Sekda Kabupaten Barru Nasruddin AM dan Asisten Deputi Pelayanan Publik bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Damayani Tyastiani (tengah) beserta rombongan, usai konsultasi mengenai MPP di Kementerian PANRB, Rabu (06/02).
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Barru berencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) dan ditargetkan terwujud tahun 2019 ini. Sejauh ini, sudah ada 14 instansi yang menyatakan siap bergabung dan melayani masyarakat pesisir barat Sulawesi Selatan. Salah satu yang khas adalah unit reaksi cepat pelayanan kesehatan yang akan standby selama 24 jam.
“Kita punya reaksi cepat untuk pelayanan kesehatan, yang nantinya hadir di MPP ada poliklinik 24 jam. Masyarakat tinggal menghubungi nomor telepon 119,” ujar Sekretaris Daerah Kab. Barru Nasruddin AM, saat konsultasi mengenai MPP di Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dabn Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (06/02).
MPP ini berlokasi di Menara Pemda Kabupaten Barru, di Kantor Bupati. Ada dua lantai yang akan digunakan untuk pusat pelayanan modern ini. Lantai pertama, akan diisi oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), administrasi Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Dinas Dukcapil, Samsat, Perpajakan, dan BPN. Sedangkan lantai dua, akan diisi oleh Kas Daerah, Bappeda, KUA, poliklinik reaksi cepat, Polres untuk layanan SIM dan SKCK, serta PDAM. Di lantai dua ini juga akan ada fasilitas kantin.
Dikatakan, Pemkab Barru juga melakukan pemetaan terhadap jumlah pengguna layanan, terutama Dinas Dukcapil, Polres, dan layanan lain yang memiliki banyak jumlah pengguna akan diberikan ruang yang lebih luas dari layanan lainnya.
Berdirinya MPP ini tentu bukan hanya memindahkan dan mengumpulkan semua layanan dalam satu gedung. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government untuk memudahkan masyarakat juga menjadi poin utama dalam membangun MPP. E-government ini untuk mendukung kinerja layanan MPP yang memudahkan masyarakat melakukan tracking terhadap informasi layanan yang diterima. “Pengembangan sistem IT di MPP Kabupaten Barru ini juga didukung penyediaan jasa programmer dalam mengembangkan aplikasi yang ada dalam MPP,” imbuh Nasruddin.
Nasruddin belum memastikan kapan tanggal tepatnya MPP ini akan diresmikan. Yang jelas, MPP itu akan beroperasi pada tahun 2019 ini. “Tanggal 26 Februari akan kita umumkan kepada warga kalau sebentar lagi kita punya MPP. Pengumuman itu sekaligus perayaan hari jadi Kabupaten Barru,” ujarnya.
Asisten Deputi Pelayanan Publik Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III, Damayani Tyastiani yang menerima kunjungan tersebut, mengingatkan, selain mempermudah warga, tujuan MPP adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.
MPP juga harus menyediakan fasiltas bagi semua kalangan, terutama warga dengan kebutuhan khusus. “Prinsip MPP ini adalah keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabel, aksesibilitas, dan kenyamanan,” ujar Damayani. (don/HUMAS MENPANRB)
