Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha BKPM Ariesta R. Puspasari saat mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik pada kementerian/lembaga wilayah II, Selasa (19/05).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan pelayanan publik utamanya layanan perizinan tetap berjalan dengan baik selama pandemi. Dengan penerapan sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, menyebabkan pelayanan yang berjalan tidak terdampak.
Sistem OSS memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Pengurusan izin usaha secara daring ini juga dapat dimanfaatkan oleh para investor baik yang berstatus perseroan terbatas (PT), firma, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap/CV), koperasi, maupun perseorangan untuk perizinan usaha kecil dan menengah (UKM).
“Sebagian besar negara di dunia saat ini terdampak oleh Covid-19, dan karena kita semua belum tahu kapan ini semua akan berakhir maka kita harus konsentrasi untuk mencari cara agar pelayanan publik dapat tetap berjalan baik,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa Kementerian PANRB saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik pada kementerian/lembaga wilayah II, Selasa (19/05).
Tidak hanya mengoptimalkan pemanfaatan OSS, sejumlah kementerian dan lembaga juga menggenjot layanan non-tatap muka. Salah satunya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan meningkatkan jumlah petugas call center serta petugas penjawab surat elekronik.
“Layanan konsultasi tatap muka milik BKPM memang ditutup, tapi call center kita tingkatkan kapasitasnya. Dari semula ada 7 line, sekarang kami tingkatkan 18 line,” ujar Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha BKPM Ariesta R. Puspasari.
Tren layanan perizinan yang berjalan optimal juga terjadi pada layanan di bidang pertanahan. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Heri Mulianto menyatakan bahwa permohonan yang biasanya masuk lewat layanan tatap muka mengalami penurunan sebesar 16.66%. Sebaliknya, permohonan layanan pertanahan secara daring naik 38%.
Menurut Heri, hal tersebut membuktikan bahwa layanan pertanahan juga dapat tetap eksis meskipun sebagian besar pegawai Kementerian ATR/BPN sedang menjalani penugasan di rumah (work from home). “Penurunan permohonan tidak terjadi karena adanya inovasi layanan pertanahan yang terintegrasi,” ungkapnya.
Sebanyak 19 kementerian/lembaga (K/L) yang hadir dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik hari ini juga menyampaikan strategi mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan berlakunya penyesuaian sistem kerja. Mayoritas K/L tetap menerapkan kebijakan bekerja di kantor (work from office) secara bergilir terutama pada aspek layanan yang terkait langsung dengan masyarakat. Penerapan work from office ini dilakukan secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller mengapresiasi komitmen melayani yang diberikan instansi pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya semua hal yang dilakukan adalah bukti nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat bahkan di kondisi yang tidak menentu seperti saat ini.
“Dalam situasi seperti ini Bapak/Ibu tetap memberi pelayanan dan hadir untuk masyarakat, saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili Deputi bidang Pelayanan Publik dan dan Menteri PANRB mengapresiasi semangat Bapak/Ibu untuk terus memberikan pelayanan maksimal,” tutupnya. (rum/HUMAS MENPANRB)
