Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi didampingi Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini dan Asisten Sekda Provinsi Jateng memukul gong sebagai tanda pembuka Forum Komunikasi, Koordinasi, dan Konsultasi PANRB (FORK3PANRB) di Semarang, Kamis (28/04).
SEMARANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) jemput bola ke beberapa daerah untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi. Melalui Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi PANRB (FORK3PANRB), para pejabat pemerintah daerah dapat langsung berkonsultasi terkait kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Tidak tanggung-tanggung, seluruh deputi hadir untuk memberikan materi terkait kebijakan yang berkaitan dengan PANRB. ”Bapak ibu bisa langsung menanyakan kepada para deputi kendala apa yang dihadapi, apa yang kurang jelas dengan kebijakan yang kita keluarkan,” ujar Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat memberikan arahan pada acara FORK3PANRB di Semarang, Kamis (28/04).
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB menyangkut empat bidang, yakni bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, bidang SDM Aparatur, dan bidang Pelayanan Publik. FORK3PANRB ini diselenggarakan secara berkelanjutan di beberapa daerah.
Sebelumnya telah dilakukan di sembilan tempat yang berbeda-beda, antara lain Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Bengkulu. Di Semarang, sebanyak 250 peserta dari Forkompinda Jateng, Instansi Vertikal di Jateng, para Kepala SKPD se Jateng menghadiri forum ini.
Lebih lanjut, Menteri Yuddy berharap kepada jajaran Aparatur SIpil Negara (ASN) di Jawa Tengah, untuk dapat meningkatkan daya guna dan kinerja. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menghemat anggaran perjalanan dinas daerah yang akan melangsungkan koordinasi dengan Kementerian PANRB. “Melalui forum ini diharapkan terwujud pemahaman, penyelarasan, efisiensi dan efektivitas,” ujar Yuddy.
Dalam kesmepatan itu, yuddy kembali mengingatkan bahwa reformasi birokrasi menjadi prioritas penting Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam Musrenbang Nasional Tahun 2015 telah ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu (required condition) dalam pencapaian strategi pembangunan nasional 2015-2019.
Menteri Yuddy menambahkan, meskipun berbagai langkah kebijakan telah ditempuh dan terdapat kemajuan yang telah dicapai, namun untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di Indonesia masih membutuhkan kerja keras yang sinergis dan berkelanjutan, khususnya dari dalam lingkungan birokrasi.
Hal ini dapat dilihat dari The Global Competitiveness Report 2015-2016 (World Economic Forum) menempatkan daya saing Indonesia di peringkat ke-37 dari 140 negara. Selain itu, The Worlwide Governance Indicators menunjukkan bahwa nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintahan Indonesia (Government Effectiveness) di tahun 2014 masih sangat rendah yaitu dengan nilai indeks – 0,01 dan berada di peringkat ke-85.
Menurut Yuddy, penyebab utama belum baiknya peringkat Indonesia, baik secara global maupun di lingkup negara-negara ASEAN disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintahan. “Persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Lakukan sinergi melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik secara internal maupun eksternal antar instansi,” pesan Yuddy.
Menteri mengajak para Sekretaris Daerah dan Segenap Pimpinan SKPD agar bertindak sebagai penggerak utama (prime mover) PANRB di daerah dan instansi masing-masing. “Ambilah langkah-langkah konkrit yang berorientasi hasil untuk percepatan perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas guna mewujudkan Nawa Cita,” pungkasnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
