Menteri Yuddy menerima cinderamata usai menjadi pembicara kunci dalam Dialog Interaktif dalam rangka Konvensi Nasional Perhumas 2015 di Jakarta, Kamis (19/11)
JAKARTA - Jaringan, kemampuan dan penguasaan teknologi dan komunikasi dari komunitas Perhumas bisa didayagunakan untuk membantu mensosialisasikan program pembangunan. Demikian ungkap Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pada acara Dialog Interaktif dalam rangka Konvensi Nasional Humas Indonesia 2015 di Jakarta (19/11).
Menurut Yuddy, Pemerintah sudah menetapkan Visi besar untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut telah dijabarkan ke dalam sembilan program prioritas (Nawacita). Perlu dukungan dari semua komponen bangsa, termasuk Perhumas untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
Guna memastikan efektivitas pelaksanaan Nawacita, kata Yuddy, pemerintah telah menetapkan norma pembangunan sebagaimana tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJMN). Pertama, membangun untuk manusia dan masyarakat.
Kedua, upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Ketiga, perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen perubahan. Keempat, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak program terobosan diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kelihatannya seperti biasa, padahal dampaknya sangat luar biasa. Contoh apa yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dalam pemberantasan illegal fishing, Menteri Lingkungan Hidup dalam penanggulangan asap dan menjaga kelestarian lingkungan, demikian juga terobosan Menteri Perhubungan dan yang lainnya," tutur Yuddy.
Persoalannya sejauhmana pelaksanaan program tersebut dikomunikasikan dengan baik. Untuk itu Menteri Yuddy meminta kesadaran patriotik dari insan Humas yang tergabung salam Perhumas untuk mengambil peran demi kepentingan orang banyak.
"Perhumas bisa menjadi patriot-patriot untuk membantu komunikasi publik dan bersinergi dengan pemerintah. Bapak Presiden mengamanatkan harus ada hubungan kelembagaan yang lebih terstruktur dan terkonsep antara Perhumas dengan Pemerintah. Bapak Presiden juga meminta kepada Kementerian PANRB dan Kementerian Kominfo untuk menindaklajuti hasil Konvensi Nasional Humas ini," ujar Yuddy.
Menteri asal Kota Udang yang dibesarkan di Kota Kembang tersebut, menjelaskan bahwa Pemerintahan Kabinet Kerja sudah berbuat banyak. Antara lain mendorong transformasi fundamental ekonomi Indonesia melalui kebijakan mengubah dari ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis produksi; mengakselerasi program tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan; serta mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau jawa.
Kebijakan pemerintah memang tidak mungkin memuaskan semua orang, tapi dengan kajian yang mendalam berbagai kebijakan tersebut ditetapkan. Yang paling penting kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat.
Untuk meningkatkan public trust, tutur Yuddy, pemerintah juga terus memacu penyelesaian berbagai proyek mangkrak, seperti pembangunan Waduk Jatigede, Waduk Nipah Sampang, PLTU Batang, Jalan Tol Solo dan MRT. "Itulah keberanian Presiden Jokowi sebagai legacy bagi kepentingan generasi mendatang.
Sebentar lagi MRT jadi, tidak lama lagi kita akan merasakan hasilnya," ungkap Yuddy dengan penuh antusias. Selanjutnya Menteri Yuddy memaparkan berbagai capaian pembangunan dalam satu tahun yang signifikan. Antara lain penyerapan tenaga kerja sebesar 12,31 % dari 611 ribu ke 685 ribu, serta Investasi, baik PMA maupun PMDN, bertambah 16,56 % dari 222,8 trilyun ke 259,7 trilyun.
"Bantu pemerintah untuk menyampaikan fakta-fakta yang otentik dan benar tersebut. Dibandingkan dengan Malaysia maupun Thailand, perkembangan perekonomian Indonesia tidak kalah," tegasnya.
Bahkan menurut Yuddy, Indonesia menarik porsi terbesar arus investasi masuk ke ASEAN, yakni 31 %. Demikian juga realisasi investasi di luar jawa naik 25 % jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Demikian juga dalam reformasi birokrasi pada delapan area perubahan, perkembangannya sangat baik. Mulai dari mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, sampai dengan pelayanan publik.
Pekerjaan rumahnya, bagaimana membangun national branding agar berbagai capaian yang bagus tersebut dapat diapresiasi publik dan menumbuhkan optimisme warga bangsa. Karena itu, lagi-lagi dibutuhkan peran serta Perhumas. "Membantu pemerintah yang diyakini berada pada landasan konstitusi yang benar serta dengan kepemimpinan yang otektik adalah ibadah untuk kita semua," ungkap Menteri Yuddy.
Sementara itu, Ketua BPP Perhumas, Agung Laksana, menyambut baik ajakan Menteri Yuddy. "Banyak success strory yang sudah dicapai oleh pemerintah, tapi kenapa kita masih pesimis. Perhumas siap membantu pemerintah untuk membangun public trust, menumbuhkan optimisme dan kepercayaan diri kita semua," kata Agung.
Menurutnya Indonesia harus punya national branding. Perhumas siap duduk bersama untuk membicarakannya. Program pemerintah in line dengan program Perhumas. Apalagi tag line Perhumas adalah Perhumas Untuk Indonesia. "Untuk membangun national branding tersebut, kita akan mulai dari menyusun grand design komunikasi publik bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Kominfo," demikian kata Agung menutup pembicaraan.
Perhumas adalah Perhimpunan Hubungan Masyarakan Indonesia. Pendiriannya didasarkan cita-cita akan adanya sebuah forum profesi kehumasan di tanah air. Didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 oleh berbagai kompenen dari lintas profesi. (Hs/HUMAS MENPAN)
