Menteri PANRB Tjahjo Kumolo saat menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019 kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, di Batam, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu.
JAKARTA - Anggaran tahun 2019 sebesar Rp5,7 triliun berhasil dihemat dengan skema Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berbagai pemerintah daerah sukses memilah program dan kegiatan yang penting dan berdampak langsung bagi masyarakat. Sisa penghematan anggaran dari program dan kegiatan yang dihilangkan, dialihkan untuk program yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur.
Perlu diketahui, SAKIP pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Predikat SAKIP dibagi menjadi C, CC, B, BB, A, dan AA. Evaluasi tersebut telah memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian ini dilakukan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen dan anggaran berbasis kinerja secara berkesinambungan.
Kabupaten Lebak, Banten, adalah salah satu daerah yang sukses meningkatkan nilai SAKIP-nya. Pada evaluasi SAKIP 2019, mereka berhasil meraih predikat A, meningkat dari tahun sebelumnya yakni BB. Dengan predikat yang diraih, Pemkab Lebak akan dijadikan percontohan bagi daerah lain untuk meningkatkan nilai SAKIP. Komitmen dari pimpinan daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga staf, adalah kunci keberhasilan yang dilakukan Pemkab Lebak.
Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, nilai yang diraih adalah motivasi baginya serta seluruh jajaran Pemkab Lebak. “Tentu karena nilai A, kami akan jadi percontohan. Kami akan lakukan berbagai perbaikan upaya-upaya perbaikan dari setiap kekurangan yang jadi amanah Kementerian PANRB,” ungkap Iti, saat ditemui pada acara penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2019 Wilayah I di Batam, Kepulauan Riau.
Visi misi Kabupaten Lebak, yang tentu mendukung program Presiden, bisa lebih mudah dicapai dengan menerapkan SAKIP. Anggaran Pemkab Lebak yang terbatas bisa lebih dimaksimalkan untuk kegiatan yang langsung dirasakan warga. Dari ribuan kegiatan yang sebelumnya direncanakan, tinggal tersisa sekitar 300 kegiatan. Sisa kegiatan itu tentu yang memiliki outcome serta dampak langsung bagi masyarakat Lebak. “Anggaran yang dihemat sekitar 300 miliar rupiah,” ungkap Iti.
Program wisata lokal, juga bisa berkembang dengan memanfaatkan SAKIP. Seperti yang dilakukan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, misalnya. Sebelumnya, potensi wisata di Banggai tidak diperhitungkan, serta alokasi anggaran yang sedikit. Bupati Banggai Hermin Yatin menjelaskan, penghematan anggaran dari implementasi SAKIP, dialihkan juga ke sektor pariwisata.
Hasilnya, tujuan wisata di Kab. Banggai masuk ke dalam Calendar of Event Pariwisata Nasional. “Ada 100 event pariwisata nasional di wilayah kami,” ungkap Hermin.
Pemkab Banggai adalah satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang meraih predikat A. Hermin menilai, SAKIP harus jadi pedoman dalam menjalanka pemerintahan. Beberapa hal yang didorong Hermin dari anggaran air bersih, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, adalah agar melahirkan inovasi yang lebih baik. “Kami baru dapat A, kami ingin seperti D.I Yogyakarta yang mendapat nilai AA,” pungkas Hermin.
Daerah Istimewa Yogyakarta, sukses mempertahankan predikat AA selama dua tahun berturut-turut. Perlu diketahui, predikat AA adalah predikat tertinggi untuk SAKIP. Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan mewujudkan akuntabilitas kinerja membutuhkan sebuah proses yang panjang untuk mendorong terjadinya perubahan fundamental.
Meski awal penerapan SAKIP dirasa sulit, tetapi tahap demi tahap terus dilakukan secara konsisten demi birokrasi dan penganggaran yang efektif dan efisien. Menjadi satu-satunya pemerintah daerah dengan predikat tertinggi, D.I Yogyakarta diharapkan mampu menginspirasi daerah lain untuk berbenah.
Sri Sultan berharap hasil evaluasi SAKIP ini mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang. “Pemda harus berbenah untuk saling bekerja sama, bukan lagi sama-sama bekerja,” imbuhnya. (don/HUMAS MENPANRB)
