JAKARTA -- Menteri PAN-RB Azwar Abubakar bertekad pihaknya akan segera menuntaskan masalah tenaga guru, sebagai bagian dari reformasi birokrsi secara keseluruhan. Bila masalah tenaga guru ini tuntas berarti sudah separoh dari masalah birokrasi diselesaikan, katanya menjawab pertanyaan peserta Mitra Gender Summit-Konvensi Nasional Gender 2012 (Pertemuan Tahunan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Jakarta, Kamis (27/6).
Menteri menjelaskan pihaknya baru saja rapat di Kantor Wapres yang antara lain dihadiri Mendikbud. Rapat dipimpin oleh di Wakil Presiden. MenPAN-RB mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah memang perlu adanya kontrol.
Di banyak daerah penempatan tenaga guru tidak merata.“Ada sekolah dasar yang hanya memiliki tiga guru, sehingga seorang guru harus mengajar di dua kelas. Sementara di kota satu matapelajaran ada dua guru PNS. Masih nambah lagi dengan guru honorer. Ini yang ditertibkan. Lebih parah lagi ada kepala daerah yang mengangkat temannya yang guru jadi kepala kantor karena pangkatnya sudah IVB. Selain itu juga perlu ditelusuri guru yang sudah digaji tetapi tidak mengajar lagi. Ini kacau.”
Menteri menjelaskan beberapa waktu lalu pihaknya telah mengirim surat edaran kepada para bupati dan wali kota agar memastikan guru di sekolah sudah mencukupi. Bila belum mencukupi agar meminta formasi baru, dan jangan mengangkat tenaga honorer. Selain itu bila guru-gurunya kurang bermutu harus didik dan dilatih kembali, anggaran ditanggung oleh pusat. Dalam hal ini gubernur diminta mengawasi.
“Rasanya kalau masalah itu ini selesai, setengah masalah birokrasi di negeri kita selesai,” tambahnya.
Mengenai pembentukan kantor, badan ataupun dinas di daerah yang mengikuti model di pemerintah pusat, yang memang dibutuhkan oleh pusat tetapi di setiap daerah belum tentu sama pentingnya. “Nanti Mendagri akan merumuskan kembali. Saya menjadi ketua tim evaluasi kementerian dan lembaga, Mendagri menjadi ketua tim struktur pemda,” tambahnya. Menjawab pertanyaan peserta dari salah satu kabupaten di Papua mengenai penempatan pimpinan yang dirasakan kurang sesuai dengan kompetensi, MenPAN-RB mengemukakan hal ini masuk pada item yang menunjukkan suatu daerah telah melakukan reformasi borokrasi atau belum.
“Kalau orangnya tidak kompeten akan mengurangi nilai reformasinya. Rapornya berkurang. Kita sudah ada tool sebagai alat untuk mengontrol, bahkan mengontrol dirinya sendiri,” tambah Azwar. “Jadi perlu ibu-ibu ketahui, ada beberapa masalah mengenai birokrasi. Jumlahnya luar biasa banyak, gendut. Tapi kacau. Yang kita butuhkan enggak cukup. Sama seperti saya, ototnya kurang lemaknya banyak, jadi harus banyak gerak-gerak,” tutur MenPAN-RB seraya bergurau. Kuliatas birokrat masih jauh dan distribusinya tidak merata. “Tapi jangan berharap kalau mereka akan dikurangi. MenPAN-RB itu pendayagunaan, bukan pengurangan aparatur negara. Ya kita olahlah sambil menunggu yang pension, kemudian kita menerima yang baru, yang masih segar kita kelola dengan baik.”
Dia menjelaskan, untuk peneriman CPNS, KemenPAN-RB menggandeng 10 perguruan tinggi negeri dan untuk pengawasannya bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch. “Untung ICW itu tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, jadi mereka mendanai sendiri,” tambahnya. Sementara itu pada awal ceramah, MenPAN-RB menegaskan bahwa untuk penerimaan pejabat maupun CPNS tidak ada pembatasan jenis kelamin. “Tidak akan ada, misalnya untuk perempuan hanya diberi formasi sekian persen. Tidak. Kita secara terbuka. Bahkan untuk jabatan eselon I di pusat, para pejabat di daerah bisa ‘adu prestasi’.”
“ PNS di suatu kabupaten bisa juga mengisi formasi di kabupaten lain. Tidak ada lagi sejak masuk jadi PNS di Garut misalnya, sampai pensiun tetap saja di Garut, enggak bisa berkembang. Kasihan, kan? Seleksinya dengan cara CAT (computer assisted test). Jadi di suatu ruangan ada 100 komputer. Laki-laki dan perempuan tes di situ enggak ada beda. Di sini peluang perempuan luar biasa besar,” katanya.
Juga dalam hal peluang untuk menduduki jabatan pimpinan, sebelumnya akan dilakukan tes terlebih dahulu. Ini sudah dimulai untuk penerimaan Kepala BKN dan kepala LAN yang dilakukan secara terbuka. Kedua pejabat tersebut sudah dilantik beberapa hari yang lalu. “Tahun ini diharapkan akan lahir undang-undang baru, yakni UU Aparatur Sipil Negara. Di situ dimuat promosi PNS harus terbuka. Kaum perempuan juga harus bergembira. Bisa jadi kepala dinas pekerjaan umum nanti perempuan, silakan semuanya. Juga dalam hal jabatan, misalnya kepal PU itu syaratnya bagaimana, jangan sampai insinyur pertanian mimpin PU. Itu masih ada, karena tidak diatur. Karena kepala daerah senang sama guru, jadilah dia kepala kesehatan. Ini nanti kita atur lagi,” tutur Menteri.
Menyinggung ‘lompatan reformasi birokrasi’ MenPAN-RB menyebutkan diharapkan pada tahun 2014 semua instansi telah mereformasi dirinya sendiri melalui mekanisme online. “Kita tidak usah menunggu sampai 2025, kelamaan. Kalau ada kementerian atau lembaga yang tidak mampu akan malu,” tambahnya. (hs/HUMAS MENPAN-RB).
JAKARTA -- Menteri PAN-RB Azwar Abubakar bertekad pihaknya akan segera menuntaskan masalah tenaga guru, sebagai bagian dari reformasi birokrsi secara keseluruhan.
Bila masalah tenaga guru ini tuntas berarti sudah separoh dari masalah birokrasi diselesaikan, katanya menjawab pertanyaan peserta Mitra Gender Summit-Konvensi Nasional Gender 2012 (Pertemuan Tahunan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Jakarta, Kamis (27/6).
Menteri menjelaskan pihaknya baru saja rapat DI Kantor Wapres yang antara lain dihadiri Mendikbud. Rapat dipimpin oleh di Wakil Presiden. MenPAN-RB mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah memang perlu adanya kontrol. Di banyak daerah penempatan tenaga guru tidak merata.
“Ada sekolah dasar yang hanya memiliki tiga guru, sehingga seorang guru harus mengajar di dua kelas. Sementara di kota satu matapelajaran ada dua guru PNS. Masih nambah lagi dengan guru honorer. Ini yang ditertibkan. Lebih parah lagi ada kepala daerah yang mengangkat temannya yang guru jadi kepala kantor karena pangkatnya sudah IVB. Selain itu juga perlu ditelusuri guru yang sudah digaji tetapi tidak mengajar lagi. Ini kacau.”
Menteri menjelaskan beberapa waktu lalu pihaknya telah mengirim surat edaran kepada para bupati dan wali kota agar memastikan guru di sekolah sudah mencukupi. Bila belum mencukupi agar meminta formasi baru, dan jangan mengangkat tenaga honorer. Selain itu bila guru-gurunya kurang bermutu harus didik dan dilatih kembali, anggaran ditanggung oleh pusat. Dalam hal ini gubernur diminta mengawasi.
“Rasanya kalau masalah gutu ini selesai, setengah masalah birokrasi di negeri kita selesai,” tambahnya.
Mengenai pembentukan kantor, badan ataupun dinas di daerah yang mengikuti model di pemerintah pusat, yang memang dibutuhkan oleh pusat tetapi di setiap daerah belum tentu sama pentingnya. “Nanti Mendagri akan merumuskan kembali. Saya menjadi ketua tim evaluasi kementerian dan lembaga, Mendagri menjadi ketua tim struktur pemda,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan peserta dari salah satu kabupaten di Papua mengenai penempatan pimpinan yang dirasakan kurang sesuai dengan kompetensi, MenPAN-RB mengemukakan hal ini masuk pada item yang menunjukkan suatu daerah telah melakukan reformasi borokrasi atau belum.
“Kalau orangnya tidak kompeten akan mengurangi nilai reformasinya. Rapornya berkurang. Kita sudah ada tool sebagai alat untuk mengontrol, bahkan mengontrol dirinya sendiri,” tambah Azwar.
“Jadi perlu ibu-ibu ketahui, ada beberapa masalah mengenai birokrasi. Jumlahnya luar biasa banyak, gendut. Tapi kacau. Yang kita butuhkan enggak cukup. Sama seperti saya, ototnya kurang lemaknya banyak, jadi harus banyak gerak-gerak,” tutur MenPAN-RB seraya bergurau.
Kuliatas birokrat masih jauh dan distribusinya tidak merata. “Tapi jangan berharap kalau mereka akan dikurangi. MenPAN-RB itu pendayagunaan, bukan pengurangan aparatur negara. Ya kita olahlah sambil menunggu yang pension, kemudian kita menerima yang baru, yang masih segar kita kelola dengan baik.”
Dia menjelaskan, untuk peneriman CPNS, KemenPAN-RB menggandeng 10 perguruan tinggi negeri dan untuk pengawasannya bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch. “Untung ICW itu tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, jadi mereka mendanai sendiri,” tambahnya.
Sementara itu pada awal ceramah, MenPAN-RB menegaskan bahwa untuk penerimaan pejabat maupun CPNS tidak ada pembatasan jenis kelamin. “Tidak akan ada, misalnya untuk perempuan hanya diberi formasi sekian persen. Tidak. Kita secara terbuka. Bahkan untuk jabatan eselon I di pusat, para pejabat di daerah bisa ‘adu prestasi’.”
“ PNS di suatu kabupaten bisa juga mengisi formasi di kabupaten lain. Tidak ada lagi sejak masuk jadi PNS di Garut misalnya, sampai pensiun tetap saja di Garut, enggak bisa berkembang. Kasihan, kan? Seleksinya dengan cara CAT (computer assisted test). Jadi di suatu ruangan ada 100 komputer. Laki-laki dan perempuan tes di situ enggak ada beda. Di sini peluang perempuan luar biasa besar,” katanya.
Juga dalam hal peluang untuk menduduki jabatan pimpinan, sebelumnya akan dilakukan tes terlebih dahulu. Ini sudah dimulai untuk penerimaan Kepala BKN dan kepala LAN yang dilakukan secara terbuka. Kedua pejabat tersebut sudah dilantik beberapa hari yang lalu.
“Tahun ini diharapkan akan lahir undang-undang baru, yakni UU Aparatur Sipil Negara. Di situ dimuat promosi PNS harus terbuka. Kaum perempuan juga harus bergembira. Bisa jadi kepala dinas pekerjaan umum nanti perempuan, silakan semuanya. Juga dalam hal jabatan, misalnya kepal PU itu syaratnya bagaimana, jangan sampai insinyur pertanian mimpin PU. Itu masih ada, karena tidak diatur. Karena kepala daerah senang sama guru, jadilah dia kepala kesehatan. Ini nanti kita atur lagi,” tutur Menteri.
Menyinggung ‘lompatan reformasi birokrasi’ MenPAN-RB menyebutkan diharapkan pada tahun 2014 semua instansi telah mereformasi dirinya sendiri melalui mekanisme online. “Kita tidak usah menunggu sampai 2025, kelamaan. Kalau ada kementerian atau lembaga yang tidak mampu akan malu,” tambahnya. (h/HUMAS MENPAN-RB).
