Menteri Yuddy didampingi Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono, bersama sejumlah pemimpin instansi pemerintah penerima piagam penghargaan Top 99 inovasi pelayanan publik 2016, di Surabaya, kamis (31/03)
SURABAYA – Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, TOP 99 inovasi pelayanan publik 2016 merupakan inovasi yang patut dijadikan rujukan bagi instansi dan daerah lain, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Lepas dari hasil penilaian, apakah inovasi ini masuk Top 35 atau tidak, secara khusus, Yuddy menunjuk beberapa inovasi yang yang patut ditiru atau direplikasi.
Hal itu dikatakan Yuddy dalam pembukaan simposium dan gelar inovasi pelayanan publik di Surabaya, Kamis (31/03). Inovasi dimaksud, Pertama, Unit Pelayanan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (UPTPK) - Model Jawaban Problematika Kemiskinan, Kabupaten Sragen. Unit ini memadukan semua pelayanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen secara terpadu, dalam satu pintu.
UPTPK terdiri dari Seksi Kesehatan, yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, Seksi Pendidikan, (kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Bagian Kesra), dan Seksi Sosial Ekonomi (kolaborasi dengan Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perinkop dan UMKM, Badan Diklat, Bapelluh, Bagian Ekonomi, dan Baznas.
Dengan adanya UPTPK, inkoordinasi antar Satker Pengampu Program dapat diminimalisir. Selain itu, indikator dan database kemiskinan menjadi sama, karena harus merujuk pada indikator dan database yang dimiliki UPTPK sebagai rujukan tunggal. Lebih dari itu, warga miskin punya arah yang pasti jika melakukan pengaduan, tidak bingung ke Satker mana. “Langsung ke UPTPK, dan akan dilayani dengan prosedur yang sederhana, waktu yang singkat, dan tanpa dipungut biaya,” ujar Yuddy seraya menambahkan bahwa inovasi ini telah berhasil meraih juara dalam United Nation Public Service Award (UNPSA) 2015.
Inovasi lain yang bisa menjadi rujukan adalah Program pelayanan keliling SKCK, Polda Aceh. Inisiatif yang diterapkan ini secara kreatif dapat membantu masyarakat mendapat kemudahan dan mendapat pelayanan yang baik melalui Program Pelayanan SKCK keliling. Respon masyarakat sangat baik dengan adanya strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan kinerja bagi anggota kepolisian itu sendiri.
Yuddy menambahkan, inovasi under water restocking yang dikembangkan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur ini juga patut direplikasi. Dalam Inovasi ini penebaran benih ikan ke dasar perairan sebagai bentuk upaya pemulihan sumberdaya ikan agar terjaga tingkat kehidupannya untuk membesarkan diri dan berkembang biak pada habitat yang sesuai dengan kebutuhan.
Inovasi ini merupakan yang pertama dan satu-satunya yang dilakukan oleh instansi pemerintah di Indonesia dengan membangun rumah ikan di dasar perairan serta menebar benih-benih ikan ke dalam rumah ikan. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak dari nelayan, tokoh masyarakat, LSM, Penyelam, Pemerintah daerah dan stakeholder yang lain.
Melalui inovasi ini dapat membantu pengkayaan sumberdaya ikan di laut teritorial untuk meningkatkan populasi, penyediaan stock ikan dan pelestarian sumberdaya ikan di laut territorial. Dengan demikian pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas perikanan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah laut teritorial di Jawa Timur. Inovasi ini juga berdampak pada kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan/ekosistem di laut teritorial serta meningkatkan pendapatan nelayan.
Inovasi lain yang juga dinilai patut direplikasi adalah Panic Button on hand, yang dikembangkan oleh Polresta Malang. Inovasi ini berawal dari booming pengguna teknologi komunikasi HP Android. Produk ini resmi dioperasikan Polresta Malang pada tanggal 16 Oktober 2015. Aplikasi program Panic Button on Hand sebagai sarana penerimaan panggilan masyarakat yang membutuhkan bantuan Polisi Polresta Malang secara on line, di-download gratis di play store HP Android masing-masing.
Masyarakat dapat memanfaatkan empat fasilitas yang disediakan dalam Panic Button tersebut, yakni (1) Penerimaan laporan masyarakat, (2) Kritik dan saran, (3) Pelayanan masyarakat, dan (4) Media Informasi publik.
Dengan biaya sangat murah bahkan gratis, inovasi ini berupaya memberi kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan polisi saat membutuhkan terlebih pada kondisi darurat. Walau dilihat secara riil baru 269 orang (8%) yang memanfaatkan fasilitas panic button dari 3.432 orang pengunduh aplikasi dalam waktu 90 hari menunjukkan animo besar dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas pelayanan publik ini. Seiring berjalannya waktu tetap dilakukan sosialisasi agar makin familiar bagi masyarakat yang membutuhkan.
Inovasi lain yang juga patut direplikasi adalah Instalasi Kegawatdaruratan Modern (Instagram), RSUD dr.Iskak Tulungagung. Inovasi ini dilatarbekalangi kenyataan bahwa permasalahan penanganan kegawatdarutan di IGD RSUD dr. Iskak Tulungagung cukup beragam. Mulai dari tingginya angka kematian kurang dari 24 jam, kerancuan dalam pemilahan tingkat kegawatan, banyaknya komplain masyarakat, keterlambatan pelayanan, dan belum memiliki dokter spesialis emergency dan perawat terlatih.
Instagram merupakan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang mengutamakan kecepatan, ketepatan dan keamanan dengan menggunakan zona respon. Pemilahan pasien gawat darurat dilakukan sejak di triage primer. Pasien dengan kondisi gawat darurat dimasukkan ke zona kritis (red zone) dengan response time 0 (nol) menit. Pengembangan Instagram ini dimulai sejak 2013. Setahun kemudian (2014),
Instagram mengembangkan program pre-hospital melalui Tulungagung Emergency Medical Services (TEMS). “Pada 2015, Instagram dan TEMS dioperasionalkan secara integral,” imbuh Yuddy. (ags/HUMAS MENPANRB)
