Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh dan Wagub Bali I Ketut Sudikerta berserta jajarannya tengah menyimak pemaparan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Jakarta, Selasa (22/09)
JAKARTA – Kementerian PANRB selalu siap melayani pendampingan terhadap pemerintah daerah yang berkomitmen untuk mewujudkan good governance and clean government. Hal itu dibuktikan dengan kesiapan tim dari Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) menerima kunjungan Wakil Gubernur Bali Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta di Jakarta, Selasa (22/09).
Kehadiran Wagub beserta jajarannya untuk menimba ilmu mewujudkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Bali yang lebih baik menuju masyarakat Mantara, yaitu maju, aman, damai, dan sejahtera.
Tidak seperti biasanya, kunjungan kali ini diterima oleh Deputi RB Kunwas M. Yusuf Ateh di ruang kerjanya. Di tempat itu, dalam suasana agak rileks, dilakukan pemaparan dan penjelasan.
M. Yusuf Ateh, mengaku senang dengan komitmen dari pimpinan Pemprov Baliyang untuk memperbaiki pertanggungjawaban anggarannya. “Kalau Pemprov punya komitmen maka akan kita layani. Kita akan bantu bimbing mereka untuk pertanggungjawabkan setiap anggaran yang mereka serap dan mereka keluarkan. Kita siap bantu bagi Pemda yang punya komitmen agar menjadi Pemda yang good and clean governance,” kata Ateh, di Jakarta, Selasa (22/09).
Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta mengatakan, pihaknya sangat berkeinginan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja untuk menciptakan masyarakat yang mantara. Dikatakan, di Bali terdapat 43 SKPD. Saat ini capaian kinerja terhadap dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) baru mencapai level BB+. “Kami ingin bisa mencapai A,” kata Sudikerta.
Menurutnya, kesulitan yang paling jelas untuk meningkatkan SAKIP Pemprov Bali, yaitu tidak adanya sinergi antar SKPD dalam merencanakan program strategis untuk melakukan sinkronisasi antar program. Untuk itu, perlu ada pembenahan untuk mencapai kinerja akuntabiliras.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Deputi bahwa sepakat tanggal 25 September nanti turun ke Bali untuk bisa menentukan dokumen kinerja yang baik, ke depannya. Yang terpenting program untuk kesejahteraan masyarakat kita bisa terlaksana dengan baik,” kata Sudikerta.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Jawa Timur juga melakukan hal serupa. Tetapi karena kehadirannya tidak bersamaan, Jatim diterima di tempat terpisah. (ns/HUMAS MENPANRB)
