BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengemukakan kementerian yang dipimpin menyambut baik kerjasama dengan para politisi utamanya yang bergabung dalam organisasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
Hal itu dikemukakan MenPAN-RB ketika memberikan paparan di depan peserta Seminar Nasional XXIV AIPI, di Gedung Merdeka, Jl Asia-Afrika, Bandung, Kamis (24/25).
Seminar berlangsung dua hari di gedung yang pada Juli 1955 dipergunakan untuk berlangsungnya Konferensi Asia-Afrik yang monumental tersebut. Seminar bertajuk ‘Evaluasi Kritis Reformasi Birokrasi di Indonesia’.
Azwar yang insinyur lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) itupun menceritakan kisah 38 tahun lalu. “Sekitar 40 tahun lalu, tepatnya 38 tahun, saya manjat-manjat di bagian gedung bersejarah ini untuk membuat dekor dalam kaitan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh warga. Waktu itu saya berusia 21 tahun sebagai arsitek. Saya bikin keris Aceh, peci ala Tengku Umar. Waktu acara selesai semuanya diminta oleh ibu-ibu. Saya senang. Tetapi sekarang saya datang sebagai anggota tim arsitek reformasi birokrasi, bukan arisitek,” tuturnya.
Istilah maestro seperti da Vinci yang mengerjakan semuanya sudah lewat. Persoalan sekarang begitu kompleks dan yang ada tim. “Saya tekankan, saya hadir di sini sebagai anggota tim reformasi birokrasi. Ada tujuan, ada target, kalau tidak tahu caranya tidak akan berhasil. Ada yang tahu banyak, tapi tidak semua tahu caranya. Politik adalah cara untuk mencapai tujuan, maka wajib hukumnya politisi masuk ke dalam tim arsitek reformasi birokrasi,” katanya yang disambut peserta seminar yang memenuhi gedung antic tersebut.
Tugas mereka antara lain membuat tahapan yang jelas mengenai gerakan reformasi birokrasi. “Disain arahan itu kita susun dan evaluasi bersma. Saya dengan lapang dada menerima kerjasama antara KemPAN-RB dengan AIPI,” tegas MenPAN-RB dalam pidato tanpa teks tersebut.
Perlu evaluasi kritis
Sementara itu usai memberikan paparan, menjawab pertanyaan wartawan MenPAN-RB mengemukakan bahwa para pakar politik yang bergabung di dalam AIPI merupakan bagian tim. “Sama seperti saya. Reformasi birokrasi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian PAN-RB,” tuturnya yang didampingi Ketua Umum AIPI SH Sarundajang (sehari-hari Gubernur Sulawesi Utara), Ketua Harian AIPI Ikrar Nusa Bhakti, dan Ketua Panitia Pusat Alfitra Sallam.
Politik, kata Azwar, merupakan cara untuk menyampaikan, mengajak, mempengaruhui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan tesrebut adalah reformasi birokrasi. Ini bukan hanya program kementerien, melainkan suatu gerakan bersama, gerakan nasional, semua orang bisa melakukan.
“Untuk itu saya harapkan informasi maupun evaluasi kritis dari seminar ini sehingga menghasilkan solusi untuk membantu gerakan nasinal reformasi birokrasi,” katanya.
“Jadi reformasi birokrasi ini tidak lagi merupakan komoditi politik, melainkan obyek politik agar gerakan ini sukses. Makanya, pemerintah, paling tidak saya tadi memberikan paparan mengenai arah gerakan reformasi birokrasi, sehingga para pakar politik tahu sehingga bisa memberikan masukan yang tepat,” tambahnya.
Jalin kerja sama
Ketua Umum AIPI SH Sarundajang menjelaskan bahwa dalam waktu dekat AIPI dan KemPAN-RB akan menjalin kerjasama. AIPI adalah gudangnya para pakar politik. AIPI juga melakukan pengkajian dalam hal ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, termasuk pemerintahan di daerah dan juga hubungan luar negeri.
Dia menegaskan bahwa jasa birokrasi untuk memakmurkan negara itu sebesar 75%. Negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa itu jasa birokrasi luar biasa. “Lantas bagaimana di Indonesia. Meski berganti kepala negara, menteri, gubernur, bupati administrasi tetap berjalan baik, pelayanan publik juga tidak pernah henti,” tambahnya.
Sementara itu pandangan AIPI tentang pencapaian reformasi biorokrasi di Indonesia antara lain bahwa karena sistem multipartai yang tidak didukung oleh system nerit politik yang baik dan sistem hukum yang belum menjamin kepastian dan keadilan, hingga saat birokrasi belum sepenuhnya bertransformasi dari orientasi melayani kekuasaan ke pelayanan publik.
Tanpa birokrasi yang berpihak kepada publik, kebijakan dan keputusan politik tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
Sa;ah satu masalah terbesar bagi tercapaianya sasaran reformasi birokrasi, menurut AIPI kecenderungan pendekatan yang digunakan hanya menyentuh dimensi teknokratis dan administratif.
Keberhasilan reformasi birokrasi pada akhirnya sangat ditentukan faktor kepemimpinan di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Oleh karena itu ke depan dibutuhkan format politik yang mampu melahirkan kepemimpinan nasional dan lokal yang menjamin tegaknya tatakelola pemerintahan yang baik, serta pemerintah yang bersih dan akuntabel.(hs/HUMAS MENPAN-RB)
