Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi (nomor 3 dari kiri) berbincang-bincang dengan Gubernur Kalsel (tiga dari kanan), di Kementerin PANRB, Senin (23/05).
JAKARTA – Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, penting bagi seorang pemimpin untuk menjadi motor penggerak dan inisiator dalam perbaikan kualitas pembangunan. Oleh karena itu Yuddy menekankan kepada Gubernur Kalsel dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel untuk berkomitmen tinggi terhadap perbaikan akuntabilitas demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kuncinya Gubernur yang menggerakkan, nanti Sekda yang mengawasi, pasti berjalan. Kalau sudah A kan jadi prime mover, nanti targetkan seluruh Kalsel minimal harus B,” kata Menteri Yuddy dalam Temu Konsultasi Peningkatan Implementasi SAKIP dan Penyerahan Penghargaan Atas Implementasi SAKIP SKPD Terbaik Tahun 2015 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (23/05).
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meraih predikat BB pada evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2015. Namun predikat itu belum membuatnya puas, dan untuk tahun 2016 ini, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor menargetkan bisa meraih nilai A. “Tahun lalu kita dapat BB, tahun depan kita harus dapat A,” ujarnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD Provinsi Kalsel, Sahbirin optimistis Pemprov Kalsel akan menjadi percontohan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalsel dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Lebih dari itu, kalau sudah mendapat A, siapapun Gubernur terpilih, mesin birokrasi akan tetap jalan bergerak menuju A, imbuhnya.
Sahbirin juga mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang terpenting dalam pemerintahan. Oleh karenanya, Sahbirin mengungkapkan sejak dilantik menjadi Gubernur, dirinya ingin mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan bisa mencapai visi misi secara tepat. “Pemerintah yang baik tentu harus akuntabel dan transparan,” tegasnya.
Dia menyadari, telah banyak yang menjadi contoh, ada Gubernur yang tertangkap, Bupati, anggota DPR, Kepala SKPD juga tertangkap, karena kita berhadapan pada masalah hukum. “Ini menjadi momok bagi kita semua. Makanya sejak pertama kali pidato sebagai Gubernur, saya mengatakan bahwa saya tidak mau tertangkap, maka saya tidak akan korupsi,” tegas Gubernur.
Selain akuntabilitas dan transparansi, Sahbirin juga menyingung masalah perizinan yang tidak boleh menghambat pengusaha yang juga mendukung dan membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian. “Kita ingin para pengusaha berusaha tanpa terhambat birokrasi. Jangan ada meja satu, meja dua, meja tiga, baru selesai,” tegasnya.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, dalam kesempatannya juga mendukung target yang ditetapkan oleh Pemprov Kalsel untuk mencapai predikat A dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Menurut Ateh, kebijakan Pemprov Kalsel sudah sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, akuntabel, dan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
Menurut Ateh, kalau sudah BB, indikator dan RPJMD sudah benar, tetapi yang perlu ditambahkan adalah bagaimana kegiatan tersebut terintegrasi. “Kami akan sangat senang kalau Kalsel mendapat A. Nilai itu menggambarkan pembangunan sudah berjalan baik, akuntabel, dan pelayanan publiknya berkualitas dengan banyaknya inovasi,” ujar Ateh. (ris/HUMAS MENPANRB)
