Diklat di Pontianak yang dibuka oleh Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto, diikuti 105 peserta yang berasal dari pegawai pemprov Kalimantan Barat, dan 14 kabuoaten/kota di provinsi tersebut. Sedangkan di Pekanbaru, pembukaan diklat dilakukan oleh Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho, diikuti oleh 154 peserta dari Pemprov Riau, 10 kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut ditambah peserta dari Kabupaten Mentawai. Sementara itu, diklat yang berlangsung di Banjarmasin diikuti 107 peserta dari pegawai di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan, serta 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, serta pegawai dari BKN kalimantan Selatan.
Ketika membuka diklat di Pekanbaru, Sekretaris Kemementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, diklat ini merupakan salah satu pintu masuk untuk menciptakan sosok PNS yang profesional dan akuntabel. Hal itu dimulai dari perencanaan manajemen SDM aparatur dan distribusi yang tepat.
Untuk mewujudkan PNS kelas dunia pada tahun 2025 sesuai dengan grand design reformasi birokrasi, menurut Tasdik, PNS harus memiliki kemampuan dan keberanian berkata jujur. “PNS harus ada kemampuan dan keberanian, dalam artian berani mengatakan tidak benar, jika memang itu tidak benar” tegasnya
Analisis jabatan dan perhitungan beban kerja, menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho, merupakan salah satu 9 program percepatan reformasi birokrasi, khususnya dalam penataan pegawai negeri sipil. Hasil yang diharapkan berupa uraian jabatan (job description) dan peta jabatan serta hasil analisis perhitungan beban kerja. “Tenaga analisis jabatan ini juga diharapkan mampu melaksanakan tugas dalam bidang evaluasi jabatan, untuk pemeringkatan jabatan (job grading) sebagai salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam pemberian tunjangan kinerja secara adil (equal pay equal work),” ujarnya di Pekanbaru.
Kepala Kantor Regional XII BKN, Pekanbaru, Dede Djuanedhy menambahkan, selain perhitungan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, melalui workshop ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dalam penataan organisasi (rightsizing) .
Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno saat membuka workshop di Banjarmasin mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada tahun 2025, diperlukan target yang dapat dihitung hari per hari sehingga bisa terukur. “Idealnya, sebelum dilakukan analisis jabatan, mestinya ada evaluasi organisasi dan evaluasi SDM dulu, untuk lebih memudahkan,” ujarnya.
Sebagai gambaran, Eko mencontohkan data jumlah guru secara nasional yang sebenarnya berlebihan. Namun secara fakta di lapangan, masih saja ada sekolah yang kekurangan guru. “Ini terjadi karena belum jelasnya pendistribusian para guru,” tambahnya.
Diungkapkan juga bahwa hingga saat ini hanya ada 2 daerah dari seluruh Indonesia yang memenuhi persyaratan dalam mengusulkan formasi kebutuhan pegawainya. Banyaknya usulan yang ditolak, karena usulan itu tidak dilengkapi dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta perencanaan pegawai 5 tahun kedepan.
Dalam diklat dan workshop yang lebih banyak praktek ketimbang teori ini, dibahas berbagai materi, yakni Membangun mind set, kesamaan visi, membenahi peraturan yang ada, evaluasi aspek kelembagaan pemerintah, evaluasi, apakah terlalu gemuk atau sudah sesuai, analisis organisasi, kekuatan SDM, cukup, lebih atau kurang, tata laksana apakah sudah efesien dan bagus atau belum, memiliki SOP, pengelolaan aset, evaluasi organisasi. (ymh/HUMAS KEMPAN-RB)
