Jawa Timur bisa dijadikan contoh bagi provinsi lain di tanah air dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Komitmen kuat pimpinan dan jajaran birokrasi, penerapan kebijakan secara konsisten, serta kemauan untuk mengubah paradigma bahwa aparatur harus melayani, sebagai modal keberhasilan peningkatan pelayanan publik, tampaknya juga dimiliki daerah itu.
Sejak diterbitkannya Perda tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur tahun 2007 silam, berbagai langkah nyata terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di belahan timur Pulau Jawa itu. Salah satunya adalah pameran pelayanan publik yang diikuti oleh kabupaten/kota, BUMN, BUMD serta unit-unit pelayanan publik dari instansi pemerintah pusat yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Acara tersebut telah menjadi agenda tahunan yang biasanya digelar menyongsong Hari Jadi Provinsi Jatim. Untuk tahun 2011, even tersebut digelar di alun-alun Kota Madiun, selama 4 hari mulai tanggal 28 September 2011 sampai 1 Oktober 2011. Dua tenda besar berdiri megah tampak berdiri megah di alun-alun yang sehari-hari juga diramaikan oleh pengunjung dan menjadi tempat mangkalnya ratusan pedagang kaki lima. Dua tenda raksasa itu sarat dengan berbagai tampilan keberhasilan unit-unit pelayanan publik se Jatim itu. Dipilihnya Kota Madiun sebagai ajang pameran bukan tanpa alasan. Kota kecil yang bersejarah itu, telah menjadi salah satu ikon Jawa Timur dengan melakukan kebijakan yang pro rakyat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Alasan lain, untuk memacu daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pameran itu memang diselenggarakan secara bergiliran. Upaya itu tampaknya cukup berhasil, terbukti dari besarnya antusiasme masyarakat setempat yang ingin mengetahui, pelayanan apa saja yang bisa mereka dapatkan dari jajaran birokrasi, yang merupakan pelayan masyarakat itu. Meski ada beberapa yang sekadar datang dan berkeliling di arena pameran, tidak sedikit anggota masyarakat yang memanfaatkan momen itu untuk mengurus surat-surat perijinan dan bentuk pelayanan lain yang diperlukan. Boleh jadi, agenda tahunan itu merupakan potret pelayanan publik di daerah yang telah memliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelayanan Publik, sebelum lahirnya Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Selain itu, bagi aparatur pemerintah dari 38 kabupaten/kota di provinsi itu, acara itu juga menjadi ajang pembelajaran dan tukar informasi yang diharapkan bisa memotivasi dalam berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan public di masing-masing daerah. Sekretaris Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Tasdik Kinanto yang mewakili Menteri PAN dan RB mengatakan, pameran seperti ini dapat memotivasi pemerintah baik pusat, daerah, kabupaten/kota untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang prima. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi provinsi lain. “Pameran pelayanan publik ini juga menjadi sarana publikasi bagi masyarakat mengenai pelayanan publik,” ujarnya. Dikatakannya, pelayanan publik, merupakan salah satu ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. ''Saya imbau kepada pembina penyelanggara pelayanan publik untuk mengimplementasikan UU 25/2009,'' ujar Tasdik. Citizen charter Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak seluruh penyelenggara pelayanan publik di Jawa Timur membuat model Citizen Charter. Yang dimaksudkan adalah, penyelenggara pelayanan publik membuat perjanjian dengan pihak yang dilayani yakni stake holders atau masyarakat. Model citizen charter ini dinilai baik,dan jika dilaksanakan akan dapat menaikkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). “Tidak ada gunanya SPP dan SOP kalau itu tidak menimbulkan kepuasan masyarakat,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ketika membuka Pameran Pelayanan Publik dan Gelar Budaya Kerja Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur. Karena itu Gubernur wanti-wanti kepada Bupati dan Walikota se-Jatim agar dapat menerapkan model pelayanan seperti ini. Dia mencontohkan, penerapannya bisa dilakukan dengan membuka Puskesmas pada sore hari dengan jam kerja yang sebanding. Di daerah yang masyarakatnya bekerja sebagai petani, yang bekerja dari pagi sampai siang di sawah, Puskesmas yang buka sore hari dinilai sangat baik. Menurut Soekarwo, penerapan model pelayanan ini juga dapat membentuk budaya kerja pemerintah lebih baik. Pakde Karwo mengingatkan, dalam membentuk budaya kerja tetap perlu memperhatikan SPP (Stanar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operating Procedures) dan SOP. Jika sudah semua dilakukan, langkah selanjutnya adalah sosialisasi, agar masyarakat mengetahui perubahan birokrasi pemerintah yang menjadi lebih baik. Misalnya Samsat dengan e-Samsat dan Drive Thru, P2T yang memberikan kemudahan dalam pelayanan perijinan. “Tidak ada gunanya jika perubahan luar biasa, sedangkan yang dilayani tidak mengetahuinya,” pintanya. Pameran Pelayanan Publik dan Gelar Budaya Kerja Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk manifestasi sosialisasi terhadap pelayanan pemerintah terhadap publik.Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini penyelenggara pelayanan publik di Jatim telah berubah dengan memberikan peayanan yang lebih baik. Sementara itu,Walikota Maduin Bambang Irianto mengapresasi Pemprov Jatim yang memberikan kepercayaan kepada Kota Madiun menjadi tuan rumah. ''Ini cambuk bagi pemerintah daerah, sehingga ke depan bisa lebih baik dan sukses meningkatkan pelayanan publik,'' paparnya. (HUMAS MENPAN-RB)
