JAKARTA - Selama ini kalangan birokrat cenderung berpikir inovasi pelayanan publik selalu membutuhkan biaya tinggi dan berkaitan dengan teknologi. Padahal definisi inovasi yang sebenarnya adalah menemukan solusi untuk pelayanan publik lebih baik.
Hal itu dikemukakan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mirawati Sudjono dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelayanan Publik di 57 kabupaten/kota dan instansi tertentu. Rapat tersebut berlangsung di Badung, Bali (26/12) dihadiri oleh sejumlah bupati, walikota, sekretaris daerah dan direksi sejumlah BUMN.
"Inovasi pelayanan publik tidak selalu harus dengan teknologi karena yang paling penting adalah memberikan solusi terhadap masyarakat," kata Mirawati.
Mirawati mencontohkan pemenang pertama penghargaan PBB di bidang inovasi pelayanan publik adalah pemerintah Kamerun. Inovasinya pun tidak rumit, melainkan hanya membuat fasilitas mandi, cuci, kakus, yang sebelumnya tidak sehat, menjadi lebih baik.
Dia menyebutkan Inovasi pelayanan publik di Aceh Singkil, yaitu pelayanan dukun beranak bekerjasama dengan bidan yang mendapat penghargaan di PBB pada 2015 lalu juga tidak berkiatan dengan teknologi. "Pokoknya kalau kelihatan pelayanan publik yang masih kurang, segera perbaiki," ujarnya.
Karena mementingkan solusi, inovasi pelayanan publik pun tidak selalu berbiaya mahal. Mira menceritakan ada pejabat daerah yang mengeluhkan tidak adanya anggaran untuk melakukan inovasi. Menurut Mira dengan fokus pada perbaikan layanan, inovasi pasti bisa dilakukan.
Semua aparatur sipil negara, kata Mirawati, harus mampu membayangkan apa yang diharapkannya jika dia menjadi orang yang sedang dilayani. "Nah lakukan pelayanan seperti apa yang kita inginkan. Kalau semuanya sudah tersedia, namanya bukan inovasi dong," ujarnya.
Dia mengajak daerah-darerah dan intansi-instansi terkait pelayanan publik, mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. Dengan mengikuti kompetisi, maka inovasi-inovasi tersebut bisa dicontoh, ditiru atau dimodifikasi oleh daerah atau instansi lain.
Kunci pelayanan publik yang baik, kata Mirawati adalah melayani dengan hati, melakukan sepenuh hati, dengan hati- hati dan tidak sesuka hati. Dia berharap para birokrat terus mencari kendala-kendala yang ditemukan, sekaligus mencari solusinya. "Jadi kalau lapor ke atasan jangan menyampaikan masalah terus, tapi sampaikan juga bagaimana solusinya," ujarnya (vd/HUMAS MENPANRB)
