Menteri PANRB bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam rangka Peringatan Hari Kesadaran Nasional di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kamis (17/03). (Foto : hs)
JATINANGOR - Hari ini, tanggal 17 Maret 2016 adalah Hari Ulang Tahun atau Dies Natalis IPDN yang ke-60. Pada tanggal ini, tepatnya enam puluh tahun yang lalu, Presiden Republik Indonesia Pertama, Proklamator tercinta, Soekarno meresmikan berdirinya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di Kota Malang Jawa Timur sebagai titik awal dimulainya Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan di Indonesia yang saat ini telah bertransformasi menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, ketika mengawali sambutannya saat menjadi Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Kesadaran Nasional yang bertepatan dengan Dies Natalis Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Ke-60 di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (17/03).
"Atas nama pribadi serta jajaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, saya menyampaikan ucapan selamat, semoga di usia ke-60, lembaga pendidikan ini berkinerja lebih baik lagi, serta menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang terpercaya dalam mengemban tugas pengembangan ilmu, pembentukan perilaku kepamongan dan penyedia kader pemerintahan yang terampil," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Yuddy mengharapkan IPDN benar-benar menjadi kawah candradimuka benih unggul Aparatur Sipil Negara masa depan, sehingga pada saat para alumninya kelak ditugaskan di lapangan, dapat menjadi agen perubahan, serta terdepan dalam mendorong reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pemerintahan, mulai dari jenjang pemerintahan tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi.
"Harus diakui bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah, perkembangannya belum optimal, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun pelayanan publik," kata Yuddy.
Kemudian Yuddy memberikan contoh pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan akuntabilitas. Untuk nilai rata-rata akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah tahun 2015, walapun capaiannya meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi masih jauh dari harapan. Untuk pemerintah provinsi baru mencapai 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota masih di kisaran 46,39.
Karena itu, percepatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah sangat penting dan mendesak. "Lulusan IPDN setelah penugasan nanti, saya harapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu percepatan reformasi birokrasi di lingkungan kerja masing-masing dimanapun kalian ditugaskan," tutur Guru Besar Universitas Nasional tersebut.
Yuddy menegaskan bahwa, reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal ini secara jelas terlihat dalam 9 agenda prioritas yang dikenal sebagai Nawa Cita yang selanjutnya telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
Perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi merupakan salah satu kondisi perlu (required condition) dalam pencapaian strategi pembangunan nasional 2015-2015, tambah Yuddy. Terkait dengan hal ini telah ditetapkan 3 sasaran pembangunan nasional bidang aparatur negara, yaitu: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Penetapan sasaran ini, menurut menteri Yuddy, tidak terlepas dari keinginan Indonesia untuk mewujudkan World Class Government pada tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maupun fakta bahwa saat ini kompetisi antar negara semakin ketat dan terbuka, terlebih di tahun ini kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), serta adanya tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana telah ditetapkan dalam Sidang Umum PBB di akhir tahun 2015.
"Karena itu, kepada segenap praja, dalam rangka menjemput tantangan pemerintahan masa depan, untuk memenuhi harapan warga masyarakat, serta agar pemerintahan kita dapat bersaing di era globalisasi, saya sampaikan beberapa pesan khusus sebagai berikut," ungkapnya.
Pertama. Jaga Perilaku dan Kedisiplinan. Kalian harus menjadi teladan dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di era revolusi mental ini, saya minta kalian memahami dan melaksanakan nilai-nilai revolusi mental, yakni : integritas, etos kerja serta gotong royong. Milikilah kepribadian kuat yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, patuhilah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hormati adat istiadat dan kearifan masyarakat lokal.
Kedua. Tingkatkan Wawasan dan Kuasai Teknologi. Untuk mengimbangi dinamika penugasan dengan tingkat kesulitan yang makin tinggi, milikilah wawasan yang luas, tingkatkan kemampuan berbahasa internasional, serta kuasai berbagai piranti teknologi dan informasi.
Ketiga. Tajamkan Kompetensi Berpemerintahan. Karena kalian nantinya akan diproyeksikan menjadi praktisi pemerintahan, asah terus kompetensi kalian dalam tata kelola pemerintahan. Kalian harus mampu menjadi role model penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit.
Keempat. Jadilah Perekat Persatuan Bangsa. Kalian yang penugasannya akan disebar di berbagai pelosok nusantara, saya harapkan benar-benar menjadi Aparatur Sipil Negara perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi kita, NKRI adalah harga mati.
Diakhir sambutannya, menteri asal Kota Udang yang mengenyam bangku kuliah di Kota Bandung ini, menyisipkan sebuah do'a dan harapan. "Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan lahir dan bathin untuk bersama-sama berperan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan berkelas dunia, kebanggaan segenap komponen bangsa," pungkas Yuddy. (hs/HUMAS MENPANRB)
