JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwr Abubakar melantik empat pejabat eselon II di kementerian yang dipimpinnya, Jumat (1/02). Pelantikan itu dimaksudkan untuk lebih mempertajam pelaksanaan gerakan reformasi birokrasi nasional.
M. Imanudin dilantik menjadi Karo Hukum dan Humas menggantikan Gatot Sugiharto, yang selanjutnya menempati jabatan sebagai Asdep Pelayanan Perekonomian pada Kedeputian Pelayanan Publik, menggantikan Endi Fatoni yang memasuki masa pensiun.
Didit Nurdiatmoko yang sebelumnya menjabat sebagai Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat pada Kedeputian Pengawasan dan Akuntabilitas, dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan menggantikan Adi Kresno, yang selanjutnya menempati pos baru sebagai Asdep Pengembangan dan Standarisasi Pelayanan pada Publik Pelayanan Publik.
Dalam pelantikan tersebut Menteri mengatakan, mutasi jabatan ini merupakan awal dari gelombang restrukturisasi jabatan di lingkungan PAN dan RB, yang merupakan sumbu atau poros reformasi birokrasi nasional. Pergantian pejabat ini dimaksudkan juga untuk mempertajam serta mempercepat gerakan reformasi birokrasi nasional.
Masuknya dua pejabat baru ke Kedeputian Pelayanan Publik diharapkan dapat memperkuat kedeputian tersebut, terutama dalam pelaksanaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik beserta PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25/2009, utamanya dalam penetapan standar-standar pelayanan publik.
Dalam hal ini Menteri menekankan agar Kedeputian Pelayanan Publik meningkatkan koordinasi untuk mendorong pemerintah daerah mewujudkan sistem pelayanan terpadu yang lebih efektif dan efisien. “Ciptakan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari kegiatan pengembangan e-government,” ujarnya.
Selain itu, Azwar juga menekankan agar penilaian kualitas pelayanan publik instansi pemerintah dilaksanakan lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang profesional.
Untuk Kepala Biro Perencanaan yang baru, Menteri menekankan agar terjadi perubahan paradigma dalam menyusun program, sehingga tidak business as usual. “Program kerja Kementerian PAN dan RB harus sejalan dengan kebijakan nasional, sebagai poros reformasi birokrasi,” ujarnya.
Dalam hal ini, mekanisme penyusunan program dan kegiatan Kementerian PAN dan RB agar dilakukan secara terintegrasi, jelas sasaran dan ouput yang hendak dicapai serta tidak terjadi tumpang tindih (overlapping), dengan pengalokasian anggaran yang proporsional sesuai dengan prioritas. Disamping itu, harus jelas time schedule-nya, sehingga mampu secara optimal menyerap anggaran yang telah disediakan. “Saya minta target penyerapan anggaran tahun 2013, dari sekitar 71% pada tahun 2012 menjadi minimal 90% pada tahun 2013,” ujarnya.
Sementara untuk Karo Hukum dan Humas, Azwar Abubakar wanti-wanti agar lebih cepat tanggap dan bergerak cepat sebagai humas, yang tidak sekadar mengerjakan pekerjaan rutin. “Gerakan reformasi birokrasi ini memerlukan kampanye publik yang serentak, menyeluruh, cepat, tepat dan efektif. Di sini humas harus mengambil peran yang sangat besar dan strategis,” tandasnya.
Diingatkan juga kepada Kepada Karo Hukum dan Humas, agar dapat memastikan proses penyusunan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Terkait dengan pencitraan, diminta agar program-program kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat diketahui secara luas, baik di lingkungan instansi pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat luas. “Kembangkan kerjasama dengan media massa yang lebih intensif dalam upaya penyebarluasan seluruh kebijakan di bidang PAN dan RB,” tambahnya.
Dalam hal ini Menteri mengibaratkannya seperti seorang ibu rumah tangga, yang harus selalu siap menyajikan masakan di meja makan untuk seluruh anggota keluarganya. “Mestinya, ibu rumah tangga memang harus pandai memasak. Tetapi kalau kurang pandai memasak, maka dia bisa mencari pembantu yang pandai memasak, agar di meja makan selalu tersedia masakan yang dibutuhkan keluarga,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri juga menunjuk pelaksana tugas (Plt) beberapa jabatan yang kosong, baik eselon I maupun II. Untuk eselon I, terdapat 3 jabatan yang masih kosong, yakni Deputi Kelembagaan, Deputi Pengawasan dan Deputi SDM Aparatur. Penunjukan Plt. juga dilakukan terhadap beberapa jabatan eselon II yang masih lowong.
Seperti diketahui, saat ini Kemenetrian PAN dan RB tengah menyelenggarakan promosi jabatan terbuka untuk tiga jabatan eselon I yang lowong tersebut, serta sejumlah jabatan eselon II.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri PAN- RB Eko Prasojo serta seluruh pejabat eselon I, II, dan III. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
No |
Nama |
Jabatan lama |
Jabatan baru
|
1 |
Gatot Sugiharto |
Kepala Biro Hukum dan Humas |
Asdep pelayanan perekonomian pada Kedeputian Pelayanan Publik |
2 |
Adi Kresno |
Kepala Biro Perencanaan |
Asdep pengembangan dan standarisasi pelayanan pada Kedeputian Pelayanan Publik |
3 |
Didit Nurdiatmoko |
Asdep Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pusat |
Kepala Biro Perencanaan |
4 |
Muhammad Imanudin |
Asdep Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah |
Kepala Biro Hukum dan Humas |
No |
Nama |
Jabatan |
Merangkap Plt.
|
1 |
Rini Widyantini |
Staf Ahli Ahli Bidang Hukum Kementerian PAN dan RB |
Plt. Deputi Kelembagaan |
2 |
Tasdik Kinanto |
Sekretris Kementerian PAN-RB |
Plt. Deputi SDM Aparatur |
3 |
Wiharto |
Deputi Pelayanan Publik |
Plt. Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur |