Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengajak segenap elemen masyarakat, dunia usaha, termasuk INKINDO untuk terlibat dalam mensukseskan program-program percepatan reformasi birokrasi sesuai dengan posisi dan peran masing-masing.
Hal itu dikatakannya ketika menerima Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) di Kementerian PAN dan RB, yang dipimpin Ketua Umumnya Bachder Djohan B, Jumat (27/01). “Kami mengapresiasi usulan INKINDO yang akan berperan dalam pendampingan pelaksanaan analisis jabatan di pemerintah daerah,” ujar Menteri yang didampingi Deputi Pelayanan Publik Wiharto.
Hal itu sejalan dengan kebijakan Menteri PAN dan RB yang sejak awal Desember 2011 lalu melakukan diklat bagi 4.124 pegawai pemda menjadi analis jabatan. Meskipun sudah mengikuti diklat selama enam hari, tetapi dalam pelaksanaan di instansinya, akan lebih baik kalau didampingi oleh konsultan, khususnya yang tergabung dalam INKINDO.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum INKINDO mengatakan, pihaknya dapat ikut berperan dalam pengukuran kinerja pelayanan publik, diklat untuk peningkatan profesionalitas aparatur di tingkat pelaksana.
Lebih lanjut Bachder Djohan mengatakan perlunya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah serta antar sector, sehingga tercipta sinergitas kebijakan. Selain itu perlu diterapkan format kepegawaian yang lebih fleksibel, dan mengurangi intervensi politik dalam proses rekruitmen dan promosi PNS. “Merit system perlu diterapkan secara konsisten,” ujarnya.
Dalam kaitannya dengan pelayanan bagi dunia usaha, INKINDO mengharapkan agar pemerintah terus mendorong terciptanya kemudahan berusaha (doing business) dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu diciptakan iklim yang lebih kondusif, transparan dan akuntabel. Pasalnya, hal itu memiliki peran yang strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
