Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa didampingi Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik M. Imanuddin dalam konferensi OECD, Paris, (20/11).
PARIS - Indonesia berkesempatan mengikuti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Government Innovation Conference: Steps, Leaps and Bounds yang diselenggarakan di Paris. Dengan mengikuti konferensi tersebut, Indonesia dapat lebih mengembangkan inovasi pelayanan publik.
“Diharapkan beberapa hal mengenai inovasi pelayanan publik dari negara lain dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa.
Dalam konferensi tersebut, delegasi Indonesia berkesempatan mengikuti beberapa tema menarik mengenai inovasi pelayanan publik, diantaranya tema mengenai Adaptive Innovation, Measurement and Indicator in Innovation, dan Experiment in Policy Making. Diskusi aktif dalam konferensi ini menjadi wadah knowledge sharing di antara peserta diskusi mengenai penciptaan inovasi hingga mengukur keberhasilan inovasi, komitmen pimpinan, dan kepercayaan masyarakat.
Acara yang dibuka Sekretaris Jenderal OECD dari Meksiko Gabriela Ramos ini diselenggarakan selama dua hari, yakni 19-20 November 2018. Acara ini merupakan konferensi tahun ketiga yang dihadiri oleh negara OECD dan negara di luar OECD untuk berbagi pengalaman mengenai inovasi pelayanan publik di tiap-tiap negara.
Peserta dari konferensi OECD ini merupakan negara aktif OECD. Indonesia bukan negara aktif OECD, namun setiap tahunnya delegasi Indonesia berkesempatan mengikuti konferensi ini. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki inovasi pelayanan publik yang didorong melalui gerakan One Agency One Innovation yang dicanangkan oleh Kementerian PANRB. Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki hub/jaringan inovasi di tiga daerah, yaitu di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Bahkan Indonesia memiliki inovasi pelayanan publik yang menjadi juara di kancah internasional, yakni Inovasi EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Diah juga menceritakan keberhasilan Kementerian PANRB dalam menyelenggarakan International Public Service (IPS) Forum 2018 tanggal 7-8 November 2018 lalu.
"Kesuksesan ini ditandai dengan jumlah partisipan yang hadir pada IPS forum sebanyak 7000 orang. Pembicara yang datang berasal dari dalam dan luar negeri, salah satunya dari OECD yakni Zsuzsana Lonti,” jelasnya.
Di akhir konferensi, OECD menyimpulkan hasil dari diskusi untuk dijadikan evidence membuat pedoman inovasi, mulai dari penciptaan inovasi hingga mengukur keberhasilan inovasi. Di Indonesia sendiri telah memiliki pedoman inovasi pelayanan publik yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Selain Diah Natalisa, delegasi Indonesia yang hadir terdiri dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB M. Imanuddin dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastianti. (HUMAS MENPANRB)
