Suasana dalam sidang Ministerial Council Meeting OECD di Paris, Perancis, Rabu (22/05).
PARIS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ikut serta dalam deklarasi Public Sector Innovation, yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Perancis, Rabu (22/05). Dalam deklarasi itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menekankan komitmen dalam deklarasi ini perlu dikembangkan oleh masing-masing negara.
Komitmen yang termasuk dalam deklarasi itu adalah merangkul dan meningkatkan inovasi dalam sektor publik, mendorong dan memfasilitasi semua pegawai untuk berinovasi, menumbuhkan kemitraan baru dan melibatkan perbedaan pendapat, mendukung eksplorasi, literasi, dan pengujian, serta menyebarkan pembelajaran dan berbagi pengalaman. “Apa yang dilakukan Indonesia telah sejalan dengan komitmen yang terkandung dalam deklarasi ini,” jelas Diah yang juga menjadi pembicara dalam forum tersebut. Dalam forum dan deklarasi itu, Diah Natalisa hadir bersama Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Tin Zuraida.
Pada forum internasional itu, Diah menjelaskan Indonesia memiliki tiga kebijakan dalam menjalankan inovasi pelayanan publik. Pertama, usulan inovasi dari setiap penyelenggara pelayanan publik. Setelah sejumlah inovasi muncul dari sektor pelayanan publik, maka pemerintah akan memiliki data tentang inovasi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk transfer pengetahuan ke instansi pemerintahan lainnya.
“Strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan inovasi adalah dengan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Kami telah melaksanakan kompetisi sejak 2014,” terang Diah. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) digelar menyesuaikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang digaungkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kebijakan kedua, pengembangan inovasi terbaik. Dalam rangkaian KIPP, ditetapkan 99 inovasi terbaik dan 40 inovasi terbaik. Pengembangan inovasi ini salah satunya adalah dengan transfer pengetahuan inovasi Top 44 atau Top 99 ke instansi lain, bahkan dapat menjadikan inovasi tersebut menjadi program nasional. “Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian lain di Indonesia untuk melakukan peningkatan, yang bertujuan untuk membuat inovasi lain menjadi program nasional dan diterapkan ke unit layanan lain di pemerintah daerah,” jelas Diah.
Kemudian, yang ketiga adalah menjadikan inovasi ini berkelanjutan dan mempertahankan inovasi sehingga akan terus tumbuh, meskipun ada perubahan dari pemimpin pemerintah. “Strateginya adalah mendorong inovasi pelayanan publik untuk menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat maupun daerah,” imbuhnya.
Di hadapan para delegasi negara anggota OECD, Diah menegaskan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik di Indonesia akan setara tingkat dunia pada tahun 2025 mendatang. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakat.
Ada tiga faktor yang sangat berpengaruh pada inovasi pelayanan publik. Pertama adalah kebijakan pemerintah yang mendukung inovasi sektor publik. Kedua adalah komitmen kepemimpinan yang kuat. Sedangkan terakhir, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan. “Karena itu, inovasi pelayanan publik tak hanya membutuhkan pemikiran yang biasa, namun pemikiran yang luar biasa,” tegas Diah.
Selain deklarasi, Diah Natalisa yang mewakili Menteri PANRB juga menghadiri Ministerial Council Meeting (MCM) atau Pertemuan Dewan Menteri yang di selenggarakan pada 22-23 Mei 2019 di OECD Paris. Agenda internasional ini mengusung tema "Harnessing Digital Transition for Sustainable Development: Opportunities and Challenges”.
Pertemuan itu adalah acara tahunan terpenting OECD, dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan kementerian lain dari 36 negara anggota organisasi, serta negara mitra dan aksesi utama serta perwakilan tingkat tinggi dari berbagai organisasi internasional. Pertemuan tahun ini diketuai oleh Republik Slovakia, sedangkan Kanada dan Republik Korea bertindak sebagai ketua bersama.
Pertemuan tersebut membahas kebijakan publik domestik dan internasional yang dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi besar digitalisasi dan mengatasi dampak yang mengganggu, di berbagai bidang seperti kompetisi, perpajakan, tata kelola data, keterampilan, pertumbuhan inklusif, lingkungan, serta perdagangan. Selain itu, juga akan membahas peran yang dapat dimainkan OECD dalam mendukung negara anggota dan mitra saat mereka menavigasi transisi digital untuk kepentingan semua warga negara.
Selain dari Kementerian PANRB, delegasi Indonesia juga terdiri dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, perwakilan dari Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri. (don/HUMAS MENPANRB)
