Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB saat memberikan sambutan dalam Webinar Inovasi Pelayanan Publik ‘Kolaborasi Hexahelix dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inovatif’, Selasa (17/12).
JAKARTA – Inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan dapat dijalankan dengan mengedepankan kolaborasi hexa-helix. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru menyampaikan kolaborasi hexa-helix menambahkan peran agregator yang menghubungkan semua stakeholder yang berperan.
“Agregator dalam model kolaborasi hexa-helix merupakan elemen hukum dan regulasi yang beperan sebagai penghubung antar sektor dan pemangku kepentingan dalam proses inovasi. Penambahan elemen ini dapat membuat inovasi menjadi lebih komprehensif, karena memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat berjalan secara inklusif, mematuhi regulasi yang berlaku, serta memberikan dampak yang luas dan berkelanjutan,” ungkap Deputi Otok dalam Webinar Inovasi Pelayanan Publik ‘Kolaborasi Hexahelix dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inovatif’, Selasa (17/12).
Deputi Otok melanjutkan, agregator dalam model kolaborasi hexa-helix ini berperan bersama lima aktor utama lainnya, yakni pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa. Agregator bertugas mengumpulkan dan menghubungkan sumber daya dari berbagai sektor untuk memperkuat kolaborasi serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi.
Dengan berjalannya kolaborasi hexa-helix ini, maka pelaksanaan inovasi pelayanan publik di Indonesia berada dalam transformasi menuju ekosistem inovasi terbuka. Hal ini menunjukkan pelayanan publik kolaboratif yang inklusif dan saling menguntungkan.
Ekosistem inovasi terbuka ini mengedepankan dari kepercayaan, transparansi, berbagi pengetahuan, dan pengambilan risiko sebagai pilar utama. “Dalam membangun ekosistem inovasi terbuka, kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat—menjadi sebuah keniscayaan yang perlu kita perkuat bersama,” lanjut Otok.
Dalam pembinaan inovasi pelayanan publik, Kementerian PANRB telah menginisiasi kolaborasi dengan mengembangkan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sebagai portal satu data inovasi pelayanan publik. Portal ini mengintegrasikan data inovasi dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), mendukung kolaborasi lintas sektor, dan memfasilitasi pembelajaran untuk memperkuat ekosistem inovasi berkelanjutan.
Melalui ekosistem inovasi ini, pelayanan publik menjadi lebih efektif dalam mendukung perjalanan hidup masyarakat, memberikan solusi tepat waktu, dan memperkuat peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi, dengan dua poin diantaranya terkait reformasi pelayanan publik serta penguatan koordinasi antarlembaga.
“Sehingga pada tahun 2045, kualitas pelayanan publik sudah jauh lebih baik, dengan kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk memberikan pelayanan publik terbaik yang inklusif dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Otok.
Webinar ini diikuti oleh perwakilan dari Biro Organisasi, Balitbang, Bappelitbang, dan BRIDA dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Guru Besar FISIP Universitas Jenderal Soedirman Dwiyanto Indiahono dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa inovasi yang berkelanjutan di sektor publik sangat dibutuhkan karena diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik.
“Dengan adanya kebutuhan berinovasi yang berkelanjutan, maka kolaborasi dengan berbagai pihak juga harus terjalin, sehingga tercipta ekosistem inovasi yang bermanfaat untuk instansi pemerintah dan juga masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Laboratorium Manajemen Teknologi Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) Eko Agus Prasetio menekankan pentingnya pendekatan value co-creation dalam inovasi pelayanan publik. Pendekatan ini menawarkan penerima layanan bukan hanya sebagai penerima pasif, tapi mereka aktif dalam ikut menciptakan inovasi.
“Kunci penting dari co-creation dalam inovasi pelayanan publik adalah adanya keterlibatan masyarakat yang didukung oleh pemerintah yang kolaboratif, inovasi yang inklusif, serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Sehingga inovasi yang dibuat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Eko.
Dalam kesempatan ini, juga dilakukan sharing knowledge dari implementasi inovasi berbasis kolaborasi. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Citra Effendi Capah berbagi mengenai implementasi inovasi Demi Sepeda Bagus: Sebuah Model Layanan Publik Berkebutuhan Khusus melalui PKBM, Inklusi Sosial, Pendidikan Keluarga, Kolaborasi Stakeholder dan Pembelajaran Berdiferesiensiasi. Inovasi yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang ini menjadi bagian dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023. (ald/HUMAS MENPANRB)
