Pin It

20150730 Menpan Berbincang dengan turis

BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)  Yuddy Chrisnandi menegaskan agar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang bertanggungjawab mengelola Kebun Raya Bogor agar fokus menciptakan tata kelola birokasi dan penyelenggaraan kegiatan balai nasional kebun raya dengan sebaik-baiknya. Kalau hingga akhir tahun belum ada perbaikan, Yuddy akan melakukan tindakan tegas.

Hal itu dikatakannya dalam kunjungan kerja (blusukan) ke Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Kamis (30/7). "Pasti banyak yang bertanya-tanya apa hubungannya Menteri PANRB yang mengurusi aparatur sipil negara datang ke Kebun Raya Bogor,” ujar Yuddy mengawali penjelasannya kepada wartawan.

Dikatakan, Kebun Raya Bogor ini merupakan salah satu badan layanan umum yang dikelola LIPI sebagai kawasan konservasi, dan ada fungsi penerimaan pendapatan fiskal masyarakat yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan hasil yang diberikan masyarakat, sehingga segala sesuatunya harus berjalan dengan baik," kata Yuddy yang didampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik, Mirawati Sudjono.
 
Sementara dari  LIPI, disambut oleh Wakil Kepala LIPI  Achmadi Abas, Sekretaris Utama LIPI Siti Nurmaliati Priyono, dan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Enny Sudarmonowati, serta Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, Didik Widyatmoko. Dalam blusukan itu, Menteri  meninjau pusat penelitian konservasi tumbuhanan, kawasan wisata Kebun Raya Bogor dan penangkaran Bunga Rafflesia (Bunga Bangkai). 
 
Menurut Yuddy, pengelola Kebun Raya Bogor memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat kota Bogor, karena wilayah seluas 87 haktare ini merupakan wilayah konservasi. Untuk itu, dia menegaskan agar kawasan ini dijaga dengan baik, tidak boleh dikelola asal-asalan, ditelantarkan, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpuasan masyarakat.  "Pastikan aparatur sipil yang bekerja yang digaji dari uang negara mengembalikannya dengan memberikan pelayanan publik dengan cara merawat wilayah konservasi ini," kata Yuddy. 
 
Menteri juga mengatakan, saat ini Indonesia tengah menggalakan sektor pariwisata yang berpotensi mendatangkan devisa secara cepat. Menurutnya, kota Bogor memiliki potensi sebagai penghasil devisa dari PNBP Kebun Raya Bogor, sehingga harus dikelola dengan baik. 
 
Dia mencontohkan, banyaknya turis asing yang datang berwisata ke kota Bogor, bisa menjadi marketing yang efektif di negaranya. "Tidak boleh ada sampah, harus indah dipandang, indah dirasakan, termasuk faktor keamanannya. Tidak boleh ada yang kehilangan dompet, apalagi anak kecil. Selain itu, jangan sampai orang yang mau masuk kebun raya kesan pertamanya sudah kumuh, jadi kesannya sudah buruk. Kepala Satpol PP harus menata sedemikian rupa sehingga halaman depan kebon raya harus nyama," Yuddy mengarahkan. 
 
Menurut Yuddy, Presiden Joko Widodo sangat prihatin dengan kondisi Indonesia yang sangat kaya dengan sumber daya alam, tetapi banyak masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran untuk menjaga dan mengelola. Dikatakan, saat melakukan kunjungan kerja ke Singapura, Rabu (29/07), Presiden sempat mengunjungi konservasi kebun anggrek. Di sana, banyak tanaman yang bukan asli dari Singapura tetapi dirawat dan dikelola dengan sangat baik.
 
Keprihatinan Presiden, lanjut Yuddy, Indonesia memiliki banyak lahan konservasi seperti di kebun raya Bogor, Cibodas, Purwodadi, Bedugul Bali dan lain-lain, namun penghasilan devisa negara dari sumber daya alamnya masih sangat minim. “Faktor pendorongnya yaitu birokrasi, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahannya," kata Yuddy. 
 
Karena itu Menteri Yuddy menekankan agar pengelola konservasi segera membenahi tata kelola di kebun raya Bogor. Karena saat berkunjung, dia masih melihat banyak sampah yang berantakan, ada sudut-sudut yang perlu diperbaiki, dan tidak tertata dengan baik. 
 
Menteri PANRB juag memberi batas waktu pembenahan sampai akhir tahun.  Apabila dalam waktu sampai akhir tahun belum ada tindak lanjut yang lebih nyata untuk bisa menjadi lebih baik, maka pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus bertanggungjawab.  “Akhir tahun nanti saya akan ke sini lagi. Kita lihat. Saya harapkan ada improvement, sehingga tidak perlu ada pejabat yang diganti," tegas Yuddy. 
 
Sementara itu, Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya,  Didik Widyatmoko mengatakan akan segera mengikuti arahan Menteri Yuddy. Dia pun akan meningkatkan sektor pariwisata untuk menambah pendapatan daerah. "Ini tantangan bagi kami, satu sisi tidak mengorbankan fungsi konservasi dan justru diperkuat. Dan di sisi lain yaitu pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah," kata Didik. (ns/HUMAS MENPANRB)