Kementerian PANRB Siap Sambut Kunjungan Menteri Dalam Negeri Korea

 

 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, mengatakan ada dua agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pertama adalah peresmian pusat kerjasama e-government. Kedua ialah penandatanganan Annex oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, dengan Director General for E-Government Beaureau Ministry of The Iterior, Mr Lee In Jae.

 

“Forum besok sangat penting dan strategis untuk mendukung agenda prioritas pemerintah guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Forum ini juga merupakan milestone penting dalam kerjasama bilanteral antar kedua Negara, utamanya kerjasama di bidang e-government,” kata Herman Suryatman di Jakarta, Selasa (2/3).

 

Delegasi yang hadir pada pertemuan besok direncanakan sebanyak 14 orang yaitu sepuluh delegasi dari MOI, empat delegasi dari NIA (National Information Society Agency), diantaranya Menteri MOI, Dr Hong Yun Sik, Duta Besar ROK untuk RI Cho Tai Yung, President Of NIA Suh Byung Jo, dan Director General for E-Government Beaureau Lee In Jae.

 

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Dalam Negeri Korea Hong Yun Sik, dijadwalkan akan hadir untuk menyaksikan peresmian dan pendantanganan pusat kerjasama e-government tersebut.

 

Herman mengatakan, selanjutnya pusat kerjasama tersebut akan berkedudukan di Kantor Kementerian PANRB. Pusat kerjasama tersebut akan berperan sebagai pengembangan kerjasama antara Indonesia dan Korea di bidang e-government. “Pengoperasian Pusat Kerja Sama tersebut akan berlangsung selama tiga tahun dimulai dari tahun 2016 – 2019,” paparnya.

 

Dia menyatakan dengan pusat kerja sama ini, Indonesa bisa belajar dari Korea mengenai e-government. “Dengan demikian, apa yang diharapkan pak Menpan, yakni terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang berkelas dunia, bisa segera tercapai,” ujarnya.

 

Program-program yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah korea antara lain pengembangan proyek bersama seperti penyusunan master plan e-government Indonesia, kegiatan peningkatan kapasitas terkait e-government seperti pertukaran pengetahuan dan personil, konsultasi kebijakan dan bantuan teknis dalam membangun egov serta dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan, dan kerja sama dalam bentuk lain yg diputuskan oleh komite.

 

“Kerjasama pemerintah Indonesia dan Korea ini sangat bermanfaat untuk mengakselerasi implementasi kebijakan e-government di Indonesia,” terangnya. (HUMAS MENPANRB)