JAKARTA – Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (26/01). Mereka diterima oleh Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad.
Mahasiswa FISIP UMJ dari program studi Administrasi Negara tersebut akan belajar mengenai kelembagaan dan tata laksana di istansi pemerintah dan juga di lingkungan Kementerian PANRB. Yanuar menerangkan mulai dari syarat yang harus dimiliki organisasi supaya berdaya guna, kondisi umum birokrasi Indonesia, sampai tahap penataan kelembagaan Kementerian Kabinet Kerja.
“Organisasi harus memiliki struktur kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang jelas. Jika salah satu tidak memenuhi maka bisa dikatakan tidak berdaya guna,” ujar Yanuar.
Ia juga menjelaskan mengenai kondisi birokrasi Indonesia di mana peraturan perundang-undangan dan kewenangannya masih banyak yang tumpang tindih. Selain itu juga organisasinya belum proposional, kualitas dan kuantitas SDM aparatur belum ideal, akuntabilitas kinerja yang belum baik, kualitas pelayanan publik masih rendah, dan masih adanya tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Yanuar juga mengatakan, setiap lima tahun sekali, setiap terjadi pergantian kabinet, Kementerian PANRB memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai bagaimana sebaiknya kelembagaan kementerian itu. Untuk penataan organisasi kementerian pada Kabinet Kerja ini banyak yang mengalami perubahan, sehingga penyusunannya juga menguras energy yang besar, imbuhnya.
Mahasiswa terlihat antusias mengikuti diskusi tersebut. Ada juga yang mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi yang diberikan. Dikusi ini diakhiri dengan foto bersama semua peserta dan juga pembicara. (rr/HUMAS MENPANRB)
