JAKARTA – Setelah Lembaga Klimatologi Indonesia merilis hasil surveinya, kini giliran Lembaga Survei Jakarta (LSJ) mengeluarkan rilis tentang Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla, Kamis (5/11) di Jakarta. Meski secara umum menggambarkan kecenderungan penurunan tingkat kepuasan publik, namun hal itu tidak mengganggu kinerja lima menteri yang memberikan kontribusi positif atas kinerja di mata masyarakat.
Ikhsan Rosidi, salah satu peneliti LSJ, mengungkapkan bahwa semakin tinggi ekspektasi masyarakat akan semakin sulit bagi pemerintah untuk merealisasikan keinginan masyarakt. Menurutnya, tingkat ekspektasi masyarakat pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah yang paling tinggi sejak era Presiden Soeharto. Di tambah dengan permasalahan ekonomi global yang dalam kondisi kurang baik juga menjadi salah satu faktor penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Responden yang disurvei oleh LSJ, sebagai gambaran potret penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan satu tahun ini, memunculkan lima nama menteri yang dianggap memiliki kinerja yang sangat baik, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pendidikan dan Budaya Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi.
Menurut Ikhsan, Menteri Susi merupakan salah satu sosok pemimpin yang memiliki karakter yang berbeda dengan menteri-menteri lainnya. Selain itu, kebijakan-kebijkan yang dilakukannya juga cenderung berpihak pada kepentingan nasional, misalnya penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan. Sementara untuk Menteri Anies, dikatakan Ikhsan bahwa sosoknya memiliki komitmen moral yang tinggi dalam hal pemberantasan korupsi, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masalah pendidikan.
Rizal Ramli yang baru menjabat sebagai Menko Maritim menggantikan Indroyono Soesilo, menempati posisi tiga besar dalam survei tersebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Anggapan masyarakat yang membentuk persepsi tersebut dikarenakan Rizal merupakan menteri yang gencar melakukan kritik terhadap pejabat yang bertindak secara tidak rasional.
“Rizal Ramli juga gencar melakukan kritik, bahkan kepada koleganya sendiri. Ini yang tidak ditemukan pada menteri-menteri lainnya,” ujar Ikhsan.
Sementara Mensos Khofifah dianggap sebagai pejabat negara yang memiliki kemampuan komunikasi publik yang sangat baik. Selain itu, Ikhsan menilai bahwa Khofifah merupakan salah satu menteri yang sangat responsif dalam menyikapi setiap permasalahan sosial yang timbul. “Khofifah adalah salah satu menteri yang tidak tersandera oleh kepentingan politik,” katanya.
Posisi menteri dengan peringkat terbaik kelima hasil dari survey tersebut yang menempatkan Yuddy Chrisnandi sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik, dikarenakan persepsi masyarakat yang menilai bahwa Yuddy Chrisnandi adalah menteri yang sangat konsisten dalam menerjemahkan Nawacita, tidak pernah bosan mensosialisasikan revolusi mental, blusukan hampir 500 kali dalam satu tahun, dan berani membuat kebijakan yang strategis, produktif sekaligus populis.
“Di Indonesia susah membuat kebijakan yang strategis tetapi populis, biasanya kalau kebijakan yang diambil itu strategis akan terjadi kontraproduktif. Nah Yuddy salah satu menteri yang bisa melakukan hal tersbut. Dalam konteks ini melukai diri sendiri,” ujarnya.
Menurut Ikhsan, salah satu contoh yang paling merepresentasikan penilaian terhadap kebijakan strategis, produktif, dan populis yang dilakukan oleh Yuddy Chrisnandi adalah dengan memberlakukan larangan rapat di hotel. Larangan tersebut dinilai melukai diri sendiri karena harus mengorbankan diri sendiri namun kebijakan tersebut menjadi strategis ketika anggaran menjadi efisien.
Kemudian kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan juga membuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat selama setahun terakhir. Randy Kurnia, yang juga salah satu peneliti LSJ, menyebut bahwa tingkat kepuasan pelayanan publik di Indonesia sudah menyentuh posisi yang cukup tinggi, dimana menempati posisi ketiga dengan 57,6%, hanya berada di belakang kesehatan 62,3% dan pendidikan 61,5%. (ris/HUMAS MENPANRB)
