Kehadiran Mohamad Jasin, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut memperebutkan kursi Kepala LAN sempat menghangatkan suasana di ruang Sriwijaya Kementerian PAN dan RB, Kamis (05/01).
Anggota Tim penilai, Prijono Tjiptoherijanto misalnya, menyampaikan pertanyaan yang sedikit menggelitik. "Saya tadinya kaget, waktu melihat nama Pak Jasin ikut dalam daftar kandidat kepala LAN. Saya tidak percaya, apa ini benar pak Jasin yang di KPK atau yang lain. Sekarang saya yakin kalau benar pak Jasin KPK," kata Prijono sedikit bercanda.
Dia menambahkan, menjadi kepala LAN, nama Jasin tidak akan populer karena kurang disorot media. Hal itu berbeda dengan KPK yang selalu jadi sorotan media."Sebenarnya apa sih tujuan pak Jasin mau jadi kepala LAN. Apa tidak rugi, kan lebih baik di KPK," ucap mantan kepala BKN ini lagi.
Menjawab itu, Jasin mengaku tidak mencari popularitas. Dia hanya ingin memperbaiki sistem administasi yang ada. "Saya ingin mengubah sistem administrasi negara yang belum jalan. Karena saya prihatin melihat rendahnya kode etik di kalangan aparatur. Korupsi masih tinggi, layanan publik rendah sementara kode etiknya tidak ditegakkan. Itu sebabnya, sistemnya harus diubah agar kode etik bisa ditegakkan," ujarnya.
Selain Jasin, peserta ujian calon Kepala LAN lainnya adalah Endang Wirjatmi, Deputi Pembinaan Diklat Aparatur LAN, Feizal Qamar Karim ( Kepala Badan penanaman modal promosi dan promosi daerah provinsi Riau), Ismail Said (Deputi Spimnas LAN), Makhdum Priyatno (Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan, dan Meliana (Kepala PKP2A III-LAN Samarinda).
Endang Wirjatmi antara lain mengatakan perlunya membangun political will terkait dengan wewenang dan pengawasan. Misalnya e-KTP menjadi satu dengan NPWP.
Sementara Feizal Qamar Karim, akan menjadikan LAN sebagai center of excellent dalam pengembangan administrasi negara dan peningkatan kualitas penyelenggara negara. LAN juga merupakan back office Kementerian PAN dan RB. Konsep e-KTP yang dilaksanakan oleh Kemendagri, menurut Feisal, mestinya LAN yang membuatnya. "LAN mestinyaberperan dalam merumuskan berbagai kebijakan, baik yang diminta oleh instansi pemerintah, maupun atas inisiatif LAN.
Sementara itu, Ismail Said merekomendasikan agar eselon IA cukup Kepala LAN, sementara para deputinya cukup eselon IB. Selain itu, pelayanan diklatpim harus lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Dia juga menyoroti banyaknya pejabat diklatpim yang sudah duduk dulu sebelum diklat. "Mereka lebih cenderung mengejar sertifikat ketimbang menimba ilmu," ujarnya.
Makdum Priyatno dalam kesempatan itu juga menekankan perlunya penerapan teknologi informasi secara lebih optimal untuk meningkatkan daya saing, pelayanan harus diperbaiki di semua dimensi antara lain dengan perbaikan business process dengan membuat standarisasi.
Sementara Meliana, mengemukakan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan pendampingan penngkatan kualitas pelayanan public di sejumlah daerah di Kalimantan. Dari berbagai tindakan yang pernah dilakukan, dia menyimpulkan bahwa komitmen pimpinan sangat menentukan dalam upaya pengembangan pelayanan public dan pencegahan korupsi. "Untuk itu, yang penting harus dimulai dari diri sendiri sehingga bisa menjadi teladan," ujarnya. (ags/cry/swd/HUMAS MENPAN-RB)
