinkronisasi antara pusat dan daerah. Mudah-mudahan ke depan dapat berlanjut," ungkap Ilham dengan raut muka optimis.
Demikian juga tanggapan dari Kabupaten Situbondo Jawa Timur yang disampaikan Bupatinya, Zaenal Muhtadien. "Bersyukur karena memotivasi daerah. Kita akan berkembang. Kami akan melakukan evaluasi ke SKPD dan Desa," ujarnya. Zaenal juga menghargai kegiatan seperti ini.Menurut pandangannya luar biasa, mendekatkan pengambil kebijakan dengan daerah. Dapat memberi pengetahuan dan wawasan kepada daerah."Agar dimaksimalkan lagi, ujung-ujungnya masyarakat harus semakin puas," kata Zaenal menutup perbincangan.
Sementara itu, Mochamad Anton, Walikota Malang Jawa Timur, mengungkapkan kegalauannya bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lapangan dihadapkan pada banyak kendala. Walaupun Kota Malang mendapatkan nilai B tapi perjuangannya berliku.
Kendala tersebut antara lain mitra kerja yang kurang mengerti aturan dan banyaknya kepentingan politik. Karena itu, Anton mengusulkan agar Kementerian PANRB bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan bimbingan teknis Sistem Akuntanilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada DPRD. "Dengan adanya bimbingan teknis tersebut diharapkan ada pemahaman yang sama dan tidak terjadi miss komunikasi," kata Anton memungkas pembicaraan. (Hs/HUMAS/MENPANRB)
