Wakil Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Krishna K.U Hannan saat mempresentasikan inovasi 'KBRI KL Jaman Now' di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (03/07).
JAKARTA – Empat inovasi unjuk gigi dalam tahap presentasi wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019. Sesi pertama tahap wawancara dibuka oleh inovasi KBRI KL Jaman Now, yang diciptakan Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Dua inovasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan satu inovasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga disajikan di hadapan Tim Panel Independen. Wakil Duta Besar RI di Kuala Lumpur, Krishna K.U Hannan menjelaskan, ribuan WNI setiap harinya mengurus dokumen dan pengaduan kasus. Bahkan, tak jarang mereka tidur di trotoar KBRI untuk menunggu loket KBRI beroperasi. Masifnya pemohon membuat kondisi antrian yang membludak dan juga mendorong menjamurnya praktik percaloan “Lalu kami membuka KBRI selama 24 jam. Bahkan WNI bisa menginap di dalam kantor KBRI,” ujar Krishna dalam sesi presentasi dan wawancara di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Rabu (03/07).
Selain layanan 24 jam, KBRI Kuala Lumpur juga menciptakan program Antrian Berbasis Wajah, Permohonan Paspor via online, SMS Gateway, Pengiriman Paspor melalui Pos Laju, Pembaruan Ruang Pelayanan Konsuler, serta Pembinaan Shelter Perlindungan dengan berbagai program pemberdayaan warga shelter melalui pelatihan kewirausahaan ‘Saya Mau Sukses’. KBRI Kuala Lumpur juga memperjuangkan pendirian Community Learning Centre (CLC) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) guna dapat memberikan akses pendidikan bagi WNI dan anak-anak WNI yang tidak memperoleh akses pendidikan di sekolah di Malaysia.
Setelah Kemenlu, KLHK mempresentasikan dua inovasinya. Pertama adalah inovasi Proper: Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Program ini diperlukan karena kurang lebih 26.000 perusahaan selain berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, juga mempunyai potensi yang besar untuk memperbaiki lingkungan.
Progam ini berhasil mendorong perusahaan menjadi lebih efisien, terbukti hasil kinerja perusahaan berupa efisiensi pemakaian sumber daya serta upaya pengurangan dan pemanfaatan limbah berhasil menghemat biaya Rp287,33 triliun pada tahun 2018. “Proper juga berhasil mengubah paradigma program CSR yang bersifat charity menjadi program yang berorientasi pemberdayaan masyarakat dengan jumlah uang untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Rp1,2 triliun di tahun 2018,” ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah.
Inovasi kedua dari kementerian dibawah pimpinan Menteri Siti Nurbaya ini adalah Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi). Inovasi ini meningkatkan efektifitas kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi lebih baik diindikasikan dengan respon cepat dari personil di lapangan serta pelaporan yang lebih efektif.
Sipongi didukung oleh sumber data dari berbagai stakeholder (LAPAN, BMKG, NASA, dan ASMC) serta memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam melakukan pelaporan dan berkonsultasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Dahulu, pemantauan dilakukan secara terbatas, informasi yang disebarkan hanya untuk kalangan terbatas pada anggota mailing list dan sulit diakses oleh publik. “Saat ini sistem terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat dengan mudah diakses dalam rangka keterbukaan informasi sehingga meningkatkan efektifitas pemantauan kebakaran hutan dan lahan,” jelas Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono.
Sebagai penutup sesi pertama, inovasi Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan (Sibima) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sibima diciptakan oleh Balai Penerapan Teknologi Konstruksi.
Dirjen Bima Konstruksi Syarif Burhanuddin, menjelaskan Sibima adalah program layanan dari PUPR untuk memberi pelatihan mandiri mengenai konstruksi. Target utama dari Sibima adalah para mahasiswa yang akan lulus dan fresh graduate. Mereka disiapkan untuk menghadapi dunia kerja, khususnya di bidang konstruksi.
“Sibima merupakan metode baru dalam pelatihan bidang konstruksi yang dilakukan secara online dengan mereplikasi bentuk-bentuk distance-learning yang ada di dunia dan diinternalisasi di bidang jasa konstruksi,” jelas Syarif.
Sampai saat ini DL-SIBIMA telah memberikan perubahan dalam dunia konstruksi di Indonesia, hal ini dapat dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat pengguna pada periode 2015-2018, yaitu secara berturut-turut 1.789 orang, 1.907 orang, 14.214 orang, dan 20.137 orang. Konsep Sibima telah berkontribusi dalam membantu negara untuk menyiapkan SDM Konstruksi yang siap berdaya saing dalam industri jasa konstruksi.
Empat inovasi tersebut bersaing dengan 95 inovasi lainnya untuk menjadi 45 inovasi pelayanan publik terbaik. Inovasi-inovasi ini juga akan diperlombakan di kancah internasional melalui United Nations Public Service Awards (UNPSA) yang diselenggarakan PBB. (don/HUMAS MENPANRB)
