Tangkapan layar Asisten Deputi Partisipasi Pemberdayaan Publik Kementerian PANRB Insan Fahmi saat membuka Pengenalan dan Pemanfaatan Bersama Aplikasi SKM online Pada K/L/D, secara daring, Selasa (23/12/2025).
JAKARTA - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online tidak hanya untuk sekadar kewajiban, tapi bagaimana sebagai alat strategis dalam menjaring suara publik, menjaring feedback masyarakat sehingga partisipasi publik itu akan lebih bermakna dan dapat mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih berdampak dan berfokus pada kepuasan publik.
"Kami akan terus mendukung melalui kebijakan, pendampingan, dan penguatan ekosistem, dan keberhasilan akhirnya akan bergantung pada komitmen kita semuanya untuk menjadikan suara pengguna layanan sebagai dasar perbaikan yang berkelanjutan," demikian dikatakan Asisten Deputi Partisipasi Pemberdayaan Publik Kementerian PANRB Insan Fahmi saat membuka Pengenalan dan Pemanfaatan Bersama Aplikasi SKM online Pada K/L/D, secara daring, Selasa (23/12/2025).
Insan menjelaskan, Sejak 2022, Kementerian PANRB telah melakukan review terhadap hasil SKM. Peningkatan signifikan terlihat pada 2024, dengan jumlah responden mencapai 7,5 juta orang.
“Ini menunjukkan betapa publik sekarang sudah mulai timbul kesadaran, bahwa mereka punya hak untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pelayanan publik yang kita berikan,” tambahnya.
Insan mengatakan, SKM Online ini merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui SKM, penerima layanan menjadi bagian sentral dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan publik. SKM Online memungkinkan Kementerian PANRB untuk untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.
"Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih berdampak dan berfokus pada kepuasan publik," ujarnya.
Insan juga menjelaskan, integrasi SKM lalu SKM online mampu menyederhanakan lebih dari 80% proses perlaksanaan, sekaligus menghemat lebih dari 90% anggaran nasional.
"Hasil dari SKM online ini dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tidak hanya di bidang pelayanan publik, tapi juga digunakan untuk data-data pendukung RB, data-data pendukung ZI," ungkapnya.
Melalui SKM online, lanjutnya, akses dan visibilitas umpan balik pengguna dapat semakin luas, semakin banyak dan lebih beragam sehingga dapat mengumpulkan variasi masyarakat secara terhimpun secara mudah dan lebih setara. "SKM online tidak hanya berhenti sebagai data survei, tapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan publik yang berkelanjutan," imbuhnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
