Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian (kanan) saat kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (10/03).
TANJUNG PINANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memantau perkembangan implementasi fokus reformasi birokrasi (RB) tematik di seluruh Indonesia. Kali ini, Tim Kerja Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas Presiden melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau untuk melihat gambaran upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan pengendalian inflasi yang telah dilakukan.
"Salah satu fokus RB tematik adalah prioritas aktual Presiden berupa pengendalian inflasi dan belanja produk dalam negeri, maka kami betul-betul ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah bekerja mewujudkan fokus ini," ujar Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian, Jumat (10/03).
Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu pemerintah daerah dengan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) tertinggi di Indonesia. Penilaian indeks tata kelola pengadaan diperoleh melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, dan tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
"ITKP ini merupakan salah satu indikator yang dinilai dalam Penilaian Reformasi Birokrasi. Lewat penilaian ITKP, diharapkan celah dan ruang perbaikan dapat dilakukan untuk mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong penggunaan PDN dengan mewajibkan belanja pemerintah melalui e-katalog. Selain itu, mereka juga berupaya mendorong peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lewat business matching antar-stakeholders yang terlibat seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya dengan para pelaku UMKM.
"Beberapa upaya lain yang kami lakukan adalah memastikan bahwa barang-barang UMKM didaftarkan di e-katalog, serta melakukan berbagai pendampingan hingga jemput bola UMKM untuk mendorong kualitas UMKM di Provinsi Kepri," ujar perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, Pemerintah Kota Batam merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang tinggi. Pemerintah Kota Batam meraih posisi ke-8 dalam hal realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dalam APBD Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2022.
Kota berjuluk Bandar Dunia Madani ini telah mengembangkan e-katalog lokal dengan lebih dari 20.000 produk tayang untuk memenuhi kebutuhan supply-demand. Mereka juga bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk operasi pasar dengan harga di bawah harga pasar pada saat hari besar keagamaan guna mengendalikan inflasi.
"Melalui kunjungan ini, diharapkan dapat tergambar bagaimana strategi pengendalian inflasi dan P3DN sehingga dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik," tutup Andi. (rum/HUMAS MENPANRB)
