JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melepas keberangkatan 96 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian PUPR yang akan melaksanakan tugas sebagai Tenaga Relawan Rekonsiliasi dan Rehabilitasi pasca Bencana Lombok, di Halim Perdana Kusuma Jakarta, Selasa (13/11). Rombongan ini merupakan relawan angkatan ketiga yang dikirim, dan ternyata mendapat sambutan baik dari daerah.
Dalam sambutannya, Menteri Syafruddin mengingatkan sebagai Calon ASN, mereka harus memenuhi kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya menjadi relawan merupakan hal yang mulia karena memang tidak semua orang dalam hal ini CPNS mendapat kesempatan untuk terjun langsung melayani rakyat. “Selamat mengemban tugas yang mulia yang diberikan negara kepada anda semua. Berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama melayani rakyat,” ujarnya.
Menteri juga berpesan agar para relawan Kementerian PUPR menjaga kesehatan dan yang tidak kalah penting menjaga keamanan, karena mereka akan terlibat pekerjaan konstruksi dan infrastruktur yang sangat berat. Para CPNS ini pun diminta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar, karena Lombok memiliki kearifan lokal yang spesifik dan perlu adaptasi dengan baik sehingga tugas-tugas ke depan berjalan dengan lancar.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan kementerian yang dipimpinnya ini merupakan wujud pelayanan yang diberikan negara untuk hadir memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana di Lombok.
Dikatakan bahwa para relawan memiliki tugas untuk mendampingi masyarakat membangun rumah tahan gempa. Ia pun meminta agar keberadaan para relawan dapat memperkuat tim dan memperlancar pekerjaan pembangunan rumah tahan gempa di NTB, Lombok, dan Sumbawa, bukan justru memperlambat.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa relawan yang berada didaerah bencana harus melayani diri sendiri tidak ada yang minta dilayani justru harus melayani masyarakat. Selain itu perlu komunikasi yang baik pada masyarakat untuk menjelaskan kehadiran relawan untuk build back better bukan mempersulit atau memperlambat, justru mempercepat, namun tetap membangun harus lebih baik dari sebelumnya.
“Ini angkatan ketiga. Yang sebelumnya saya monitor, saya tanyakan pada bupati, BNPB, dan Panglima, bahwa mereka sangat membantu. Bahkan yang di Sumbawa Barat kalau kita tarik tidak dibolehkan oleh Bupatinya,” jelasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
