Mereka berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Paramadina, Canberra University, dan AusAID. Acara ini dibuka oleh MenPAN- RB Azwar Abubakar.
MenPAN-RB Azwar Abubakar mengatakan bahwa saat ini terdapat tiga masalah yang saling terkait dalam tubuh pemerintahan: birokrasi yang tidak efisien (gemuk); korupsi yang merajalela; dan anggaran infrastruktur yang kecil. Birokrasi yang gemuk harus dibuat ramping dan efisien.Korupsi harus diberantas dan anggaran untuk infrastruktur harus ditambah. Pemberantasan korupsi sudah mulai ada perbaikan dengan meningkatnya IPK.
Menurut Menteri, reformasi sudah bergulir sejak 1998, namun belum bisa memperbaiki keadaan khususnya reformasi birokrasi. Meski demikian sudah ada perubahan. Dalam tata kelola pemerintahan kerap terjadi inefisiensi yang mencakup birokrasi yang gemuk, korupsi yang merajalela dan pembangunan infrastruktur yang tersendat akibat belanja pegawai. "Kami berharap para peserta konferensi dapat saling berbagi pengetahuan dan membantu percepatan proses reformasi birokrasi,” katanya. Pertemuan itu juga, lanjut dia, diharapkan dapat menyatukan birokrat, teknokrat, akademisi, dan aparata pengawas pemerintah, serta para pelajar untuk belajar tentang kebijakan dan administrasi publik. Ia mengatakan, reformasi birokrasi bertujuan meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perbuatan dan kebijakan dan sinergi antar pemerintah, meningkatkan efektifitas dan produktifitas pemerintahan serta pengurangan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pengurangan dalam korupsi.
Deputi Tata Kelola Setwapres Eddy Poerwanto, mengatakan tujuan dari konferensi ini untuk memperdalam pemahaman dan wawasan mengenai reformasi birokrasi. "Juga menyediakan wadah bagi pemangku kepentingan agar efektif dalam memberikan pelayanan kepada publik," tambahnya. Sejauh ini, komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menciptakan birokrasi yang bersih belum diterjemahkan dengan baik dalam pelaksanaannya. "Untuk itu perlu proses reformasi birokrasi," kata Eddy. Sementara itu menjawab pertanyaan wartawan, Wakil Menteri PAN-RB Eko Prasodjo mengakui bahwa 'kemauan' masyarakat 'larinya' lebih kencang dibanding jalannya reformasi birokrasi itu sendiri. Untuk itu Eko minta dukungan demua pihak, termasuk dari media massa.
Duta Besar Australia untuk Indonesia, Greg Moriarty, mengatakan Australia sangat mendukung Indonesia untuk menciptakan proses reformasi birokrasi. "Proses reformasi birokrasi itu tidak dapat tercipta tanpa adanya partisipasi masyarakat," ujarnya. Moriarty mengatakan proses reformasi birokrasi merupakan kegiatan yang tak akan pernah berhenti. Bahkan Australia yang sudah melangsungkan proses itu sejak beberapa dekade lalu, juga terus melakukan pembaharuan.
Hari pertama diisi press conference dan diskusi panel. Diskusi menghadirkan panelis Erry R. Hardjapamekas (Ketua Tim Independen), Rudiantara (Anggota Tim QA-RBN) mewakili Ketua Tim QA-RBN Mardiasmo, IB Rai D. Mantra (Walikota Denpasar), Bima Haria Wibisana (Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP), dan Anwar Sanusi (Lembaga Administrasi Negara).
Pada hari ke-2 dan ke-3 pameran, akan diadakan diskusi panel dan seminar yang menghadirkan panelis para pakar di bidang reformasi birokrasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (hs/HUMAS KEMENPAN-RB)
