Jajanan Pasar, Teman Setia Uji Publik RPP Manajemen ASN

SEMARANG – Makanan lokal, mulai dari cenil, getuk, awug, ketan, pisang rebus, kacang rebus menjadi menu special yang kini selalu disajikan dalam berbagai kegiatan kepemerintahan. Seperti halnya dalam acara uji publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang digelar Kementerian PANRB di Badan Diklat Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Kamis (05/02).

 

Antrean  panjang para peserta untuk mengambil cemilan itu bisa dimaknai bahwa birokrasi ternyata menyukai makanan tradisional, yang seratus persen produk local. Mereka ingin mencoba setiap jenis cemilan, yang dihidangkan secara prasmanan ini, untuk menemani kopi atau teh saat rehat. 

 

Barisan semakin mengular karena untuk mengambil cemilan itu  cukup lama, lantaran beberapa jenis makanan menggunakan bahan yang lengket, sehingga untuk mengambilnya makanan yang biasa dikenal dengan istilah jajanan pasar, agak ribet sehingga harus sabar. “Ini makanan sehat, harus kita nikmati,” ujar salah seorang peserta yang tengah mengantre.

 

Meskipun terjadi antrean cukup panjang, suasana ceria begitu kental setelah beberapa waktu mengikuti pembahasan RPP Manajemen yang membuat dahi berkerut. Satu sama lain saling bercanda, dan saling menguatkan bahwa jajanan pasar itu tidak kalah dengan produk impor. 

 

Sambil mengantre, ide orisinil pun terlontar dari seseorang. “Mungkin akan lebih praktis kalau cara menyajikannya dikemas terlebih  dahulu, sehingga  lebih efisien,” ujarnya.

 

Lepas dari persoalan teknis tersebut, pemerintah semakin konsisten mengangkat produk local, khususnya makanan dalam setiap kegiatan kepemerintahan. Bahkan sejauh mungkin diupayakan agar acara-acara serupa tidak digelar di hotel-hotel berbintang, tetapi cukup menggunakan gedung atau sarana dan prasarana milik pemerintah.

 

Seperti halnya Gedung Badan Diklat Pemprov Jawa Tengah ini dipilih oleh penyelenggara uji publik RPP Manajemen ASN. Sebelumnya, dalam acara yang sama di Surabaya, Kementerian PANRB juga memanfaatkan gedung Badan Diklat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (swd/HUMAS MENPANRB)