Menteri PANRB Syafruddin dalam acara Peluncuran Proyek Kerja Sama Kementerian PANRB, UNDP, dan KOICA dalam peningkatan Kapasitas SP4N-LAPOR!, di Jakarta, Selasa (24/09).
JAKARTA - Penguatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) tak bisa hanya produktif di kalangan masyarakat perkotaan dan memiliki koneksi internet. Kehadiran LAPOR sebagai aplikasi berbagi pakai harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, terlebih warga yang termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, dalam acara Peluncuran Proyek Kerja Sama Kementerian PANRB, UNDP, dan KOICA dalam peningkatan Kapasitas SP4N-LAPOR!, di Jakarta, Selasa (24/09). "Harus dipikirkan bahwa LAPOR! harus hadir sampai ke unit pelayanan terdepan pemerintah di batas terluar dan pelosok terdalam," ujar Menteri Syafruddin.
Menjangkau pelosok negeri tentu membutuhkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Menteri Syafruddin menjelaskan, pemerintah sudah membangun proyek Palapa Ring dan meluncurkan satelit Nusantara Satu.
Pemerintah daerah, terutama yang sudah terintegrasi dengan LAPOR!, sebaiknya bisa memanfaatkan teknologi-teknologi tersebut. Untuk perluasan implementasi LAPOR!, instansi pemerintah perlu melakukan cek dan evaluasi, serta mengatasi kendala teknologi.
Menteri Syafruddin menegaskan, tak boleh lagi ada sikap dari para abdi negara yang antipati atau menghindari aduan. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tidak boleh menganggap aduan sebagai persilangan data. Aduan masyarakat adalah sebuah amanah. "Aduan adalah permata yang harus digali agar muncul, sehingga bisa dituntaskan hingga ke akar permasalahan birokrasi yang kontraproduktif bagi warga," tegasnya.
Senada dengan Menteri Syafruddin, Country Director of UNDP in Indonesia, Christophe Bahuet mengapresiasi serta mendorong implementasi LAPOR! di daerah terpencil. Christophe memberi contoh, ada seorang dokter yang bertugas di daerah terpencil selalu menggunakan LAPOR! untuk menyuarakan keluhannya.
Ia yakin, bahwa penguatan dan pengembangan sistem LAPOR! yang lebih jauh akan membawa perubahan yang berarti untuk hidup. "Dan itulah tujuan proyek ini, dengan mengembangkan desain LAPOR! dan juga penggunaanya oleh pejabat pemerintah dan masyarakat," ungkapnya.
Penguatan LAPOR! tentu tak lepas dari pengembangan SDM. Menurut Christophe, komponen itu sangat penting karena akan mendukung perumusan dan implementasi kebijakan. Pengembangan SDM juga akan memberikan pelatihan spesifik untuk pegawai tingkat menengah, yang benar-benar menangani keluhan publik. Mereka lebih baik dibekali kemampuan untuk benar-benar menagani dan menanggapi keluhan.
Pengembangan SDM juga akan diberikan dengan pelatihan spesifik mengenai IT orang-orang yang bekerja di bidang IT. Pelatihan itu diberikan untuk memastikan sistem aplikasi online berjalan dengan sangat efektif.
Dijelaskan, pengembangan LAPOR! untuk daerah terpencil sejalan dengan agenda Leave No One Behind yang dilaksanakan PBB. Agenda ini adalah komitmen para pemimpin dunia untuk merangkul masyarakat dunia yang terpinggirkan. Sangat jelas bahwa pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan Leave No One Behind.
"Dalam konteks Leave No One Behind, UNDP memainkan peran penting untuk memastikan bahwa proyek ini akan mengembangkan potensi LAPOR! dengan maksimal. Pengembangan untuk meraih SDGs dan mengerjakan Leave No One Behind," tutup Christophe. (don/ald/HUMAS MENPANRB)
