Komitmen Pimpinan Kunci Keberhasilan SAKIP

fShare

Tweet

Komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Demikian dikatakan Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, Herri Yana Sutisna dalam percakapan dengan wartawan, usai acara penyerahan penghargaan 10 besar Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pusat di Jakarta, Selasa (24/2). ”Karena itu wajar kalau Depdiknas menduduki peringkat pertama pada tahun ini, karena sangat didukung oleh Pak Bambang Sudibyo sebagai Mendiknas,” ujarnya.

Hal itu diakui oleh Sekjen Depdiknas, Dodi Nandika, yang mengatakan bahwa pihaknya melakukan pembenahan sistem akuntabilitas kinerja instansinya selama 4 tahun. ”Ini merupakan buah dari hasil kerja keras kami beserta jajaran Depdiknas, dan diharapkan ke depan bisa meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja kami,” ujarnya.

Dodi Nandika juga berharap, prestasi ini bisa menjadi modal untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, Kementerian Negara PAN menetapkan dan memberikan penghargaan kepada 10 instansi pemerintah pusat sebagai the best ten dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2008. (lihat Depdiknas Peringkat Pertama Implementasi SAKIP Pusat, 24/2/09).

Kelima komponen itu meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Perencanaan kinerja yang meliputi dokumen renstra, rencana kerja tahunan, dan penetapan kinerja, mendapat bobot paling besar, yakni 35.
        Sedangkan komponen kedua, yakni  pengukuran kinerja diberi bobot 20, dengan indikator kinerja dan pengukuran kinerja. Sedangkan pelaporan kinerja, yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja diberi skor 15. Untuk evaluasi kinerja yang terdiri dari pelaksanaan evaluasi dan pemanfaatan evaluasi diberikan skor 10, dan capaian kinerja yang terdiri dari capaian output dan capaian outcome, skornya  20.

”Nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas instansi terhadap kinerja yang telah dicapainya,” ujar Deputi Menpan Bidang Akuntabilitas, Herri Yana Sutisna.

Ditambahkan, dari evaluasi yang dilaksanakan terhadap 74 instansi pemerintah pusat pada bulan Oktober hingga November 2008, nilai tertinggi adalah 75,35, dan terendah 16,41, dengan nilai rata-rata 42,71.

Menurut Herri Yana Sutisna, nilai itu merupakan akumulasi dari kelima komponen yang dinilai tersebut. ”Bisa saja perencanaan kinerjanya yang bagus, tetapi komponen lainnya kurang,’ ujarnya.

Dikatakan juga bahwa metode yang dipergunakan dalam evaluasi adalah review dengan menggunakan teknik criteria referenced test, atau menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban berdasarkan kriteria yang tersedia. Selain itu, juga dari SAKIP tahun 2007 yang diserahkan kepada Presiden melalui Menpan. (HUMAS MENPAN)  

  Peringkat Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Pusat 2008