Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Sunggul Jansihar Simanjuntak (kiri) dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan UI-CSGAR Rusfi Yunairi (kanan) dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UI-CSGAR di Jakarta, Jumat (11/10).
JAKARTA - Reformasi birokrasi yang telah dilakukan tentu berdampak pada persepsi masyarakat tentang kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai kinerja dan profesionalisme para abdi negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana mengadakan survei di lima provinsi.
Melalui Kedeputian bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB bekerja sama dengan Universitas Indonesia Center For Study of Governance and Administrative Reform (UI-CSGAR) untuk melaksanakan survei ini. Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian PANRB Bambang Dayanto Sumarsono menjelaskan, kerja sama ini ditujukan untuk swakelola pengadaan survei indeks persepsi masyarakat tentang profesionalitas dan rebranding ASN.
"Reformasi birokrasi yang sudah dilaksanakan sekian lama itu, mestinya menghasilkan suatu persepsi yang semakin baik ya," jelas Bambang, usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UI-CSGAR di Jakarta, Jumat (11/10).
Survei ini dilaksanakan di lima provinsi, yakni DKI Jakarta, Kalimantan Timur, D.I Yogyakarta, Bali, dan Kepulauan Riau. Dipilihnya provinsi tersebut karena dinilai memiliki Human Development Index yang cukup tinggi.
Bambang menjelaskan, hasil survei itu akan digunakan untuk dasar menghasilkan kebijakan terkait rebranding ASN. Menurut Bambang, birokrasi berkelas dunia, adalah rebranding yang hendak dicapai.
Usai penandatanganan ini, segera disiapkan syarat administratif, instrumen survei, desain penelitian, hingga teknis pelaksanaan. Persiapan hingga survei akan memakan waktu sekitar dua bulan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pelaksana UI-CSGAR Rusfi Yunairi menjelaskan, metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Selain survei ke lapangan, juga akan diterapkan survei secara daring. "Tentu dengan pengawasan yang ketat agar mendapatkan informasi yang valid," jelasnya.
Target survei ini adalah masyarakat dengan usia produktif, dalam rentang usia 15 hingga 65 tahun. Rusfi mengatakan, sampel yang menjadi objek survei terutama adalah masyarakat pengguna layanan publik. "Jadi masyarakat melihat selama reformasi birokrasi tersebut, apakah sudah ada perbaikan-perbaikan yang terjadi," pungkasnya. (don/ald/HUMAS MENPANRB)
