Menteri PANRB bertemu dengan para pengurus lembaga survei di Indonesia, Sabtu (19/12).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dinilai mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Research Opini Publik Indonesia (AROPI).
Sekjen AROPI Umar S. Bakrie mengatakan, kalau lembaga survei nasional, selalu menyisihkan pertanyaan mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pekerjaan pemerintahan, khususnya pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrat.
Dari survei-survei tersebut Umar menyimpulkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan birokrasi pemerintah cenderung mengalami peningkatan dibandingkan masa-masa sebelumnya. "Kalau dulu mayoritas selalu tidak puas, kalau sekarang sekarang naik ke puas, prosentasenya meningkat," katanya saat bertemu dengan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi serta jajaran Eselon I Kementerian PANRB di Jakarta, Sabtu (19/12).
Selain Aropi, hadir juga beberapa pimpinan lembaga survei seperti Lembaga Klimatologi Politik (LKP), Lembaga Survei Nasional (LSN), Setara Institut, The Jawa Post of Pro Otonomi, dan Indonesia Indikator. Para lembaga survei itu memaparkan hasil riset mereka terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Umar, dari perubahan yang terjadi, lebih banyak karena pendekatan struktural. Dikatakan, peraturan-peraturan yang dibuat Kementerian PANRB mendorong terjadinya perubahan di tingkat bawah. "Banyak terjadi perubahan-perubahan peningkatan kualitas pelayanan karena faktor struktural, terdorong dari birokrasi pusat ke bawah," katanya.
Namun, katanya, pendekatan secara kultural masih kurang dilakukan. Menurutnya, jika penegakan aturan di daerah dikuatkan maka pelayanannya baik, tetapi jika kendor maka ikut kendor. "Mungkin ke depan pendekatan kultural lebih dipentingkan. Karena itu kesadaran berubah dari dalam bukan karena janji-janji, dan sebagainya.Kalau secara kultural berubah maka ketika pendekatan strukrutal dikurangi kualitas pelayanan tidak akan berubah," kata Umar.
Sementara itu, Direktur Indonesia Indikator Rustika Herlambang mengatakan, dalam satu terakhir kinerja Kementerian PANRB memiliki persepsi baik. Menurutnya, dalam satu terakhir, kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan Kementerian PANRB sudah sesuai dengan aspirasi publik, tidak ada resistensi yang luar biasa seperti larangan hotel. "Memang masih ada pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan yaitu ketegasan terhadap satu aturan yang berlaku. Survei ini kami lakukan berdasarkan pantauan kami di media-media online dan juga di sosial media," kata Rustika.
Untuk kasus tenaga honorer kategori II, menurutnya, mayoritas publik sudah tahu bahwa sudah ada peraturannya dan disosialisasikan dengan baik di seluruh Indonesia. "Tetapi yang paling penting adalah bahwa republik ini memerlukan ketegasan dan konsistensi, dan itu yang menjadi pekerjaan rumah Kemenpan RB," kata Rustika.
Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi hasil riset yang dilakukan oleh para lembaga survei tersebut. Menurutnya, hasil riset tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk kinerja Kementerian PANRB ke depan. "Untuk para lembaga survei, jangan sungkan-sungkan untuk mengikutsertakan kita dalam melakukan survei-survei tersebut. Yang terpenting adalah ada ide-ide kreatif yang dihasilkan dan kita memanfaatkan semua hasil survei dengan sebaik-baiknya," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
