JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat masalah penyerapan anggaran. Hal ini sangat diperlukan, agar government expenditure lebih cepat berperan dalam menekan persoalan ekonomi yang belakangan kurang menggembirakan.
Hal tersebut diungkapkan Yuddy saat bertemu dengan Kepala LKPP Agus Prabowo di Jakarta, Selasa (1/9). Pertemuan itu juga dihadiri petinggi LKPP, antara lain Sekretaris Utama Salusra Widya, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Robin Asad Suryo, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Sarah Sadiqa, dan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Ikak Gayuh Patriastomo.
Yuddy yang didampingi Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, persoalan-persoalan terkait serapan anggaran sangat erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa, yang merupakan ranah LKPP. Dia mencontohkan, jika ada dispute dengan kepolisian, LKPP memiliki peran untuk mengurai persoalan dengan solusi-solusi yang ditawarkan.
"Untuk kasus seperti itu, harus dibicarakan dengan kepolisian dalam menyikapi masalah-masalah ini agar tidak menimbulkan ekses terlambatnya tender. Apalagi sekarang ekonomi Indonesia sedang tidak normal. Karenanya harus diatasi dengan percepatan serapan anggarannya sebagai government expenditure, sehingga pelemahan ekonomi ini tertahan laju pertumbuhannya," kata Yuddy.
Kepala LKPP Agus Prabowo yang baru ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 3 Juli 2015 itu mengatakan, pihaknya meminta bantuan terkait 3 isu, yaitu organisasi pengadaan, SDM pengadaan, dan sistem insentif. Tahun 2012 LKPP terbentuk, dengan para pegawai yang didominasi jabatan fungsional ahli pengadaan. “Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan tunjangan kinerja. Mohon diperhatikan tunjangan untuk ahli pengadaan," kata Agus. (ns/HUMAS MENPANRB)
