Video conference Ngobrol Urusan Pelayanan Publik (Ngulik) terkait perkembangan pembangunan MPP, Selasa (05/05).
JAKARTA – Meningkatnya persebaran Covid-19 di Jawa Timur, membuat setiap pemerintah daerah wajib melakukan refocusing anggaran yang diarahkan pada penanganan pandemi tersebut. Tentu, hal itu berdampak pada pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Meski berada di zona merah, pembangunan pusat pelayanan modern tersebut tetap dilakukan secara maksimal.
Setidaknya, ada 12 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah menandatangani komitmen bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk membangun MPP. Pemda yang tengah berproses membangun MPP, diantaranya adalah Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kab. Magetan, Kab Gresik, Kab Lamongan, Kab Nganjuk, Kab Pamekasan, Kab Sumenep, Kab Madiun, Kab Pasuruan, Kab Tuban, Kab Bojonegoro.
Kementerian memantau sejumlah MPP yang masuk zona merah Covid-19 tersebut melalui video conference yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, pada Selasa (05/05). Melalui pertemuan virtual itu, Kementerian PANRB memantau upaya dan strategi yang dilakukan setiap pemda dalam membangun MPP, serta bagaimana optimalisasi pelayanan selama masa pandemi.
“Kami melihat dari yang sudah dilakukan penandatanganan komitmen oleh pimpinan daerah, kami juga perlu memahami bagaimana updating atau progress dari yang sudah ditindaklajuti selama ini,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa pada pembukaan video conference tersebut.
Dari hasil diskusi tersebut diperoleh informasi bahwa MPP Kota Mojokerto, Kab Gresik, dan Kab. Lamongan menunda peresmiannya hingga tahun 2021. Sedangkan MPP lainnya masih menyesuaikan terhadap fluktuasi persebaran virus Covid-19 di wilayahnya serta perkembangan penyesuaian anggaran.
Terdapat pula aspirasi dari MPP Kota Probolinggo yang disampaikan oleh Kepala Dinas DPMPTSP, Dwi Hermanto, bahwa belum adanya kepastian selesai wabah COVID-19, diharapkan peresmian MPP bisa dilaksanakan secara virtual. “Harapan kami, apakah tidak mungkin MPP ini bisa diresmikan secara virtual melalui online, mengingat kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir sedangkan pelayanan tetap buka,” ungkap Dwi.
Diskusi ini juga dimaksudkan untuk melihat bagaimana kondisi wilayah dari masing-masing peserta, serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencegah persebaran pandemi.
Topik mengenai perkembangan pembangunan MPP, juga akan dibahas esok hari, Rabu (06/05) pada acara Ngobrol Urusan Pelayanan Publik (Ngulik). Acara tersebut akan Kembali dibuka oleh Diah Natalisa, dan diskusi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Jeffrey Erlan Muller. Ngulik tentang progress pembangunan MPP tersebut turut mengundang perwakilan DPMPTSP dan Bagian Organisasi Kota Tarakan, Kota Bontang, Kab. Belu, Kab. Banjar, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Tabalong, Kab. Jembrana, serta Kab. Tulang Bawang. (don/HUMAS MENPANRB)
