YOGYAKARTA - Selama ini, pemerintah dipandang terlalu kaku dalam melaksakan tugas dan pengambilan keputusannya. Kebijakan pemerintahan perlu dibangun untuk bisa menjadi pemerintahan yang lebih fleksibel.
Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dal acara Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Penataan Apatatur Sipil Negara. (ASN) di lingkungan Pemprov DIY, Sabtu (14/03).
Dalam kesempatan itu, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan. Dalam melaksanakan pembangunan, diperlukan komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan daerah untuk melihat aspek-aspek pembangunan secara lebih terbuka. "Pemda bisa terlibat dan pemerintah pusat dapat mengamati perkembangannya," ujar Yuddy.
Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya perubahan mindset agar pembangunan dapat berjalan maksimal. Dengan adanya perubahan mindset, reformasi birokrasi dapat segera dilaksanakan. "Cara berpikir dan bertindak bisa mencerminkan apakah kita sudah melakukan reformasi dengan penuh kesadaran atau belum," ujar Yuddy.
Pemerintah Provinsi Yogyakarta, menurut Yuddy, sudah mencoba melakukan perubahan mindset dalam program reformasi birokrasi yakni perubahan paradigma.
Hal tersebut tampak dari hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) DIY yang mendapat nilai A dengan poin 76,1.Begitu juga kabupaten yang ada di Yogyakarta, minimal menunjukkan nilai CC. "Saya ingin menggali sebuah model, kalau Yogja mampu, kenapa daerah lainnya tidak. Yogya akan kita jadikan role model dalam meningkatkan nilai-nilai akuntabilitas," ujar Yuddy.
Yuddy menambahksn, tujuan reformasi bitokrasi, pemerinyahan Indonesia diharapkan dapat berkelas dunia. Karena itu birokrasi harus memiliki daya saing yang kuat. Saat ini, daya saing Indonesia menduduki peringkat 38. Maka dari itu dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk membangun. "Kita membutuhkan lokomotif leadership yang kuat untuk memutus mata rantai kerumitan," tutur Yuddy.
Menurut Yuddy, membentuk sebuah lokomotif perubahan merupakan salah satu kunci untuk mempercepat reformasi birokrasi. "Memang kita tidak bisa memaksakan, tetapi kita bisa bikin sistem yang matang. Kita bisa membuat sistem jadi orang tidak bisa menyalahgunakan wewenang," ujar Yuddy. (rr/HUMAS MENPANRB)
