Pin It

20150303 Unissula

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa program pascasarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula) Semarang mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (3/03). Mereka diterima langsung oleh Deputi bidang Pelayanan Publik PANRB, Mirawati Sudjono.

Kehadiran mereka untuk menimba ilmu mengenai reformasi birokrasi khususnya terkait dengan kebijakan pelayanan publik. Mirawati mengapresiasi para mahasiswa tersebut.
"Saya senang, ada mahasiswa yang beinsisiatif belajar kesini," ujarnya.

Dijelaskan, banyak masalah besar dalam pembangunan di Indonesia ini, salah satunya adalah birokrasi yang masih gemuk, lamban, belum profesional dan belum mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indoensia juga masih memprihatinkan.

Mirawati menambahkan, pelayanan publik yang lelet menghambat investor masuk ke Indonesia. Untuk ini dia mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik, serta penyampaian dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Ia juga menjelaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan dambaan masyarakat, diantaranya dilakukan dengan mendorong penciptaan kreativitas, pembaharuan atau memodifikasi jenis pelayanan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengembangan inovasi pelayanan publik diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan program yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB yaitu gerakan One Agency, One Innovation yang berarti setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahunnya.

Mahasiswa terlihat antusias mengikuti disukusi tersebut, ada juga yang mengajukan pertanyaan terkait paparan yang diberikan Deputi Pelayanan Publik. (Gin/HUMAS MENPANRB)