Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memimpin rapat koordinasi scaling up inovasi pelayanan publik dengan Polri, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (28/05).
JAKARTA – Beragam inovasi pelayanan publik telah diciptakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Namun, manfaat inovasi itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang kurang terjangkau. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung Polri untuk percepatan penyebaran pelayanan publiknya.
Kementerian PANRB melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik telah membuat dua skema untuk melakukan scaling up inovasi pelayanan publik. Skema pertama adalah menetapkan inovasi yang menjadi percontohan oleh kementerian/lembaga sektor untuk dijadikan referensi dan pembinaan program.
Skema kedua adalah melakukan formulasi kembali atas inovasi yang menjadi program K/L sektor. “Kemudian diangkat menjadi program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, saat memimpin rapat koordinasi Scaling Up Inovasi Pelayanan Publik dengan Polri, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (28/05).
Kementerian PANRB telah mengumpulkan sejumlah inovasi pelayanan publik dari Korps Tri Brata tersebut yang pernah ditetapkan sebagai Top 99 dan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik dari tahun ke tahun. Perlu diketahui, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian PANRB merupakan bagian dari United Nations Public Service Award (UNPSA) milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).
Beberapa inovasi Polri yang pernah menjadi inovasi terbaik itu diantaranya adalah Bantuan SAR dari Direktorat Polisi Perairan yang meraih Top 99 tahun 2014, Rumah Masyarakat Papua Penuh Damai (RM PAPEDA) milik Polres Jayapura yang meraih Top 40 tahun 2018, Patroli Edukasi pada Suku Anak Dalam milik Sat Brimob Polda Jambi yang masuk dalam Top 40 tahun 2018, Panic Button on Hand milik Polres Malang Kota yang menjadi Top 35 tahun 2016, dan masih banyak lagi, termasuk pembuatan SKCK online dan perpanjangan SIM online. “Tak menutup kemungkinan, inovasi lain bisa diangkat ke level nasional,” ujar Diah.
Diah menjelaskan, langkah pertama yang dilakukan untuk upaya scaling up ini adalah rapat koordinasi penentuan inovasi yang akan direplikasi. Selanjutnya, adalah penetapan inovasi yang ditetapkan dengan surat Menteri PANRB kepada K/L sektor yang harus ditanggapi oleh K/L sektor.
Langkah ketiga adalah komitmen bersama yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, dan K/L sektor, termasuk dengan Kapolri. Kemudian langkah keempat, adalah penyusunan dan sosialisasi Peraturan Menteri PANRB tentang petunjuk teknis replikasi inovasi.
Sedangkan langkah kelima, adalah transfer of knowledge dan pendampingan replikasi inovasi ke lokasi yang sudah disepakati. “Terakhir, adalah monitoring dan evaluasi atas implementasi replikasi inovasi, serta pembentukan database,” imbuh Diah.
Saat ini, masyarakat sangat membutuhkan percepatan dalam segala jenis pelayanan. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan layanan perpanjangan SIM adalah layanan yang cukup banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dua layanan SKCK online dan layanan SIM online adalah inovasi yang segera dilakukan replikasi ke satuan wilayah Polri. Saat ini sudah cukup banyak polres yang mengimplementasikan layanan digital tersebut.
Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (RBP) Brigjen Angesta Romano Yoyol, mengatakan, latar belakang munculnya inovasi SKCK online adalah penumpukan berkas pemohon. “Dahulu pencarian juga manual,sehingga butuh waktu yang lama. Aplikasi SKCK online itu bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam informasi serta pembuatan laporan berkala,” jelas Brigjen Angesta.
Salah satu unsur terpenting dari pengembangan inovasi ini adalah optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi (TI). Polri sendiri telah memiliki Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berperan penting dalam pengembangan berbagai aplikasi.
Sementara itu, Asisten Deputi bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I, Noviana Andrina menjelaskan, scaling up ini bisa berhasil jika ada kolaborasi yang baik antar instansi. “Kita bangun kolaborasi yang baik agar scaling up ini berhasil. Mudah-mudahan ada terobosan dan bisa mendorong kualitas pelayanan publik,” pungkas Noviana. (don/HUMAS MENPANRB)
