Kementerian PAN dan RB akan menurunkan Tim Verifikasi untuk melakukan pengecekan proses seleksi CPNS untuk daerah-daerah yang dianggap bermasalah. Hal ini merupakan respon atas berbagai masukan dan saran dari berbagai kalangan terkait dengan permasalahan yang muncul di berbagai daerah dimaksud.
Demikian ditegaskan Menteri Negara PAN dan RB E.E. Mangindaan dalam Rapat Koordinasi dengan Sekda, BKD, dan jajaran Inspektorat daerah, dari berbagai provinsi, kabupaten/kota, di Jakarta, Selasa (1/2). “Untuk daerah yang masih dinyatakan bermasalah, saya minta agar proses pemberkasan NIP-nya dipending dulu,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Mangindaan juga menekankan agar pengadaan CPNS di daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, obyektif, serta tidak diskriminatif. Untuk mendapatkan PNS yang profesional, panitia pengadaan CPNS harus bisa menghindari intervensi dari pihak manapun, termasuk partai politik, LSM, maupun kepentingan-kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Diakui, dalam pengadaan CPNS tahun 2010, terdapat sejumlah laporan yang masuk ke Kementerian PAN dan RB. Ada yang dari Badan Intelejen Negara, DPRD, LSM, anggota DPR.
Ada juga kasus penerimaan CPNS yang berbuntut pada terjadinya anarkhisme, karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, kemudian melakukan demo, bahkan sampai perusakan fasilitas negara, seperti kantor. “Ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu, kalau terbukti ada pihak yang melakukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau ada unsur kriminal, tentunya masuk ranah pidana. Kalau kesalahan administratif, juga ada aturannya, dan bila perlu dibatalkan.
Dalam penerimaan CPNS 2010, masih ada beberapa daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur. Ada kabupaten/kota yang tidak mau dikoordinasikan, ada Provinsi yang belum siap mengkoordinasikan. Ke depan, terhadap hal ini tidak boleh terjadi lagi, dan harus berkoordinasi ke samping, ke atas dan kebawah, sehingga masalah seperti ini tidak terulang lagi.
Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya akan membentuk tim verifikasi ini secepatnya, dan diharapkan bisa turun ke lapangan dalam bulan Februari 2011 ini. “Prinsipnya, kehadiran tim itu untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk menimbulkan masalah baru,” jelasnya. Sesuai saran BIN, selain melakukan verifikasi data administratif, juga akan melaksanakan investigasi lapangan, tambahnya.
Sementara Deputi Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho mengatakan agar panitia seleksi menyiapkan berbagai data yang diperlukan, seperti daftar peserta ujian, lembar jawaban komputer, pengumuman dan data-data lain yang diperlukan, seperti nilai hasil ujian dari perguruan tinggi yang bersangkutan. “Tim tidak usah dijemput dan tidak usah disiapkan fasilitas lainnya, sehingga tim dapat bekerja harapan kita semua,” tambahnya. (HUMAS MENPAN-RB)
