Ketua Umum DWP sekaligus Penasihat DWP Kementerian PANRB Ny. Erni Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan DWP Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu (19/02).
JAKARTA - Dharma Wanita Persatuan (DWP) telah menyatakan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, sebagai organisasi yang berkontribusi sosial dalam masyarakat, kerja keras dan ikhlas menjadi keharusan yang dilakukan para pengurus dan anggota DWP guna mendukung visi dan misi pemerintah, tentu sesuai dengan porsi dan kapasitasnya.
"Saya mengajak seluruh jajaran pengurus yang akan dikukuhkan untuk bekerja keras dan ikhlas demi kemajuan organisasi dan mencapai misi menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional," ujar Ketua Umum DWP Ny. Erni Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan DWP Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Rabu (19/02).
Menurutnya, kemitraan dengan pemerintah ini diperlukan untuk menjawab tantangan di era digital saat ini yang menuntut perubahan mindset para ibu dalam membangun SDM, tidak hanya di keluarga tapi juga dalam masyarakat. Untuk itu, terdapat tiga bidang yang diberdayakan DWP dalam kepengurusannya, yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
Keberadaan ketiga bidang itu menjadi fokus utama DWP untuk menunjukkan kontribusinya di masyarakat. "Tiga bidang itu menjadi bentuk dharma bakti kami untuk bangsa dan negara," imbuh Ketua Umum DWP Pusat yang juga menjabat sebagai Penasihat DWP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini.
Sementara itu, terdapat sembilan kepengurusan DWP IPP dan satu DWP Provinsi yang dikukuhkan, yakni kepengurusan DWP Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), DWP Kementerian Kesehatan, DWP Badan Kepegawaian Negara (BKN), DWP Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), DWP Badan Keamanan Laut (Bakamla), DWP Kementerian Sosial, DWP Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DWP Kementerian Hukum dan HAM, DWP Arsip Nasional RI (ANRI), serta DWP Provinsi DKI Jakarta.
Pengukuhan ini juga dihadiri oleh para Penasihat DWP IPP dan Provinsi. Diantaranya adalah Penasihat DWP Polhukam Zaizatun Mahfud M.D, Penasihat DWP Kementerian Kesehatan Ester Terawan Agus Putranto, Penasihat DWP BNPB Santi Doni Monardo, dan Penasihat DWP Provinsi DKI Jakarta Fery Anies Baswedan.
Setelah mengukuhkan kepengurusan DWP IPP dan Provinsi, Ny. Erni berharap agar keberadaan DWP dapat dirasakan oleh semua pihak. "Kami menginginkan keberadaan kami bisa dirasakan oleh semua keluarga ASN dan juga masyarakat pada umumnya," harapnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
